AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Advertisements

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara
Latar Belakang SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 sudah terlalu lama/perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada; Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun.
SINERGITAS TARGET KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PENYUSUNAN LAKIP 2007 KAITAN dengan PP 8 / 2006 ttg Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja , dan PP 3 / 2007 ttg LPPD.
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KURLENI UKAR Disampaikan pada
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DDTK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBRANA
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
Plan of Action.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Strategi Pembangunan Manajemen Kinerja Pemerintah Kabupaten
SIKAP UNTUK EVALUASI KINERJA APARATUR
Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
Indikator Kinerja Dalam Kerangka Perencanaan Strategik
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PERJANJIAN KINERJA.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
EVALUASI implementasi SAKIP
Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan dengan Karaktristik.
Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 1.
 Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan /program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA.
MANAJEMEN SISTEM AKIP Disampaikan oleh :
Penyusunan Pelaporan Kinerja
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH

AKUNTABILITAS KINERJA perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Pasal 1 angka 14 Perpres 29 Tahun 2014)

ORIENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan Menjadi berapa besar pencapaian kinerja (outcome/output) yang dihasilkan. Perubahan Paradigma

PERLUNYA SAKIP Menciptakan sinergi yang konstruktif dan dinamis dimulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan hingga capaian kinerja; Mendisiplinkan penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik; Mewajibkan setiap aparatur Negara mempertanggung jawabkan hasil akhir dari semua program dan kegiatan yang dilaksanakan.

SIKLUS SISTEM AKIP RESULT ORIENTED GOVERNMENT Plan Action SISTEM PERENCANAAN KINERJA ( IKU, RKT, PK) Plan Action SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA EVALUASI KINERJA & PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (LHE) PENGUKURAN KINERJA Check Do PELAPORAN KINERJA (LKjIP) RESULT ORIENTED GOVERNMENT

PERENCANAAN KINERJA IKU (Indikator Kinerja Utama) RKT (Rencana Kinerja Tahunan) PK (Perjanjian Kinerja) RAK (Rencana Aksi Kinerja)

Indikator Kinerja Utama (IKU) PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 (Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah) Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

Rencana Kinerja Tahunan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3)

Perjanjian Kinerja (PK) Lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan

Hirarki Rencana Aksi Kinerja Inspektorat PK BUPATI Sasaran & IK Impact/outcome penting PK KEPALA DINAS Sasaran & IK Outcome Program & IK Program RAK Pejabat Es. III Output penting RAK Pejabat Eselon IV Kegiatan & IK Kegiatan Output

PENGUKURAN KINERJA Jumlah Anggaran .....................: Rp Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) Jumlah Anggaran .....................: Rp Jumlah Realisasi Anggaran .........: Rp

PENGUKURAN KINERJA MENJADI SULIT KARENA: Perumusan Indikator Kinerja tidak SMART Perumusan (uraian) sasaran tidak terukur, tidak fokus Tidak adanya keselarasan antara uraian sasaran dengan indikatornya Sistem pengumpulan data kinerja belum dibangun Data tidak tersedia/tidak di up date Tidak ingin atau tidak berani menghadapi kenyataan bahwa kinerjanya (organisasi, individu) memang kurang

Kriteria Indikator Kinerja yang baik Spesifik (Spesific)> IK dapat menggambarkan sesuai dengan kespesifikan dari hasil program dan kegiatan yang akan diukur ( Kualitas pendidikan diukur dengan Angka Kelulusan, APK,APM) Dapat diukur (Measurable) > IK dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Jika ada dua pihak atau lebih mengukur hasilnya akan sama Dapat dicapai ( Attainable)> IK dalam lingkup kendali sesuai tupoksi dan mampu menyediakan datanya secara tepat dan akurat Sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur (Relevan) > IK harus menggambarkan sedekat mungkin kesesuaiannya dengan hasil apa yang akan diukur. ( Input- IK Input, Output-IK Output, Outcome- IK Outcome) Berjangka waktu tertentu (Time bound)> IK mempertimbangkan periode waktu tertentu pencapaiannya Dapat dipantau dan dikumpulkan (Trackable) > Dapat ditelusur secara jelas sumber datanya.

Penyusunan laporan kinerja Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga

Format Laporan Kinerja Ikhtisar Eksekutif Pendahuluan Perencanaan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Penutup Lampiran

Ikhtisar Eksekutif Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya; Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang

Pendahuluan Pada bagian ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedangan dihadapi organisasi

Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan).

Akuntabilitas Kinerja Capaian Kinerja Organisasi Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil; Realisasi Anggaran Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi

Penutup & Lampiran Lampiran Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran stretegis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah . Lampiran Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja

Terima Kasih