Usulan Penelitian Nama : Rizki Rasphati NIM : 21108020 Pengaruh Sistem Informasi dan Kebijakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Usulan Penelitian Nama : Rizki Rasphati NIM : 21108020

FENOMENA Sistem Informasi (X1) terjadinya kasus sindikat penggelapan pajak yang menyeret 5 petugas kantor pajak yang disebabkan oleh sistem informasi perpajakan di wilayah Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jatim I yang belum sempurna (Anwar Supriyadi,  Ketua Komisi Pengawas Perpajakan, 2010). Kepala Kanwil DJP Jatim I Ken Dwi Jugiasteadi (2010) menyampaikan bahwa audit IT terakhir dilakukan pada 2004 tidak ketatnya pengamanan tempat penyimpanan data menjadi suatu masalah. Berkas dokumen pajak yang merupakan rahasia negara.tidak boleh dibawa pulang kecuali atas izin dari kepala kantor yang bersangkutan. Andhi Harduka, yang mantan Pelaksana Seksi PPh Badan dan Seksi PPN di KPP Bandung Cicadas dijadikan terdakwa kasus pencurian dokumen pajak karena dianggap merugikan negara.(Edward Hermawan, Penyidik PPNS Dirjen Pajak 2010)

Kebijakan Pajak (X2) Penerimaan Pajak (Y) Adanya saling tolak belakang antara fungsi yakni fungsi budgeter (menghimpun penerimaan sebesar-besarnya untuk mendanai jalannya pemerintahan) dan fungsi regulasi (mengatur). Jika fungsi regulasi yang diutamakan, maka artinya ada ongkos yang harus ditanggung pemerintah, karena ada sebagian pendapatan perpajakan yang dikorbankan. Apabila pemerintah ingin mendorong pertumbuhan sektor industri, maka ada insentif yang diberikan, biasanya dalam bentuk keringanan pajak. Langkah ini diharapkan akan mendorong kesehatan keuangan korporasi, namun penerimaan negara akan terpangkas (Mohammad Tjiptardjo, Dirjen Pajak, 2010). Penerimaan Pajak (Y) Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 tidak mencapai sasaran target pemerintah Rp Rp 878,7 triliun. Realisasi mencapai Rp 872,6 triliun atau 99,3% dari target, kurang 'tipis' Rp 6 triliun (Agus Martowardojo, Menteri Keuangan2012)

Kebijakan Pajak  Penerimaan Pajak Paradigma Penelitian Jasmina Novakovic:2004 Sistem Informasi Penerimaan Pajak Kebijakan Pajak - S. O. Uremadu and J. C. Ndulue (2011) -Akinori Tomohara (2002) Sistem Informasi  Penerimaan Pajak Jasmina novaković (2004) menyimpulkan bahwa Sistem Informasi mempengaruhi pendapatan publik seperti pajak, iuran, kompensasi, dan pendapatan publik lainnya. 2.5.2 Pengaruh Kebijakan Pajak pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kebijakan Pajak  Penerimaan Pajak S. O. Uremadu and J. C. Ndulue (2011) menyimpulkan bahwa kebijakan pajak yang efektif dan efisien akan menghilangkan biaya kepatuhan yang tinggi, membuat orang patuh pajak dan meningkatkan total penerimaan yag dihasilkan dari sumber perpajakan. Akinori Tomohara (2002) menyimpulkan bahwa kebijakan pajak memiliki potensi untuk meningkatkan tidak hanya tingkat penerimaan pajak dan keuntungan perusahaan tetapi juga volume perdagangan melalui alokasi yang lebih efisien dari beban pajak.

Mapping Kuesioner X1 Fenomena Identifikasi Indikator Kuesioner Hasil Skor & Frekuensi Ket Alasan Output Output yang dihasilkan monitor 78,37% 3: F =8 4: F = 16 5: F = 6 Baik Output yang dihasilkan printer 72,67% 2: F = 1 3: F = 12 4: F = 15 5: F = 2 Pengolahan Sistem nyaman dalam kondisi CPU 72 % 2: F = 2 4: F = 12 5: F = 4 Kecepatan CPU 73,33% Input Kesesuaian Hardware Input (Mouse) 70,67% 3: F = 16 Kesesuaian Hardware Input (Keyboard) 76% 3: F = 10 Sistem Operasi Sistem operasi yang dipakai untuk menunjang pekerjaan di kantor 74% 3: F = 15 4: F = 9 Kenyamanan sistem operasi 74,67% 3: F = 11 5: F = 3 Aplikasi Sistem Aplikasi sistem yang dipakai untuk menunjang pekerjaan di kantor 71,33% 4: F = 13 Kenyamanan aplikasi sistem 72% 4: F = 10

Aktivitas sistem berjalan dengan baik 76% 2: F = 1 3: F = 9 4: F = 15 Pengguna Sistem Operasi Cara pengoperasian sistem 75,33% 3: F = 16 4: F = 10 5: F = 4 Baik Penyelesaian pekerjaan di kantor per harinya 76,67% Aktivitas Aktivitas sistem berjalan dengan baik 76% 2: F = 1 3: F = 9 4: F = 15 5: F = 5 Proses dalam menjalankan sistem 84% 3: F = 11 4: F = 17 5: F = 2 Fungsi Sistem Informasi yang dijalankan berdasarkan SOP 74% 4: F = 14 SOP yang sudah ada diperlukan perubahan 86,67% 3: F = 3 5: F = 13 Sangat Baik Terjadi penggelapan pajak karena sistem informasi yang belum sempurna dan belum terintegrasi (Anwar Supriyadi, 2010) Terjadi kasus pencurian dokumen oleh pegawai pajak (Edward Hermawan, 2010) Sistem Informasi di KPP masih belum sempurna dan belum terintegrasi dengan baik Kurang amannya tempat penyimpanan data Media Penyimpanan Data Kapasitas tempat penyimpanan data di kantor 65,33% 2: F = 5 3: F = 13 4: F = 11 5: F = 1 Cukup Baik Keamanan tempat penyimpanan data 62% 1:F = 2 2: F = 8 3: F = 8 4: F = 9 5: F = 3 Sistem Pengolahan Proses mengolah data 63,67% 3: F = 19 Kesalahan dalam mengolah data 71% 3: F = 12 4: F = 16 Jaringan Berdasarkan Geografi Jaringan komunikasi dengan SIDJP terhubung dengan baik 72,67% Jaringan komunikasi antar hardware (PC dengan PC atau dengan printer) terhubung dengan baik 3: F = 14

Mapping Kuesioner X2 & Y Var Fenomena Identifikasi Indikator Kuesioner Hasil Skor & Frekuensi Ket Alasan X2 adanya saling tolak belakang antara fungsi yakni fungsi budgeter dan fungsi regulasi (Mohammad Tjiptardjo, 2010) Penerapan kebijakan pajak bertolak belakang dengan tujuan Tujuan Kebijakan perpajakan yang dibuat pemerintah sudah sesuai dengan visi misi DJP 65,33% 2: F = 8 3: F = 8 4: F = 9 5: F = 3 Cukup Baik Perlunya perubahan kebijakan perpajakan yang dijalankan untuk menunjang visi misi DJP 63,33% Program Program-program di KPP yang telah direncanakan sudah terealisasi 74% 3: F = 12 4: F = 15 Baik Perlunya perubahan program di KPP untuk menunjang visi misi DJP 73,33% 3: F = 11 4: F = 18 5: F = 1 Keputusan Keputusan pemerintah mengenai kebijakan perpajakan sudah tepat sasaran 71,33% 3: F = 14 Keputusan pemerintah mengenai kebijakan perpajakan membuat pegawai bekerja dengan nyaman 74,67% 4: F = 16 Efek Kebijakan pajak yang dikeluarkan pemerintah mengakibatkan penerimaan sesuai target 2: F = 2 5: F = 2 Akibat dari kebijakan pajak yang dikeluarkan telah meningkatkan penerimaan pajak Y Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 tidak mencapai sasaran target pemerintah (Agus Martowardojo, 2012) Penerimaan Pajak Belum sesuai dengan target yang ditetapkan Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak di tahun 2011 pada 10 KPP di Kanwil DJP Jabar I Target pada 10 KPP pada tahun 2011 = Rp 5.797.684.602.414 Realisasi pada 10 KPP pada tahun 2011 = Rp 5.669.723.265.478 Realisasi 97,79%

Kesimpulan dan Saran RUMUSAN MASALAH KESIMPULAN SARAN 1. Bagaimana sistem informasi pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I. Sistem Informasi untuk keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah DJP Jabar I secara umum sudah baik. Berdasarkan dimensi menunjukkan bahwa dimensi hardware, software, brainware, prosedur, dan teknologi jaringan komunikasi sudah termasuk dalam kategori baik. Hanya dimensi database yang masih termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil penelitian atas sistem informasi yang menunjukkan gap dengan kondisi ideal memberikan pengertian bahwa sistem informasi belum berkualitas. Sistem informasi dapat ditingkatkan kualitasnya melalui perhatian pada database terutama yang berkaitan dengan media penyimpanan data. Selain itu KPP harus meningkatkan kapasitas database dan keamanan data yang disimpan dalam menjamin objektivitas implementasi sistem informasi. 2. Bagaimana kebijakan pajak pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I. Kebijakan Pajak untuk keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah DJP Jabar I secara umum sudah baik. Berdasarkan indikator menunjukkan bahwa indikator program, keputusan, dan efek sudah termasuk dalam kategori baik. Hanya indikator tujuan yang masih termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil penelitian atas kebijakan pajak yang menunjukkan gap dengan kondisi ideal memberikan pengertian bahwa kebijakan pajak belum berkualitas. Kebijakan pajak dapat ditingkatkan kualitas pelaksanaannya melalui perhatian pada tujuan terutama yang visi misi DJP. Selain itu DJP harus meningkatkan kualitas dalam perumusan kebijakan pajak agar tujuan dari kebijakan pajak dapat tercapai. 3. Bagaimana penerimaan pajak pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I. Secara total penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah DJP Jabar I belum mencapai target. Diantara 10 KPP yang diteliti hanya 4 KPP yang penerimaannya telah mencapai target, yaitu KPP Cimahi, Bojonagara, Soreang dan Sumedang. Sementara 6 KPP lainnya belum mencapai target, yaitu KPP Tegallega, Cibeunying, Karees, Cicadas, Purwakarta dan Cianjur. Hasil penelitian atas penerimaan pajak yang menunjukkan gap antara realisasi dengan target memberikan pengertian bahwa penerimaan pajak masih belum mencapai ideal. 6 KPP yang belum mencapai target yaitu KPP Tegallega, Cibeunying, Karees, Cicadas, Purwakarta dan Cianjur harus meningkatkan kinerjanya dalam menjamin pencapaian target penerimaan pajak.

RUMUSAN MASALAH KESIMPULAN SARAN 4. Seberapa besar pengaruh sistem informasi terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I. Secara parsial terdapat pengaruh positif sistem informasi terhadap penerimaan pajak, dan pengaruh tersebut termasuk ke dalam kategori cukup tinggi. Pada dasarnya penerimaan pajak dengan adanya sistem informasi bisa dikatakan baik. Namun sistem informasi dinilai masih belum terintegrasi dengan baik. Jadi sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak perlu melakukan audit sistem informasi demi menjaga kualitas sistem informasi. 5. Seberapa besar pengaruh kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I. Secara parsial terdapat pengaruh positif kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak, dan pengaruh tersebut termasuk ke dalam kategori sangat rendah. Pada dasarnya penerimaan pajak dengan adanya kebijakan pajak bisa dikatakan sangat rendah. Hal ini tentunya menjadi perhatian, dimana kebijakan pajak masih belum memenuhi target penerimaan pajak. Jadi sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak perlu mengevaluasi kebijakan pajak yang sudah ada, dan membuat kebijakan pajak baru jika memang memungkinkan demi mencapai visi misi Direktorat Jenderal Pajak. 6. Seberapa besar pengaruh sistem informasi dan kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I. Secara simultan sistem informasi dan kebijakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Fenomena yang terjadi pada penerimaan pajak yaitu realisasi penerimaan pajak tahun 2011 tidak mencapai target sasaran pemerintah, hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh sistem informasi dan kebijakan pajak yang belum mencapai ideal yang diharapkan. Kontribusi sistem informasi dan kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak adalah tinggi, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi secara seimbang oleh sistem informasi dan kebijakan pajak.