Semoga hari ini menyenangkan!!!!!!! Kita awali dengan ucapan Bissmillahirohmanirrohim…….

PROSPEK BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP) SEBAGAI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
Pertemuan ke – 4 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.
Beberapa Konsep Dasar dalam Hukum
BANK SENTRAL.
HUKUM BENDA DAN PERIKATAN
PENGANTAR PERSAINGAN PERUSAHAAN. Subyek Hukum dan Obyek Hukum  Subyek Hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki.
Hukum Pribadi Pertemuan 4.
bhn 8 hukum administrasi negara Semester IV Hukum Administrasi Negara
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI I: PENGANTAR HUKUM INDONESIA
HAK LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM KEPERDATAAN DALAM LINGKUP HUKUM KEKELUARGAAN DARI ASPEK KEWARGANEGARAAN Daulat P. Silitonga, S.H.,M.Hum Direktur Perdata.
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
A. BADAN USAHA BERBENTUK BADAN HUKUM
HUKUM ORANG DAN KELUARGA
STATUTA PERGURUAN TINGGI
ORGANISASI PEMERINTAHAN INDONESIA
HAK ASASI MANUSIA DISAMPAIKAN PADA Pertemuan Ke-5 Mata Kuliah Kewarganegaraan OLEH : TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si. DOSEN TETAP ILMU PEMERINTAHAN 10/19/2017.
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
PENDAHULUAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)
HUKUM ACARA PIDANA Disampaikan pada Pertemuan Ke-9
HUKUM PIDANA Disampaikan pada Pertemuan ke 6 Mata Kuliah :
GLOBALISASI Disampaikan pada Pertemuan Ke-10. Oleh :
PENGERTIAN HUKUM BISNIS
PENDAHULUAN KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)
KULIAH BADAN HUKUM DALAM HPI
HUKUM TATA NEGARA Disampaikan Pada Pertemuan Ke-10
Peradilan Administrasi Pajak
PEMAHAMAN DASAR TENTANG BADAN HUKUM
HAK ASASI MANUSIA DISAMPAIKAN PADA Pertemuan Ke-5 Mata Kuliah Kewarganegaraan OLEH : TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si. DOSEN TETAP ILMU PEMERINTAHAN 5/11/2018.
HAK ASASI MANUSIA DISAMPAIKAN PADA Pertemuan Ke-5 Mata Kuliah Kewarganegaraan OLEH : TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si. DOSEN TETAP ILMU PEMERINTAHAN 5/4/2018.
BADAN USAHA NON BADAN HUKUM DAN BADAN HUKUM
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL
HUKUM PERDATA Disampaikan pada Pertemuan ke 4 Mata Kuliah :
SUSUNAN PEMERINTAHAN INDONESIA
KEDUDUKAN HUKUM PARA PETUGAS PUBLIK
BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT
Hukum tentang Orang/ buku I BW
PENDAHULUAN KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)
TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si.
MEMODIFIKASI TAMPILAN DAN RANCANGAN TABEL
HAK ASASI MANUSIA DISAMPAIKAN PADA Pertemuan Ke-5 Mata Kuliah Kewarganegaraan OLEH : TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si. DOSEN TETAP ILMU PEMERINTAHAN 6/3/2018.
ETIKA PROFESI Oleh: W A R I D I.
Ada beberapa jenis badan usaha yang diijinkan dibentuk di Indonesia.
Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
Disampaikan Pada Pertemuan Ke-7 Hukum Tata Pemerintahan
PENDAHULUAN KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)
HAK ASASI MANUSIA DISAMPAIKAN PADA Pertemuan Ke-5 Mata Kuliah Kewarganegaraan OLEH : TATIK ROHMAWATI, S.IP. DOSEN TETAP ILMU PEMERINTAHAN 6/26/2018 HandOut.
Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan
BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT
TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si.
Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
Assalamualaikum Wr. Wb
PENDAHULUAN KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)
PENDAHULUAN KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
Disampaikan Pada Pertemuan Ke-7 Hukum Tata Pemerintahan
ASPEK HUKUM BISNIS (prodi akutansi)
Hukum Pribadi.
DAYA IKAT KONSTITUSI Disampaikan pada mata Kuiah Konstitusi klembagaan Pemerintah Dosen : TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si. 9/22/2018 HandOut Konstitusi Kelembagaan.
HUKUM ORANG DAN KELUARGA
PERADILAN Tata Usaha Negara
PEMBUKAAN UUD 1945 Disampaikan Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila
PANCASILA SEBAGAI SISTEM & NILAI ETIKA
PERKEMBANGAN, PENGERTIAN DAN MAKNA KONSTITUS
Dosen : Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.