MANAJEMEN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
Advertisements

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERTEMUAN #8 PPN ATAS EKSPOR/IMPOR DAN PKP PEDAGANG ECERAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI.
UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN 1984
Pengusaha Kena Pajak.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
RESTITUSI PPN BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
DPP dan Faktur Pajak.
Objek Pajak Pertambahan Nilai
PPN.
Pajak Pertambahan Nilai
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pajak Pertambahan Nilai (Sesi 2)
IN HOUSE TRAINING PERPAJAKAN–seri PPN
1 PERTEMUAN #6 TARIF DAN DPP Matakuliah: F0462 / PPN dan PTLL Tahun: 2006 Versi: 1.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
Akuntansi PPN Anang Mury Kurniawan
PERTEMUAN #1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PPN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PERTEMUAN #2 OBJEK DAN SUBJEK PPN
PPN Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM Pajak Penjualan Barang Mewah
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH
PPN & PPn BM - Mekanisme PPN.
HUKUM PAJAK DAN PERPAJAKAN Suranto, S.Pd, M.Pd
Pengantar KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
LOKAKARYA PERPAJAKAN–seri PPN
Pengantar PPN.
PPPPM bagi PKP Tertentu dan PKP yang melakukan kegiatan usaha Tertentu
AKUNTANSI PAJAK PPN Sebagaimana kita ketahui, fihak yang dikenakan kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (disingkat PPN) adalah Pengusaha Kena.
Pengusaha Kena Pajak dan Objek Pajak
AKUNTANSI PERPAJAKAN (AKUNTANSI PPN) MODUL 12 Dr.Harnovinsah
PPN DAN PPnBM Aris Munandar, SE, M.Si.
PERTEMUAN 4 MEMANFAATKAN FASILITAS PERPAJAKAN
MODUL 7 PENGENDALIAN KREDIT PAJAK
KELOMPOK 9 TENTANG PPN dan PPnBM
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
CONTOH SOAL.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
OBJEK PPN.
PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
FAKTUR PAJAK dan NOTA RETUR
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Saat dan tempat pajak terutang
Jika terjadi penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, PKP wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak [ Memori.
Oleh Tunas Hariyulianto, SE., MSi.
MATERI KULIAH PENGERTIAN FAKTUR PAJAK JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK
ANALISIS RESIKO KUALITATIF
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Oleh Tunas Hariyulianto, SE.MSi.
MATERI KULIAH PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
SUBYEK PPN & PPn BM PENGERTIAN PENGUSAHA KENA PAJAK PENGUSAHA KECIL
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
Tarif Pajak dan Perhitungan PPN
Inisiasi 4 TUTORIAL TATAP MUKA PAJA3232 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPN DAN PPnBM)
PPN.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
Value Added Tax (2) Perpajakan 2 06/12/2016.
Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Saat dan Tempat Terutang
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Undang-undang no.42/2009 EDWIN HADIYAN 1 1.
PEMBELIAN BARANG INVENTARIS OLEH PT JASA RAHARJA (Persero) CAB LAMPUNG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PENDAHULUAN PPN merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung.
PPN dan PPnBM Alwi A. Tjandra.
Transcript presentasi:

MANAJEMEN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Fokus Manajemen Memaksimalkan mekanisme pengkreditan Memaksimalkan fasilitas Sentralisasi Memaksimalkan restitusi Kegiatan membangun sendiri PPN atas barang gratis untuk keperluan promosi Penjagaan cash flow Tanggung jawab renteng

Memaksimalkan Mekanisme Pengkreditan Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak yang berhubungan langsung dengan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen atas BKP/JKP yang dipungut menggunakan faktur pajak atau dokumen yang disamakan dengan faktur pajak.

Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan Perolehan BKP/JKP sebelum dikukuhkan menjadi PKP Perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan

Memaksimalkan Fasilitas Fasilitas PPN tidak dipungut Penyerahan atau pembayaran termin proyek pemerintah yang dananya berasal dari luar negeri Impor barang, pemasukan barang dan pengiriman hasil produksi dari kawasan berikat

Fasilitas PPN dibebaskan Impor dan atau penyerahan BKP tertentu seperti senjata, amunisi dll Vaksin polio dalam rangka program PIN Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama Kapal laut Pesawat udara dan suku cadang serta peralatan keselamatan Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan

Fasilitas PPN ditanggung pemerintah Impor atas barang untuk kegiatan hulu eksplorasi minyak dan gas bumi

Sentralisasi Sentralisasi merupakan fasilitas yang dapat digunakan dalam melakukan penghematan biaya administrasi dan pengaturan cash flow perusahaan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PPN

Maksimalkan Retitusi Status LB secara signifikan/material jumlahnya Terjadi gangguan cash flow Bila sudah yakin siap untuk diperiksa

Kegiatan Membangun Sendiri Luas bangunan 200 m2 atau lebih Bangunan permanen

PPN Atas Barang Gratis Untuk Keperluan Promosi Pemberian cuma-cuma dikenakan PPN sebesar 10% dari penjualan dikurangi laba kotor atau sama dengan harga pokok perolehan.

Penjagaan cash flow Segera pengukuhan atau menunda pengukuhan Efisiensi pajak keluaran dengan pajak masukan Penanganan faktur pajak dengan baik

Tanggung Jawab Renteng Pembeli BKP atau penerima JKP bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah terbayar