Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Latar Belakang SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 sudah terlalu lama/perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada; Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun.
RENCANA KERJA PEMERINTAH
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Hendro Witjaksono, Ak, Macc.
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
SIKAP UNTUK EVALUASI KINERJA APARATUR
Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pembiayaan Pembangunan
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PERJANJIAN KINERJA.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
EVALUASI implementasi SAKIP
Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan dengan Karaktristik.
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 1.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Penyusunan Pelaporan Kinerja
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2017 Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta, 2017

Mengapa menyusun dokumen LAK? Manajemen kinerja Evaluasi Perencanaan Monitoring Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk : Berakuntabilitas Dasar perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja

Mengapa menyusun dokumen LAK? Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014) Rencana Strategis Pengukuran kinerja Pengelolaan data kinerja Pelaporan Kinerja Reviu dan evaluasi kinerja Perjanjian kinerja Perencanaan Monitoring Evaluasi SAKIP adalah aplikasi konsep manajemen kinerja

Mengapa menyusun dokumen LAK? Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Apa itu LAK? Prinsip dasar LAK adalah melaporkan seluruh hasil yang telah dicapai organisasi berdasarkan anggaran yang mereka belanjakan. Tolong jelaskan ke saya, apa yang Saudara hasilkan dari seluruh uang yang sudah habis Saudara belanjakan !!! Sumber: http://www.flpmalang.com/2014/11/das-editorial-dialog-pena-dan-sastra.html

Kapan penyampaian LAK? Triwulanan, disebut sebagai Laporan Kinerja Interim Disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan Tahunan, disebut sebagai Laporan Kinerja Tahunan Disampaikan Pimpinan Satker kepada pimpinan unit kerja. Disampaikan Pimpinan Unit Kerja kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Disampaikan Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Ka Bappenas, Menteri PAN dan RB, paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir

Apa isi LAK? LAK memuat RINGKASAN tentang KELUARAN KEGIATAN dan HASIL PROGRAM Penyajian LAK, paling sedikit memuat informasi tentang: 1. Pencapaian tujuan dan saran 2. Realisasi pencapaian target kinerja 3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja 4. pembandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis

Bagaimana Sistematika LAK? Bab I Pendahuluan Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi Bab II Perencanaan Kinerja Diuraikan ikhtisar/ringkasan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan Bab III Capaian kinerja organisasi Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: PERMENPAN DAN RB NOMOR 53 TAHUN 2014

Bagaimana Sistematika LAK? Bab III Akuntabilitas Kinerja Capaian kinerja organisasi Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: Membandingkan antara target dan realisasikinerja tahun ini Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka mennegah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi PERMENPAN DAN RB NOMOR 53 TAHUN 2014

Bagaimana Sistematika LAK? Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Realisasi anggaran Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Bab IV Penutup Simpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya Lampiran, berisi perjanjian kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu PERMENPAN DAN RB NOMOR 53 TAHUN 2014

Sitematika LAK Kementerian / Lembaga berdasarkan Best Practices : (1) Kementerian Keuangan (2) Kota Bandung

Format LAK Kementerian / Lembaga Berdasarkan Best Practice (Kemenkeu) Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Grafik Pengantar Ringkasan Eksekutif BAB I PENDAHULUAN Memuat 1) Latar belakang, 2) Tugas, fungsi, dan struktur organisasi 3) Mandat dan peran strategis, 4) Program reformasi birokrasi dan trnasformasi kelembagaan, dan 5) Sistematika laporan

Format LAK Kementerian / Lembaga Berdasarkan Best Practices (Kemenkeu) BAB II PERENCANAAN KINERJA Memuat: 1) Rencana strategis, 2) Rencana kerja, Rencana kerja dan anggaran, dan perjanjian kinerja, 3) Evaluasi internal: Evaluasi renstra dan Evaluasi mandiri atas Impelemntasi SAKIP Kemenkeu,dan 4) Pengukuran Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Memuat: 1) Capaian kinerja organisasi, 2) Realisasi agenda prioritas, 3) Realisasi anggaran, dan 4) Kinerja lain BAB IV INISIATIF PENINGKATAN KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN Memuat1) Tindaklanjut atas evaluasi AKIP, 2) Revitalisasi manajemen kinerja kemenkeu, 3) Program peningkatan integritas, dan 4) Penguatan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan (RBTK) tahun 2017-2019 BAB IV PENUTUP

Format LAK Kementerian / Lembaga Berdasarkan Best Practices Ringkasan eksekutif, memuat informasi tentang Visi pemerintah 2014-2019 dan peran Kementerian terkait visi tersebut Peran Kemenkeu dalam rangka Nawa cita Rumusan Visi, misi dan tujuan kemenkeu Kinerja kemenkeu: IKU, kegiatan prioritas, dan kinerja keuangan Penjeasan tentang achievement, improvement dan upaya perbaikan organisasi

Format LAK Kementerian / Lembaga Berdasarkan Best Practice (Kemenkeu) BAB 1 Latar Belakang, memuat uraian tentang: Tugas pengelolaan keuangan negara Tujuan penyusunan LAK Dasar hukum penyusunan LAK: PP No. 8 tahun 2006, Perpres No. 29 Tahun 2014, Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014, Permenpan dan RB No. 12 tahun 2015 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Memuat gambar struktur organisasi Mandat dan Peran Strategis, memuat uraian tentang: Mandat berdasarkan UU dan RPJMN Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi kelembagaan, memuat uraian tentang: Kebijakan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di Kemenkeu Sistematika Laporan

Format LAK Kementerian / Lembaga Berdasarkan Best Practice (Kemenkeu) BAB 2 Rencana Strategis, memuat informasi tentang Uraian visi dan penjelasannya Uraian Misi Alur penyusunan Renstra Rujukan kebijakan penyusunan Renstra PermenPPN/Ka Bappenas No. 5 Tahun 2014 RPJMN 2015 – 2019 (Nawa Cita) Kegiatan prioritas sesuai arah kebijakan dan strategi nasional (Nawa Cita) Tujuan, sasaran strategis, dan indicator sasaran beserta target tahunan selama periode renstra Program yang dilaksanakan setiap unit eselon I Inisiatif strategis pada setiap unit eselon I Dilengkapi dengan table dan gambar

Format LAK Kementerian / Lembaga Berdasarkan Best Practice (Kemenkeu) BAB 2 Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja, memuat informasi tentang Alur penyusunan dokumen Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan Proses penyusunan renja Rencana kerja Proses penyusunan dokumen perjanjian kinerja Sasaran strategis pada perjanjian kineraj di level kementerian dan unit eseslon I Indikator kinerja pada perjanjian kinerja di level kementerian dan unit seeslon I Dilengkapi dengan table dan gambar

Format LAK Kementerian / Lembaga Berdasarkan Best Practice (Kemenkeu) BAB 2 Evaluasi Internal, memuat informasi tentang Dasar hokum evaluasi internal: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Proses yang telah dilaksanakan terkait evaluasi terhadap pelaksanaan renstra maupun renja evaluasi mandiri atas implementasi SAKIP

Format LAK Kementerian / Lembaga Berdasarkan Best Practice (Kemenkeu) BAB 2 Pengukuran Kinerja, memuat informasi tentang Peta strategis Sasaran startegis, IKU dan target Penjelasan perubahan IKU dan target IKU, penetapan IKU baru dan penghapusan IKU. Cara penghitungan indeks capaian IKU

Format LAK Kementerian / Lembaga Berdasarkan Best Practice (Kemenkeu) BAB 2 Pengukuran Kinerja, memuat informasi tentang Peta strategis

Format LAK Kementerian / Lembaga Berdasarkan Best Practice (Kemenkeu) BAB 2 Pengukuran Kinerja, memuat informasi tentang Cara penghitungan indeks capaian IKU

Format LAK Kementerian / Lembaga Berdasarkan Best Practice (Kemenkeu) BAB 3 Capaian Kinerja Organisasi, memuat informasi tentang Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Keuangan. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif (dengan pembobotan) Pembandingan dengan nilai kinerja tahun-tahun sebelumnya, dilengkapi penjelasan atas perbedaan kinerja Capaian setiap IKU dan penjelasannya seacara lebih detil (uraian berdasarkan sasaran strategis) Formula Tren selama 5 tahun terakhir Kinerja indicator outcome/output relevan Program/kegiatan relevan Kendala dan cara mengatasi kendala

Format LAK Kementerian / Lembaga Berdasarkan Best Practice (Kemenkeu) BAB 3 Realisasi Agenda Prioritas, memuat informasi tentang Penjelasan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sub agenda prioritas Nawa Cita

Format LAK Kementerian / Lembaga Berdasarkan Best Practice (Kemenkeu) BAB 3 Realisasi Anggaran, memuat informasi tentang Realisasi penyerapan DIPA dalam lima tahun terakhir Rincian realisasi per jenis belanja selama lima tahun terakhir Realisasi DIPA per program Analisis efisiensi

Format LAK Kementerian / Lembaga Berdasarkan Best Practice (Kemenkeu) BAB 3 Kinerja lain, memuat informasi tentang kinerja-kinerja lain yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja

Format LAK Kementerian / Lembaga Berdasarkan Best Practice (Kemenkeu) BAB 4 Tindak lanjut atas Evaluasi AKIP, memuat informasi tentang inisiatif yang dilakukan untuk peningkatan tata kelola yang lebih berorientasi hasil (result governance oriented) dan peningkatan kinerja yang lebih berorientasi outcome (outcome oriented). Penjelasan setiap inisiatif

Format LAK Kementerian / Lembaga Berdasarkan Best Practice (Kemenkeu) BAB 4 Revitalisasi Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan, memuat informasi tentang Penerapan Enterprise Risk Management (ERM) Kementerian Keuangan dan Penyelarasan Sistem Pengelolaan Risiko dengan Sistem Pengelolaan Kinerja Peningkatan Kualitas Kontrak Kinerja Pegawai Melalui Penetapan Koefisien Kualitas Kontrak Kinerja (K3)

Format LAK Kementerian / Lembaga Berdasarkan Best Practice (Kemenkeu) BAB 4 Program Peningkatan Integritas, memuat informasi tentang Kegiatan dan gambar Program Penguatan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan 2017-2019

Format LAK Kementerian / Lembaga Berdasarkan Best Practice (Kemenkeu) BAB 5 Penutup, memuat informasi tentang Simpulan umum Rekomendasi kepada lembaga

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik Daftar Gambar BAB I PENDAHULUAN Memuat 1) latar belakang, 2) kondisi daerah, 3) Kedudukan, kewenangan, dan Tusi serta struktur organisasi, dan 4) Inovasi dalam SAKIP dan Pengelolaan kinerja Pemda

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Memuat: 1) Rencana strategis, 2) Prioritas pembangunan tahun yang dilaporkan, 3) Kebijakan pembangunan tahun yang dilaporkan, 4) Indikator Kinerja Utama, 5) Perjanjian Kinerja Tahun yang dilaporkan, dan 6) Rencana Anggaran tahun yang dilaporkan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Memuat: 1) Capaian Indikator Kinerja Utama, 2) Pengkuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis, 3)Akuntabilitas Keuangan, dan 4) Prestasi dan Penghargaan BAB IV PENUTUP

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Ikhtisar eksekutif, memuat informasi tentang Arti penting LAK LAK ini merupakan LAK ke… dalam periode Renstra berjalan Gambaran kinerja Pemda sebagaimana dituangkan dalam penutup

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Latar Belakang, memuat uraian tentang: Dasar hukum penyusunan LAK: Perpres No. 29 tahun 2014, Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014, Permenpan dan RB No. 12 tahun 2015 Keterkaitan LAK dengan dokumen RPJMD, Rencana Kinerja Tahunan Pemda, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah tahun yang dilaporkan. Isi LAK secara umum Kondisi Pemda, memuat informasi tentang: Letak wilayah geografis, luas wilayah, topografi, karakteristik wilayah, Aparat pemerintah, perekonomian, bidang keuangan daerah, dan sosial budaya Dilegkapi dengan table, gambar, dan chart

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Kedudukan, kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi Inovasi dalam SAKIP dan Pengelolaan Kinerja Pemda, memuat informasi tentang Inovasi yang telah dilakukan pemda dalam rangka pengembangan SAKIP Didukung dengan gambar

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Rencana Strategis, memuat informasi tentang Uraian visi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Penjabarn Visi Indikator pencapaian visi Uraian Misi dan penjelasan tiap misi Keterkaitan visi dan Misi dengan janji-janji politik saat kampanye walikota dan wakil walikota Dilengkapi dengan table dan gambar

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Tujuan dan sasaran sebelum dan sesudah reviu, memuat informasi tentang: Tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD sebelum reviu Tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD setelah reviu Dilengkapi dengan table dan gambar Indikator Kinerja Utama, memuat informasi tentang: Keputusan walikota tentang IKU IKU, satuan, target tahun yang dilaporkan, target diakhir periode RPJMD Dilengkapi dengan tabel

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Perjanjian kinerja, memuat informasi tentang: Perjanjian kinerja perubahan pemda, yang berisikan sasaran strategis, indicator, satuan dan target Dilengkapi dengan table dan gambar Rencana Anggaran, memuat informasi tentang: Rencana belanja pemerintah daerah tahun anggaran yang dilaporkan Alokasi per sasaran strategis tahun yang dilaporkan Dilengkapi dengan tabel

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Akuntabilitas kinerja, memuat informasi tentang: Prosedur pengukuran Predikat nilai capaian kinerja Dilengkapi dengan table dan gambar

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Capaian IKU, memuat informasi tentang: Capaian setiap komponen IKU Analisis berdasarkan predikat nilai capaian kinerja Hubungan capaian dengan pemenuhan janji-janji politik Dilengkapi dengan table dan chart

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Pengukran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran strategis, memuat informasi tentang: Pengukuran indicator kinerja sasaran strategis Analisis kinerja indicator berdasarkan predikat nilai capaian kinerja Analisis kinerja setiap sasaran Analisis kinerja sasaran berdasarkan nilai rata-rata dari indicator pada sasaran terebut Perbandingan kinerja indicator sasaran, antara kinerja tahun yang dilaporkan dengan tahun sebelumnya serta dengan target akhir periode RPJMD Penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian indicator sasaran strategis, melalui uraian tentang kegiatan relevan yang telah dilaksanakan dan kinerja kegiatan tersebut Dilengkapi dengan data, gambar, table dan chart

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Akuntabilitas Keuangan, memuat informasi tentang: Komposisi belanja pemda (rencana, realisasi dan kinerja) Pagu dan realisasi anggaran pemda per sasaran strategis Analisis efektifitas anggaran, Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, Dilengkapi dengan data, gambar, table dan chart

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Penutup, memuat informasi tentang: Ringkasan hasil pengukuran setiap IKU beserta katagori capaiannya Ringkasan hasil pengukuran sasaran strategis beserta katagori capaiannya Ringkasan hasil pengukuran indicator sasaran strategis beserta katagori capainnya Penjelasan factor penyebab ketidakberhasilan pencapian indicator sasaran, dan upaya yang akan dilakukan pada masa datang untuk mengatasi ketidakberhasilan tersebut Kesimpulan kinerja anggaran

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Analisis Efisiensi

Analisis Efektivitas dan Efisiensi