SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4 SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2.3 DAN SPSE 4.3 DI LINGKUNGAN BADAN PPSDM KESEHATAN Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal

PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 Pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana penyusunan Perencanaan Pengadaan dilakukan oleh PPK, maka pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) saat ini juga menyesuaikan dengan adanya tambahan pengguna yaitu user PPK yang dibuat oleh admin agency LPSE melalui aplikasi SPSE (e-tendering)

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 9 (1) Pengguna Anggaran (PA) sebagai salah satu pelaku pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas dan kewenangan, sebagai berikut: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; menetapkan perencanaan pengadaan; menetapkan dan mengumumkan RUP; melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; menetapkan Penunjukan Langsung untukTender/ Seleksi ulang gagal; menetapkan PPK; menetapkan Pejabat Pengadaan; menetapkan PjPHP/PPHP; menetapkan Penyelenggara Swakelola; menetapkan tim teknis; menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes; menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 11 (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagai salah satu pelaku pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas dan kewenangan, sebagai berikut: menyusun perencanaan pengadaan; menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); menetapkan rancangan kontrak; menetapkan HPS; menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; menetapkan tim pendukung; menetapkan tim atau tenaga ahli; melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikitdi atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; mengendalikan Kontrak; melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA; menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan; menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan menilai kinerja Penyedia.

Peraturan Lembaga LKPP Nomor 7 2018 Pasal 5 (1) PA memiliki tugas dan kewenangan: a. menetapkan Perencanaan Pengadaan; b. menetapkan dan mengumumkan RUP; dan c. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa. (2) PA dapat mendelegasikan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA. (3) KPA melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan pelimpahan dari PA. (4) PPK memiliki tugas menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah masing-masing, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. (5) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

10 Satker Badan PPSDM Kesehatan yang Paling Sedikit Mengumumkan Paket RUP

AGENDA SOSIALISASI DAN PRAKTIK PENDAFTARAN PPK KE APLIKASI SIRUP VERIFIKASI PPK OLEH KPA DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN KPA KE PPK PADA SIRUP PEMBUATAN DAN FINALISASI DRAFT (FD) PAKET RUP PRA DIPA (PPK) PENGUMUMAN PAKET RUP PRA DIPA (KPA) MANAJEMEN USER PADA SPSE 4.3 PENCATATAN NON TENDER/SWAKELOLA TENDER CEPAT (REVERSE AUCTION)

PENDAFTARAN PPK KE APLIKASI SIRUP PPK melakukan login di aplikasi SPSE Pilih menu "Aplikasi-Eproc lainnya“ Pilih tombol link SiRUP Lengkapi isian form Data (pastikan pilih K/L/PD dan Satker/OPD dengan tepat) -> Klik Simpan

VERIFIKASI PPK OLEH KPA DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN KPA KE PPK PADA SIRUP PEMBUATAN PA/KPA melakukan login di SiRUP Lakukan verifikasi PPK Pilih Menu Kelola Data Pilih Sub Menu Kelola Pengguna Klik icon paling kanan di kolom action (verifikasi PPK) Delegasi Program/Kegiatan/Output/Komponen (PKOK) ke PPK* ​ Pilih Menu Kelola Data -> Pilih Sub Menu Kelola PKOK -> Pilih salah satu anggaran Program/Kegiatan/Output/SubOutput/Komponen -> Edit PKOK tersebut -> pilih PPK diisian Delegasikan Kepada -> Klik Simpan

PEMBUATAN PAKET RUP PRA DIPA (PPK) Login PPK di SPSE (e-Tendering) Pilih menu "Aplikasi-Eproc lainnya“ Pilih tombol link SiRUP Buat Paket: Secara Manual: Pilih Menu "RUP” -> Pilih Sub Menu Penyedia/Swakelola -> Tambah Paket* Secara Identifikasi Pemaketan (upload file): Pilih Menu “RUP” -> Pilih Sub Menu Rencana Kerja Anggaran -> Pilih Salah satu Kegitan/Komponen -> Identifikasi Pemaketan->Generate Paket-> Lengkapi isian formulir Finalisasi Draf Paket * ​Pilih Menu "RUP” -> Pilih Sub Menu Penyedia/Swakelola -> Pilih paket yang akan di finalisasi dengan klik check box di kolom FD -> Klik tombol Finalisasi Draft yang berada di kanan atas tabel

PENGUMUMAN PAKET RUP PRA DIPA (KPA) PAKPA melakukan login di SiRUP Umumkan paket * ​Pilih Menu "RUP” -> Pilih Sub Menu Penyedia/Swakelola -> Pilih paket yang akan di umumkan dengan klik check box di kolom U -> Klik tombol Umumkan yang berada di kanan atas tabel

Fitur Baru SPSE 4.3 Perubahan istilah Persiapan Pengadaan oleh PPK Penambahan peran (role) Pengelola Pengadaan (diperankan oleh Kepala ULP) untuk menetapkan Pokja Pemilihan Perubahan metode Tender (lihat matriks) Reverse Auction (E-Auction) Pencataan Java Installation Manager (JAIM)

KONVERSI METODE PENGADAAN DI SIRUP

MANAJEMEN USER PADA SPSE 4.3 Admin PPE Admin Agency PPK Kepala UPPBJ Anggota Pokja Pemilihan Pejabat Pengadaan Verifikator Helpdesk Auditor/APH

PENCATATAN NON TENDER/SWAKELOLA Pengadaan Langsung Penunjukan Langsung Pencatatan Non Tender Tender Internasional Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat Pencatatan Swakelola

TENDER CEPAT DAN REVERSE AUCTION

TERIMA KASIH

USER LATIHAN #User Admin Agency  yuni_ppsdm (pass 123456) #User PPK  ppk1 s/d ppk100 #User Panitia/Pokja  panitia1a s/d panitia100a dan panitia1b s/d panitia100b #User Pejabat Pengadaan  pp1 s/d pp100 #User Rekanan  rekanan1 s/d rekanan99 password: 654321