Kuis 3 Pajak Penghasilan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh : Muhammad Bahrul Ilmi, SE. M.ESy. Dasar Hukum: UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah oleh UU No. 36 tahun 2008 Undang-undang.
Advertisements

Pajak WP Orang Pribadi.
KLASIFIKASI BIAYA.
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN
Penyusunan laporan keuangan fiskal KOREKSI FISKAL
Pajak Penghasilan Pasal 21
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS VIII SMP AL HIKMAH SURABAYA
PAJAK PENGHASILAN UMUM
PAJAK PENGHASILAN UMUM
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-5
Pajak Penghasilan Pasal 23
SIMULASI PENGISIAN SPT PPh Orang Pribadi 1770 S & 1770 SS
Laporan Laba Rugi Neraca Perhitungan Pajak Penghasilan
ASPEK PERPAJAKAN BAGI YAYASAN PENDIDIKAN
Pertemuan 8 PPh Atas Penghasilan Tertentu
PENGANTAR PERPAJAKAN ORGANISASI NIRLABA
PPh WP OP Hafiez Sofyani, SE., M.Sc PPh_Orang Pribadi.
PERTEMUAN KE 6 PAJAK PENGHASILAN UMUM.
PAJAK PENGHASILAN Niken Nindya H., SE., MSA., CA., Ak
Pengendalian Biaya Fiskal 6
Perpajakan PPh Pasal 26 Pertemuan ke-9.
Menghitung Pajak Hafiez Sofyani, SE., M.Sc..
SOSIALISASI CARA PENGISIAN SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 S dan 1770 SS M. Arief Risman, SE., MSi KPP Madya Jakarta.
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PAJAK PENGHASILAN UU NOMOR 17 / 2000
Pertemuan 3,4 Pertemuan Ke
PPh 4 ayat 2 & PPh 15 Perpajakan 2 21/09/2015.
PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI PPh pasal 21
Program Studi Akuntansi FE-UII Yogyakarta 2009
PROGRAM PEMERIKSAAN PAJAK SPT PPh
Pengertian beberapa istilah
PPh Pasal 21 Perpajakan 2 15/11/2016.
PPh Orang Pribadi.
PAJAK PENGHASILAN UMUM
PAJAK PENGHASILAN UMUM
PPh PASAL 25.
Pajak Penghasilan (PPh) Badan
PERTEMUAN 2 PAJAK PENGHASILAN – UMUM (2)
BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Pengurangan Yang Diperkenankan Dari Penghasilan Bruto
PAJAK PENGHASILAN UMUM
PAJAK PENGHASILAN ( PPh Ps 21 dan 22 ).
PAJAK PENGHASILAN.
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA
Hukum Pajak Pajak Penghasilan (PPh)
AKUNTANSI PAJAK ATAS KLASIFIKASI BIAYA DAN KOMPENSASI KERUGIAN
PAJAK PENGHASILAN UMUM
Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016
PENGKREDITAN PAJAK LUAR NEGERI (pph pasal 24)
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
PAJAK PENGHASILAN.
Pajak Penghasilan.
Undang-undang No 36 Tahun 2008
PAJAK PENGHASILAN UMUM
Kuis 2 Pajak Penghasilan.
Pengurangan Yang Diperkenankan Dari Penghasilan Bruto
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
Kuis 4 Pajak Penghasilan.
Pajak Penghasilan Pasal 24
Pajak Penghasilan Pasal 25
Rekonsiliasi Fiskal.
Kuis 7 Pajak Penghasilan.
BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN (DEDUCTIBLE EXPENSES DAN YANG TIDAK DAPAT DIPERKURANGKAN (NON DEDUCTIBLE EXPENSES)
Kuis 8 Pengukuran Aset.
Kuis 9 PPh Badan & BUT.
Kuis 5 Pajak Penghasilan.
Kuis 6 Pajak Penghasilan.
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-5
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-5
Transcript presentasi:

Kuis 3 Pajak Penghasilan

SOAL 1 Objek pajak yang dikenai pajak final ketika diterima Orang Pribadi (OP), namun tidak bersifat final ketika diterima Badan adalah... Bunga deposito. Bunga simpanan koperasi. Penghasilan persewaan tanah dan bangunan Penghasilan pengalihan tanah atau bangunan. B

SOAL 2 Sumbangan yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan adalah yang diberikan terhadap... Bencana nasional. Kegiatan sosial. Fasilitas pendidikan. Pembinaan olahraga. B

SOAL 3 Ketentuan atas aset yang diperoleh untuk diberikan sebagai fasilitas jabatan adalah... Biaya perolehan diakui sebesar 50%. Biaya pemeliharaan tidak dapat dibebankan. Biaya pemeliharaan dibebankan 50%. Biaya pemeliharaan dibebankan seluruhnya. C

SOAL 4 WP Badan membukukan peredaran bruto Rp 6.000.000.000,00 dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 1.000.000.000,00. Beban pajak kini adalah... Rp 250.000.000,00 Rp 60.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 10.000.000,00 A

SOAL 5 B Perlakuan perpajakan bagi Perusahaan Perseorangan adalah... Diperlakukan independen sebagai badan usaha terpisah. Diperlakukan menyatu dengan penghasilan pemilik. Dapat diperlakukan independen atau menyatu, tergantung apakah pemilik memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Semua pernyataan salah. B

SOAL 6 Suatu WP Badan menjual tanah kepada WP Badan lain senilai Rp 200 milliar dan kepada WP OP Rp 100 milliar. Pengenaan PPh yang benar adalah... PPh Final dikenakan senilai Rp 15 miliar. PPh Final dikenakan senilai Rp 10 miliar, PPh Tidak Final Rp 5 miliar. PPh Final dikenakan senilai Rp 5 miliar, PPh Tidak Final Rp 10 miliar. PPh tidak Final dikenakan senilai Rp 15 miliar. A

SOAL 7 Abel memperoleh penghasilan berupa royalti penulisan buku senilai Rp 1.300 juta, keuntungan penjualan kendaraan pribadi Rp 300 juta, dan hibah dari orang tua kandung Rp 250juta. Nilai penghasilan bruto yang akan dikenai PPh adalah... Rp 1.850 juta. Rp 1.600 juta. Rp 1.550 juta. Rp 550 juta. B

SOAL 8 Bram menjalankan usaha jasa dengan penghasilan bruto tahun 2017 senilai Rp 5.300 juta, upah karyawan Rp 3.150 juta, biaya listrik, air, dan telepon Rp 350 juta, pajak reklame Rp 100 juta, gaji pembantu rumah tangga Rp 30juta. Nilai penghasilan nettonya adalah... Rp 2.050 juta. Rp 1.800 juta. Rp 1.700 juta. Rp 1.670 juta. C

SOAL 9 Albert memiliki seorang istri yang bekerja, satu anak kandung, satu anak anak tiri dan satu anak asuh. PTKP yang diperoleh di tahun 2017 adalah... Rp 144.000.000,00 Rp 121.500.000,00 Rp 117.000.000,00 Rp 90.000.000,00 B

SOAL 10 Andi memperoleh penghasilan setahun sebesar Rp 954.000.000 (TK/0), pajak penghasilan yang harus dibayar adalah: Rp 300.000.000 Rp 231.200.000 Rp 225.000.000 Rp 215.000.000 D

martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com TERIMA KASIH Dwi Martani - 081318227080 martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com http://staff.blog.ui.ac.id/martani/