KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Advertisements

KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Ketetapan Fiktif Negatif

 Hukum yang tertulis berbentuk peraturan perundang- undangan  Hukum yang tak tertulis hukum kebiasaan (hukum adat) norma- norma agama atau putusan hakim.

BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Sony Maulana S Fakultas Hukum Universitas Indonesia

PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011

PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009

KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

bhn 8 hukum administrasi negara Semester IV Hukum Administrasi Negara

M. Yusrizal Adi S FAKULTAS HUKUM UMA

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Praktik Hukum PTUN KTUN dalam PTUN.

PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR UU NO. 5/1986 jo UU NO. 9/2004 jo UU NO

ORGANISASI PEMERINTAHAN INDONESIA

DASAR WEWENANG PEMERINTAHAN

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN

TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

HUKUM ACARA PIDANA Disampaikan pada Pertemuan Ke-9

GUGATAN PTUN Dr. Triyanto.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA (lecture II)

BAB VIII PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA.

Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN

PENDAHULUAN KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)

HUKUM TATA NEGARA Disampaikan Pada Pertemuan Ke-10

Peradilan Administrasi Pajak

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.

Dr. Triyanto, SH. M.Hum. Univ. Sebelas Maret - Surakarta

HUKUM PERDATA Disampaikan pada Pertemuan ke 4 Mata Kuliah :

SUSUNAN PEMERINTAHAN INDONESIA

KEDUDUKAN HUKUM PARA PETUGAS PUBLIK

BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT

RUANG LINGKUP TANGGUNG GUGAT

Pemerintahan Desa harupermadi.lecture.ub.ac.id.

TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si.

MEMODIFIKASI TAMPILAN DAN RANCANGAN TABEL

Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Disampaikan Pada Pertemuan Ke-7 Hukum Tata Pemerintahan

PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN LINGKUNGAN

Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan

BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT

TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si.

Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bila Anda Mencintai Hutan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT

Disampaikan Pada Pertemuan Ke-7 Hukum Tata Pemerintahan

PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

DAYA IKAT KONSTITUSI Disampaikan pada mata Kuiah Konstitusi klembagaan Pemerintah Dosen : TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si. 9/22/2018 HandOut Konstitusi Kelembagaan.

PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA asas & karakter

PERADILAN Tata Usaha Negara

PAJAK PENGHASILAN DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ADALAH UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN.

DASAR HUKUM SERTA TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN STMIK DIPANEGARA MAKASSAR 2014 Pertemuan I : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

PEMBUKAAN UUD 1945 Disampaikan Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

PANCASILA SEBAGAI SISTEM & NILAI ETIKA

KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA. Keputusan Administrasi Negara Perbuatan hukum administrasi negara pada umumnya mencipta hubungan hukum. Hubungan hukum.

PERKEMBANGAN, PENGERTIAN DAN MAKNA KONSTITUS

Transcript presentasi:

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Disampaikan Pada Pertemuan Ke-4 Mata Kuliah: Hukum Tata Pemerintahan Dosen : TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si. 5/8/2018 HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si

KOMPETENSI Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 5/8/2018 HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si

Kompetensi Terdiri Dari Dua Macam, Yaitu ; Kompetensi umum, adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh pegawai negeri sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya. Kompetensi khusus, yaitu kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh pegawai negeri sipil berupa keahlian untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya. HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si 5/8/2018

Keputusan TUN Menurut UU No. 5 Tahun 1986 Keputusan TUN menurut pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat konkret (kelihatan, nyata), individual (menyangkut subjek hukum/ personel) dan final (tergantung pada aturannya/ hasil akhir) yang menimbukan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si 5/8/2018

4 Macam Bentuk Ketetapan (Prof. Prajudi Atmosudirjo) HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si 4 Macam Bentuk Ketetapan (Prof. Prajudi Atmosudirjo) Penetapan (Beschiking), Yaitu perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi Negara dilakukan oleh pejabat/instansi penguasa Negara yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Rencana, Merupakan satu bentuk perbuatan hukum yang menciptakan hubungan hukum artinya yang nantinya akan mengikat antara penguasa dan warga Negara. Pengertian lain yaitu seperangkat tindakan yang terpadu dengan tujuan agar tercipta suatu keadaan yang tertib bilamana tindakan-tindakan telah direalisasikan. 5/8/2018

Bentuk Ketetapan (Lanjutan) Norma Jabatan, Yaitu perbuatan hukum dari penguasa adminstrasi Negara untuk membuat ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkrit dan praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat. Legislasi Semu, Yaitu penciptaan daripada aturan-aturan hukum oleh pejabat adminstrasi Negara yang berwenang yang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan kebijakan untuk menjalankan ketentuan undang-undang. 5/8/2018 HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP..N.Si

TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT ALHAMDULILLAH….. TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT 5/8/2018 HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.