RAPAT Tim PME LIPI 20 DESEMBER 2011.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Advertisements

EVALUASI A K I P PERMENPAN 25/2012
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Perencanaan Pembangunan
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Jakarta, 23 September 2013 Oleh : Titi Eko Rahayu
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
KEPALA BIRO PERENCANAAN
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
Hendro Witjaksono, Ak, Macc.
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
LAPORAN HASIL RAKER BPPT 2010 Hotel Putri Gunung – Lembang – Bandung
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
Strategi Pembangunan Manajemen Kinerja Pemerintah Kabupaten
Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012
RAPAT Ka PME LIPI 6 DESEMBER 2010.
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Diani Sadiawati Direktur Hukum dan HAM, Bappenas
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PERJANJIAN KINERJA.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
TATA CARA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ARSIPARIS
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Polewali, Oktober 2017.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
EVALUASI implementasi SAKIP
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 1.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
Sistem Informasi Perencanaan dan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA.
MANAJEMEN SISTEM AKIP Disampaikan oleh :
Penyusunan Pelaporan Kinerja
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

RAPAT Tim PME LIPI 20 DESEMBER 2011

AGENDA Persiapan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja LIPI 2011 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja LIPI 2011 KE Presiden Persiapan Penyusunan LAKIP LIPI 2011 Diskusi Umum Lain-lain

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA LIPI Akan dilaksanakan oleh Tim Evaluator MenpanRB, hari Rabu tanggal 21 Des 2011 Acuan : Permenpanrb no 35/2011 ttg Juklak evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 Isu penting dalam evaluasi : Kesungguhan instansi dalam menyusun perencanaan kinerja yang berfokus pada hasil Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja Pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi dalam LAKIP Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program Keterkaitan antara seluruh komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya Capaian kinerja utama dari masing-masing instansi Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Komponen Penilaian Komponen Bobot Sub komponen Perencanaan Kinerja 35 % a. Rencana Strategis (12.5%) : Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra, Implementasi Renstra b. RKT (7,5 %) : Pemenuhan, Kualitas, Implementasi RKT C. Penetapan Kinerja (15 %) :Pemenuhan, Kualitas dan Implementasi PK Pengukuran Kinerja 20 % Pemenuhan pengukuran (4 %) Kualitas pengukuran (10 %) Implementasi pengukuran (6%) Pelaporan Kinerja 15 % Pemenuhan pelaporan (3 %) Penyajian informasi kinerja (8 %) Pemanfaatan informasi kinerja (4 %) Evaluasi Kinerja 10 % Pemenuhan evaluasi (2 %) Kualitas evaluasi (5 %) Pemanfaatan hasil evaluasi (3 %) Capaian Kinerja a. Kinerja yang dilaporkan /output (5 %) b. Kinerja yang dilaporkan/outcome (10 %) c. Kinerja lainnya (5 %)

Target Penilaian LIPI 2009 2010 rata2 Nas Pusat 2010 2011 19,75 21,86 BOBOT LIPI 2009 2010 rata2 Nas Pusat 2010 2011 Perencanaan Kinerja 35 % 19,75 21,86 19,22 Pengukuran Kinerja 20 % 3,84 11,08 10,06 Pelaporan Kinerja 15 % 7,31 8,88 8,2 Evaluasi Kinerja 10 % 6,8 4,17 3,79 Capaian Kinerja 12,4 9,46 10,41 50,11 55,45 51,68 65, …-75 Kategori Nilai Interpretasi AA > 85 - 100 Memuaskan A > 75 – 85 Sangat Baik B >65 – 75 Baik, perlu sedikit perbaikan CC > 50 – 65 Cukup Baik, perlu banyak perbaikan tidak mendasar C > 30 – 50 Agak kurang, perlu banyak perbaikan yang mendasar D 0 -30 Kurang, perlu banyak sekali perbaikan

Dokumen Renstra – 12,5 % KL Satker PEMENUHAN RENSTRA (2.5%) Dokumen Renstra telah ada Dokumen Renstra Eselon I telah ada Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah KUALITAS RENSTRA (6.25%) Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tuiuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan Renstra telah menyajikan IKU Indikator kinerja tujuan(outcome) dan sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteriaindikator kinerja yang baik Target kinerja ditetapkan dengan baik Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya Dokumen Renstra telah menetapkan seluruh hal yang ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) IMPLEMENTASI RENSTRA (3.75%) Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Renstra unit kerja Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Renstra telah direviu secara berkala

DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN– 7,5 % KL Satker PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (1.5%) Dokumen RKT telah ada Dokumen RKT unit kerja telah ada Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan RKA KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (3.75%) Sasaran telah berorientasi hasil Kegiatan dalam dokumen Renja merupakan cara untuk mencapai sasaran RKT telah menyajikan IKU Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik Target kinerja ditetapkan dengan baik Dokumen RKT telah selaras, dengan dokumen dokumen Renstra dan dengan dokumen RKP/RKT atasannya IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (2.25%) Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK) Dokumen RKT digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT unit kerja Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anqqaran (RKA) (A.L. Target kinerja RKT vs Target kinerja RKA)

DOKUMEN PENETAPAN KINERJA - 15% KL Satker PEMENUHAN PK (3%) Dokumen PK telah ada Dokumen PK unit kerja telah ada Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui KUALITAS PK (7.5%) Sasaran telah berorientasi hasil PK telah menyajikan IKU Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik Target kinerja ditetapkan dengan baik Dokumen PK telah selaras dengan Dokumen PK atasannya dan dokumen RKT IMPLEMENTASI PK (4.5%) Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan

PENGUKURAN KINERJA (20%) KL Satker PEMENUHAN PENGUKURAN (4%] Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal IKU Eselon I telah ada Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja KUALITAS PENGUKURAN (10%) IKU telah dapat diukur secara obyektif IKU telah menggambarkan hasil IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur IKU telah cukup untuk mengukur kinerja IKU telah diukur realisasinya Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarannya Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)

LANJUTAN KL Satker IMPLEMENTASI PENGUKURAN (6%) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran IKU telah dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja IKU telah direviu secara berkala Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kineria Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala PELAPORAN KINERJA (15%) PEMENUHAN PELAPORAN (3%) LAKIP telah disusun LAKIP Eselon I telah disusun LAKIP telah disampaikan tepat waktu LAKIP Eselon I telah disampaikan tepat waktu

PELAPORAN KINERJA (15%) KL Satker PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (8%) LAKIP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya LAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome LAKIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU LAKIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja LAKIP menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4%) Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja

EVALUASI KINERJA (10%) KL Satker PEMENUHAN EVALUASI (2%] Terdapat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kineria beserta hambatannya Evaluasi program telah dilakukan Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja telah dilakukan Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan KUALITAS EVALUASI (5%) Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi Menpan Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinertelah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja memberikan rekomendasi penilaian atas akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja Evaluasi akuntabilitas kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan

PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%) LANJUTAN EVALUASI KL Satker PEMANFAATAN EVALUASI (3%) Hasil evaluasi program/akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%) KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%) Target dapat dicapai Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%) capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya

LANJUTAN PENCAPAIAN SASARAN KL Satker KINERJA LAINNYA DARI STAKEHOLDER (10%) Kinerja Pencatatan Keuangan Kinerja dari pendapat Masyarakat/Media Kinerja dari penilaian Instansi Pemerintah Lainnya Kinerja Transparansi Kinerja/Penghargaan Lainnya

Chek List kelengkapan dokumen untuk evaluasi Kedep/ Satker LIPI v V Renstra 2010-2014 LAKIP 2010 RKT PK IKU Hasil monev 2011 2011 2012 LIPI v V IPH Belum dijilid Biologi OK Biotek KR Bogor Kr cibodas KR Pwdadi KR Bali Biomaterial IPK Draft Geotek P2O P2Limno P2Met

Chek List kelengkapan dokumen untuk evaluasi Kedep/ Satker Bitung OK Renstra 2010-2014 LAKIP 2010 RKT PK IKU Hasil monev 2011 2011 2012 Bitung OK Biak Tual v Ambon P Pari Mataram KrSmbung JpKulon Liwa IPT V Fisika Kimia PPET Telimek

Chek List kelengkapan dokumen untuk evaluasi Kedep/ Satker Inkom OK Renstra 2010-2014 LAKIP 2010 RKT PK IKU Hasil monev 2011 2011 2012 Inkom OK BBTTG BPPTK Ok BPML V LSN IPSK v PMB P2E P2Politik PPKep PSDR Jasil KIM PDII ok

Chek List kelengkapan dokumen untuk evaluasi Kedep/ Satker P2SMTP Renstra 2010-2014 LAKIP 2010 RKT PK IKU Hasil monev 2011 2011 2012 P2SMTP PInovasi V Ok BPI BIT BMR Settama v BPK BKPI Soft BOK OK BUP Pusbin Pappiptek Inspektorat

Beberapa Issue : RKT 2010-2014 seharusnya sudah disusun bersamaan dengan Renstra 2010-2014. RKT 2012 ? Format RKT yang terkumpul masih mengacu ke format baru, belum sesuai dengan Format di LAKIP. Solusi ? Format LAKIP juga masih banyak yang mengikuti format lama, belum sesuai dengan Permenpan No 29/2010 Renstra 2010-2014 dan IKU perlu direview kembali dengan adanya rencana/dokumen RB (quickwin dan 18 kriteria keberhasilan) Perlu disepakati sistem dan metodologi monev dan pelaporan yang sesuai dengan format evaluasi akuntabilitas, termasuk mekanisme pengumpulan data kinerja Evaluasi kinerja oleh masing-masing PME dan Inspektorat ????

LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2011 UNTUK PRESIDEN 20-30 Hal, selambatnya 13 Jan 2012, ke Pres, Wapres, Ka UKP4 Isi : seluruh keg yang telah dan belum dilaksanakan, target, kendala dan alternatif solusi sesuai RKP 2011 Tgl 27 Des : draft dibahas di Retreat Pimpinan LIPI  Draft awal diserahkan ke BPK tgl 23 Des pagi FORMAT: Pendahuluan Capaian Kinerja LIPI A. PN, B. SIN, P3IPTEK C. Lain-lain III. Penutup

LAKIP 2011 & PK 2012 LAKIP LIPI 2011 harus diserahkan ke Presiden via MenpanRB sebelum 15 maret 2012 Penetapan Kinerja LIPI 2012 (berjenjang mulai eselon II) – diserahkan ke MenpanRB sebelum 31 Maret 2012 Format : Mengikuti LAKIP 2010 Jadwal pengumpulan LAKIP dan PK : 23 januari 2012 : LAKIP n PK satker terkumpul di PME kedep 7 Februari 2012 : LAKIP n PK kedeputian terkumpul di BPK 20-21 Feb : Konsinyasi penyusunan LAKIP LIPI 2011 Awal maret 2012 : Draft LAKIP dan PK LIPI disampaikan di Raker LIPI 2012 14 maret : LAKIP LIPI dikirim ke Menpan 30 Maret : PK LIPI dikirim ke Menpan

Lain-lain Isu Laporan lainnya : Laporan Triwulan IV Form A (satker ke PME, cc BPK) 6 Januari 2012 Form B ( PME ke BPK) 13 Januari 2012 Form C (BPK ke Bappenas) 20 Januari 2012 Isu Laporan lainnya : -. Laporan realisasi anggaran dan fisik per twilulan berdasarkan jenis belanja (Pegawai, operasional, barang, modal) Laporan pencapaian kinerja sesuai PK per semester Laporan kegiatan Prioritas Nasional per 2 bulan PHLN : PP 10/2010 ttg tatacara pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Permen PPN no 4/2011 ttg tatacara perencanaan, pengajuan usulan, penilaian, pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman LN dan Hibah

Terima kasih ..