Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2014 YANG DEMOKRATIS
Advertisements

POTENSI KERAWANAN PEMILU
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Ketua Departemen Hukum Administrasi Universitas Airlangga
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
Oleh: Nelson Simanjuntak Badan Pengawas Pemilu RI
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU
Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
MEKANISME KERJA DAN PELAPORAN RELAWAN KELOMPOK KERJA NASIONAL (POKJANAS) GERAKAN SEJUTA RELAWAN PENGAWAS PEMILU 2014.
STRATEGI PENGAWASAN PEMILU
Bab 8 GOOD GOVERNANCE.
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
REFLEKSI PEMILU 2014 DAN PERSIAPAN PILKADA 2015 DI JAWA TENGAH
SALAM ADHYAKSA.
Pilkada serentak: Peluang dan tantangan
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
PATTIRO - Local Governance Forum Seri II Hotel Alila, 11 Juli 2013
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
POTENSI PERMASALAHAN DALAM PEMILIHAN
Lanjut….
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI WILAYAH ACEH,
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
Pemilih yang Cerdas Berdemokrasi
PENGATURAN POLITIK UANG DALAM UU PILKADA
PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
MEMBANGUN TRADISI PEMILU LUBER DAN JURDIL
SEKRETARIS BPM KOTA BANDA ACEH
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILU
Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
Masykurudin Hafidz, JPPR
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
Catatan Terhadap Hasil Survei Persepsi Publik Tentang RUU Pemilu
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
KPU Provinsi Jawa Tengah
Evaluasi Pemilukada Di Jawa Tengah Tahun 2010
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
ASPEK HUKUM PELAYANAN PUBLIK
PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU 2019
DIVISI HUKUM DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU BAWASLU PROVINSI JATENG
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Penanganan Perkara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD
Farid B. Siswantoro, KPU DIY
PENGAWASAN PARTISIPATIF
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
MUNSIR SALAM KOORDIV PENGAWASAN DAN HUBAL BAWASLU PROVINSI SULTRA Disampaikan pada Kegiatan RAKERNIS PENINGKATAN SDM BAWASLU KAB/KOTA dan PANWASCAM GELOMBANG.
“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU BY. DEISY T. SOPUTAN,S.PD.,M.HUM KOORDIV SDM, ORGANISASI, DATA DAN INFORMASI.
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
MATERI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CIANJUR KPU Kabupaten Cianjur | Jl. Taifur Yusuf No. 35 Bojongherang Telp./Fax.
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA M. Amir Nashiruddin BAWASLU DIY.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SOSIALISASI PELANGGARAN PEMILU Zulham Efendi Irfan. BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI ACEH
Transcript presentasi:

Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG PERAN CIVIL SOCIETY DALAM MENGAWAL PEMILUKADA DAN PEMILU Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015

KETENTUAN PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PASAL 94 : Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, diantara tugas Bawaslu: d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. PASAL 97 : Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu melaksanakan: d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

Mewujudkan Pemilu yang demokratis; Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil & berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh. Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan & akuntabilitas hasil Pemilu;

Strategi Pengawasan Pemilu potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah & upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran. dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat & tepat terhadap temuan dan/ atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu. PENCEGAHAN PENINDAKAN

Terjadi Manipulasi Suara Hilangnya Hak Pilih Politik Uang Dorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi Pemilu. Hadirnya pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu disebut dengan Pengawasan Partisipatif. Terjadi Manipulasi Suara Hilangnya Hak Pilih Politik Uang Pemilu Tidak Sesuai Aturan Dan Timbul Gugatan Hasil Biaya Politik Mahal Pemungutan Suara Ulang Konflik Antar Pendukung Calon

ORMAS MITRA STRATEGIS LSM TOKOH AGAMA TOKOH MASYARAKAT PEMANTAU PERGURUAN TINGGI MITRA STRATEGIS LSM TOKOH MASYARAKAT PEMANTAU PIMILIHAN TOKOH AGAMA

Strategi Partisipatif PENGAWASAN BERBASIS IT (GOWASLU) POJOK PENGAWASAN FORUM WARGA SAKA ADHYASTA PEMILU PENGABDIAN MASYARAKAT GERAKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU

DATA PEMILIH PENCALONAN KAMPANYE MASA TENANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA REKAPITULASI SUARA

MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK MENJADIKAN PEMILU BERINTEGRITAS MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI MENDORONG TINGGINYA PARTISIPASI PUBLIK MEMBENTUK KARAKTER DAN KESADARAN POLITIK MASYARAKAT

TERIMAKASIH