BAHAN RAPAT SENIN, 8 JANUARI 2017 BIDANG ASET DAERAH KAB. KARANGANYAR.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
Advertisements

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
PPH FINAL PPh Pasal 4 (2) PPh Pasal 15.
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
Pajak Penghasilan Final
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
SOSIALISASI PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
PENGELOLAAN PASAR DESA
MANAJEMEN MATERIIL Disampaikan oleh : Parsiyo, S.IP. MM.
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD)
Assalamu'alaikum Wr.Wb. ROZI.
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
TATA CARA PENGELOLAAN BMN DALAM RANGKA TERTIB ADMINITRASI,
SOSIALISASI IZIN USAHA TOKO MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
SOSIALISASI SITU.
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
UPT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
PEREKONOMIAN INDONESIA
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
PENGERTIAN KOPERASI.
PEJABAT PENGELOLA BMN.
Inspektorat Kabupaten Sleman
Disampaikan oleh : M. Erfin Fatoni,S.E., M. Acc
Pajak Penghasilan Final
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN & TANAH
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA
Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DKI JAKARTA
Presented by: Cempaka Paramita,
KEBIJAKAN DANA DESA Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul Kamis, 23 Nopember 2017.
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
General Affair (Izin Usaha)
PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
DESAIN INDUSTRI, RAHASIA DAGANG dan DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
For Good Local Governance
Muara badak, jumat, 26 desember 2014
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BMD.
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
PENUGASAN & SUBSIDI PADA BUMD
Manajemen & Kodefikasi Aset Desa
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten Dra
Kegiatan Koordinasi Aset SD, SMP dan TK Negeri Pembina
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA
Doden FE Untag Banyuwangi
HAK GUNA USAHA - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
REGULASI KEUANGAN NEGARA
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.
Transcript presentasi:

BAHAN RAPAT SENIN, 8 JANUARI 2017 BIDANG ASET DAERAH KAB. KARANGANYAR

PERMASALAHAN 1  PEMBAGIAN PENGELOLAAN FASILITAS UMUM ANTARA LAIN GOR, STADION, DLL Keputusan Tim : NONAMA BANGUNAN / GEDUNG PENCATAT KIB C OPD YANG DITUNJUK MENGELOLA SETDADPU 1STADION RM SAID-a.Bangunan Gedung b.Gapura Pintu Masuk 2STADION 45 - Bangunan - Pagar a.Tribun b.Pos Tiket c.Paving 3CAFÉ HERBAL-Keramik -Payung Bangunan Utama 4GOR MINI NYI AGENG KARANGBangunan 5GEDUNG WANITABangunan 6SARBangunan Kondisi di aset lainnyaRehab 7MASJID RAYABangunan 8Lapangan Basket Krida ManunggalBangunan secara fisik sudah tidak ada, namun masih tercatat di KIB SK Penghapusan Bupati Karanganyar No. 032/502 Th Tanggal 8 September RUSUNAWA a.Sayap Kanan b.Sayap Kiri 10 ₋ Alun-Alun ₋ Taman + Pagar GSI ₋ Taman Pancasila ₋ Taman Air Mancur ₋ Rumah Joglo Bumi Perkemahan Delingan ₋ Bangunan HAI ₋ Taman Gajah Masuk KIB C Sekretariat Daerah 11 ₋ Gedung PDIP ₋ Gedung PPP ₋ Gedung Pakokarda ₋ TK Teladan ₋ RD. Kawedanan Jumapolo Masuk KIB C DISHUB PKP

PERMASALAHAN 2  TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERUBAHAN NAMA PEMEGANG HAK MILIK TANAH MILIK PEMDA MENJADI MILIK PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR. HASIL KAJIAN : a.Tanah yang ditempati Bank Daerah seluas …m2 pada awalnya merupakan tanah dalam penguasaan Kelurahan Cangakan (sesuai data saat terjadinya transaksi penjualan antara Kelurahan Cangakan dengan PD. Bank Pasar pada Tahun…, namun belum tercatat KIB dikarenakan dimungkinkan belum tertibnya administrasi BMD waktu itu. b.Berdasarkan Permendagri No. 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Bab VIII -Pasal 296 menyebutkan pada ayat (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya. Ayat (2) pengamanannya berupa : pengamanan fisik, pengamanan administrasu dan pengamanan hukum. -Pasal 299 ayat (3) Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan menghimpun,mencatat,menyimpan dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman. -Pasal 299 ayat (4) Pengamanan hukum dilakukan terhadap: a)Tanah yang belum memiliki sertifikat b)Tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama Pemda MOHON DIPERTIMBANGKAN LAGI DALAM MELEPASKAN TANAH MILIK PEMDA YANG DITEMPATI BANK DAERAH TANPA PENYERTAAN MODAL DIKARENAKAN KAJIAN DIATAS Keputusan Tim :

PERMASALAHAN 3  PERMOHONAN EKS KANTOR KETAHANAN PANGAN OLEH PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 1.Kantor Ketahanan Pangan setelah SOTK Baru bergabung dengan Dinas Pertanian dan Pangan. 2.Saat ini Tanah dan Bangunan Eks Kantor Ketahanan Pangan tercatat pada KIB Dinas Pertanian dan Pangan sebagai berikut : a.Tanah seluas 1000 m 2 Status Hak Pakai No. 18 dengan Nomor Sertifikat B tanggal 1 Agustus 1986 Harga Perolehan Rp ,- (Seratus Ribu Rupiah), tercatat pada KIB A Dinas Pertanian dan Pangan. b.Gedung Kantor Eks Kantor Ketahan Pangan tercatat pada KIB C Dinas Pertanian dan Pangan dengan Harga Perolehan ,50 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Koma Lima Puluh Rupiah). 3.Bank Daerah Kabupaten Karanganyar mengajukan permohonan Penggunaan Tanah Eks Kantor Ketahanan Pangan tersebut kepada Bupati tanggal 3 Nopember 2017 Nomor 489/BD/XI/2017 Perihal Pengubahan Nama Pemegang Hak Milik. Dan Bupati memberikan disposisi pada prinsipnya menyetujui, namun agar ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku melalui penyertaan modal. Mohon masukan terkait analisa kelayakan investasi dari Bagian Perekonomian Mohon masukan terkait proses pelepasan tanahnya oleh Bagian Pemerintahan Tahapan langkah Aksi yang akan ditempuh : a.… penanggungjawab … b.… c.… Keputusan Tim :

PERMASALAHAN 4  SURAT DARI KECAMATAN KARANGANYAR TERKAIT DENGAN TANAH EKS BONDO DESA DI KELURAHAN JANTIHARJO SEBANYAK 6 BIDANG TANAH YANG TERCATAT DI LETTER C KELURAHAN NAMUN TIDAK ADA NO PERSILNYA. Keputusan Tim :

PERMASALAHAN 5  SURAT DARI KECAMATAN KARANGANYAR TERKAIT DENGAN PERMOHONAN TANAH KAS DESA KELURAHAN POPONGAN UNTUK GEDUNG BOLO PECAH OLEH WARGA PENGIN ASRI RT 01 RW 03 Keputusan Tim :

PERMASALAHAN 6  PENGUASAAN TANAH YANG DOBEL CATAT TERDAPAT + 29 TANAH YANG TERINDIKASI DOUBLE CATAT (12) PADA BEBERAPA OPD. Keputusan Tim :

PERMASALAHAN 7  PERDA NO. 6 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PERLU DITINJAU ULANG TERKAIT BESARAN TARIFNYA, KARENA SANGAT MURAH. Contoh : Kios Pemerintah Daerah di luar pasar dan terminal untuk : Kelas IRp 1.500/m2/bln Kelas IIRp 800/m2/bln Kelas IIIRp 600/m2/bln Keputusan Tim :

PERMASALAHAN 8  UNTUK OPD YANG GEDUNGNYA DIMANFAATKAN OLEH PIHAK KETIGA, MEKANISME PENYETORAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BAGAIMANA? APAKAH LANGSUNG KE BANK JATENG DENGAN DIBERIKAN NO RKUD. BENDAHARA PENERIMA SIAPA? Keputusan Tim :

PERMASALAHAN 9  PERMOHONAN PAKAI GEDUNG KANTOR EKS BIDANG PERINDUSTRIAN PADA DISDAGNAKERKOP UMKM OLEH DISPERTAN. Keputusan Tim :

PERMASALAHAN 10 Pada Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Tawangmangu terdapat Aset Renovasi pada Tahun 2016 sebesar Rp ,- telah dicatat di NERACA (Aset Tetap Lainnya) a.Aset ini berasal dari APBD/dana aspirasi b.Pada kenyataannya diwujudkan Aset yang nilainya lebih besar karena digabungkan dengan dana Swadaya Masyarakat. Contoh : Keputusan Tim : NOKEGIATAN SUMBER DANA APBDSWADAYAJUMLAH 1.Pembangunan Talud Melikan Kel. Popongan Dukuh Pule Kel. Popongan

PERMASALAHAN 11 a.Barang yang dibangun pada tahun 2016 tidak semua memenuhi kriteria Aset Tetap (contoh Gapura, Gudang Bolo Pecah).  Mohon pertimbangan tim apakah AR 2016 perlu dikeluarkan dari Neraca. Upaya pengamanannya bagaimana jika dikeluarkan. b.Tahun 2017 terdapat Belanja Modal Aset Tetap Renovasi total sebesar Rp ,- Kecamatan Karanganyar Rp ,- Kecamatan TawangmanguRp ,- saat ini dalam proses rekonsiliasi  Mohon masukan Tim apakah perlu dimasukkan dalam Neraca atau tidak?  Belum jelas apakah bangunan2 ini di bangun diatas tanahnya Pemda. (Butuh penjelasan dari Bagian Pemerintahan). Keputusan Tim :

LANJUTAN PENJELASAN : a.Pengertian Aset Tetap Renovasi menurut SAP adalah bersifat sementara. b.Jika induknya telah ada maka dapat dikapitalisasikan, atau sebagai koreksi nilai.

PERMASALAHAN 12  BAGAIMANA HASIL INVENTARISASI TANAH EKS BONDO DESA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA PADA TAHUN 2017? Keputusan Tim :

PERMASALAHAN 13  MASALAH STATUS TANAH BEKAS/MARKAS PMI (Sebelah Barat Kantor DPUPR) Keputusan Tim :

PERMASALAHAN 14  PERMOHONAN KUSEN/BALUNGAN BANGUNAN RUMAH BAPAK DIRJO TARMAN DUSUN KARANGWUNI RT 001 RW 004, KRANGAN, GONDANGREJO UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DI KESA KRAGAN OLEH KEPALA DESA KRAGAN Keputusan Tim :

PERMASALAHAN 15  RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA TRANSPORTASI BAGI PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI Keputusan Tim :