Pajak Bumi dan Bangunan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FEBRUARI 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007.
Advertisements

PAJAK BUMI BANGUNAN PBB
Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi & Bangunan.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pertemuan #3 PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN PBB
PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN.
Pajak Bumi dan Bangunan
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS VIII SMP AL HIKMAH SURABAYA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 PERATURAN DIRJEN PAJAK NO. PER-8/PJ/2010 TENTANG SAAT TERUTANGNYA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1 Materi kelas VIII 2 3 Pak Zaki mempunyai tanah seluas 800 m 2 dengan harga jual Rp ,00/m 2 di atas tanah berdiri bangunan seluas 400 m 2 dengan.
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
1 (UU NO.12/1985 jo. UU NO.12/1994) NJOP ? 3 (1 ). Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu : Harga rata2 y g diperoleh dari.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pertemuan 4
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Presented by: Rika Lidyah,S.E.,M.Si.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015
Pajak PBB Mohamad Tarjono, S.Pd.
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak
PENGANTAR PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan
PAJAK BUMI BANGUNAN PBB
Pajak Penghasilan Pasal 25
IV PEMBAYARAN PAJAK.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Revaluasi Aktiva Tetap
Macam-macam Dokumen Bea Meterai Dasar Hukum Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tertanggal 27 Desember 1985 tentang Bea Meterai.
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
KULIAH KE - 7 PEMBAYARAN PAJAK DENGAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
Dasar Pengenaan dan Perhitungan PBB
Hukum Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PAJAK ?.
KEBIJAKAN FISKAL.
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU Dasar Hukum : PER DIRJEN NOMOR 32/PJ/2010.
Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan
STP dan Ketetapan Pajak
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT XYZ PERIODE 2013
PAJAK (Tolong Dibaca Dulu)
Pertemuan #6 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PBB
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PAJAK BUMI BANGUNAN PBB
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
MATERI KULIAH BANGUN GUNA SERAH (BUILD OPERATE AND TRANSFER)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PAJAK PENAMBAHAN NILAI
PENGANTAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Latihan Penghitungan PBB P2 dan P3
PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
UNDANG - UNDANG PAJAK BUMI & BANGUNAN
KEBIJAKAN FISKAL.
PPh Pasal 25.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pertemuan 2
Pajak Penghasilan Pasal 25
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PETUNJUK Materi berikut adalah materi tambahan tentangPajak Bumi dan bangunan, cetak dan pelajarilah ! Kerjakan soal-soal PBB, soal dalam fiile exel, di.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KEBIJAKAN FISKAL KUWAT RIYANTO, SE, M.M
PBB Pajak Bumi dan Bangunan
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KEDATON
Pajak Bumi & Bangunan.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PAJA3233) UNIVERSITAS TERBUKA SESI-2 PENGADMINSITRASIAN PBB.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PAJA3233) UNIVERSITAS TERBUKA SESI-2 PENGADMINSITRASIAN PBB.
PBB (PAJA3233) SESI-3 Keberatan, Banding, Ketentuan Lain, Ketentuan Pidana Pajak Bumi dan Bangunan.
Transcript presentasi:

Pajak Bumi dan Bangunan Wujudkan Masyarakat Sadar dan Peduli Pajak

Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Standar Kompetensi : Memahami APBN dan APBD Kompetensi Dasar Mendeskripsikan kebijakan Pemerintah di bidang fiskal

Indikator : 1. Mendeskripsikan landasan hukum pajak. Menginterprestasikan obyek pajak bumi dan Bangunan. Mendeskrepsikan tarip pajak PBB yang berlaku. Mendeskrepsikan NJOP, NJTKP dan NJKP. Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan.

Materi Pengertian pajak Obyek PBB. Tarip Pajak. NJOP, NJTKP dan NJKP Menghitung Pajak

Landasan Hukum : Pasal 23 ayat 2 Segala pajak untuk Keperluan negara Berdasarkan Undang Undang. UUD. 1945 UU. No. 20 Tahun 2000 Tentang PBB yang Telah diberlakukan Sejak tanggal 1 Januari 2001.

Bumi (tanah & perairan Termasuk kandungan di Dalamnya. Obyek Pajak Benda yang dikenakan pajak Bangunan (konstruksi Teknik yang ditanam & Diletakkan secara tetap Didalam tanah atau Perairan)

Obyek Pajak Bumi & Bangunan

Tarip PBB (Pajak Bumi & Bangunan : Besarnya NJTKP (Nilai jual tidak kena pajak Rp. 8.000.000,- dari NJOP (Nilai jual obyek pajak). Tarip tanah 0,5 % dari NJOP. Tarip bangunan 0,5 % dari NJOP

Apa NJOP ? Seluruh nilai aset / obyek yang telah dihitung dengan cara mengalikan harga yang berlaku yang telah ditetapkan oleh kantor pajak. “Lihat SPPT”. No Obyek Luas/m Harga Jumlah 1 Tanah 620 Rp 140.000 86.800.000 2 Bangunan 144 Rp 975.000 140.400.000   227.200.000

Apa NJTKP ? Adalah Nilai Jual Tidak Kena Pajak, dimana Pemerintah telah menetapkan bahwa besarnya Rp. 8.000.000,- Apabila NJOP tidak sampai pada NJTKP maka tidak wajib dikenakan pajak (PBB). UU No.20 2000

Apa NJKP ? No Keterangan Jumlah 1 NJOP Rp 92.000.000 2 NJTKP   NJKP Rp 84.000.000

Indonesia atau Kantor Pajak Daerah Apa SPPT ? Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Pajak Daerah yang diberikan kepada wajib pajak yang memiliki obyek setiap tahun. Dirjen Pajak Republik Indonesia atau Kantor Pajak Daerah Orang Bijak Taat Membayar Pajak

Contoh SPPT.

Cara Menghitung PBB ? Obyek Pajak Luas Kelas NJOP Per M2 Jumlah Bumi PBB yang harus dibayar Obyek Pajak Luas Kelas NJOP Per M2 Jumlah Bumi 140 A-29 Rp 103.000 Rp 14.420.000 Bangunan 50 A-07 Rp 429.000 Rp 21.450.000   Rp 35.870.000 NJTKP Rp 8.000.000 NJKP untuk perhitungan Rp 27.870.000 NJKP. 20 % Rp 5.574.000 PBB terutang 0,5 Rp 27.870 Clik di PBB PBB

Silahkan Kakak Kerja Pasti Bisa Menghitung PBB ! Diketahui Tuan Ali Marwan memiliki obyek pajak yang terletak di Jalan Syarifuddin Yos dengan luas tanah 1.100 m dengan harga Rp. 120.000,- /m, sedangkan luas bangunan 142 m dengan harga Rp.975.000,- /m. Hitunglah Pajak yang harus dibayar oleh tuan Ali Marwan yang jatuh tempo pada bulan Desember 2005. Silahkan Kakak Kerja Pasti Bisa

Selamat Bekerja ! SMA NEGERI 5 BALIKPAPAN