PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
P E L A B U H A N.
Advertisements

Panji Dewanegoro Jason Vino Febriyano Iqbal Imamudin Reno
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Pentingnya Daerah dalam Bingkai NKRI
MATA KULIAH PAKET PROGRAM PENGOLAHAN DATA STATISTIKA
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
WARGA NEGARA & KEWARGANEGARAAN Dr.SUHARTO,Drs,SH,M.Hum.
HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA
Surat Keterangan Keimigrasian
TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI
Pelayanan Warga Negara Asing
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Warga Negara dan Bela Negara
WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
KEBIJAKAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
PELANGGARAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Imam Gunawan, M. Kom.
Warga Negara Pewarganegaraan.
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
Sebagai Sarana Bimbingan Masyarakat Di Luar Negeri
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya April 2016
herwan parwiyanto / FISIP-UNS
KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN MENGAHADAPI MEA 2015
Unsur-unsur Terbentuknya Negara
Hal Yang Berkaitan Dengan Pajak
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER
HERWAN PARWIYANTO / FISIP-UNS
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
HUKUM PENANAMAN MODAL ASING
KOMPUTER & PERKEMBANGAN INTERNET
KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN PERBATASAN
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
Kebijakan Amnesty Arab Terhadap Tenaga Kerja Indonesia OverStyer
The e-commerce explosion
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PERTEMUAN 2 M PAJAK Asas dan Sistem Pemungutan Pajak Aristanti.
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
PKN Standar Kompetensi
Lembaga Pembiayaan Industri
Devisa Sektor Pariwisata (Miliar Dollar AS) Perkembangan Pariwisata Indonesia Tahun Wisatawan Nusantara Jumlah Perjalanan (juta kali) Total Pengeluaran.
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
LETAK, JARAK VERTIKAL & HORIZONTAL GEOGRAFI INDONESIA
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
Oleh : Setiawan Wakil Ketua DPD KNPI Kota Palangka Raya
Analisis Kebijakan Penggunaan Mata Uang Tunggal di ASEAN
Kelompok VIII Venna Melinda Putri Pertiwi
YAYASAN YANG DIDIRIKAN ASING
INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI
MATERI AJAR CPNS TAHUN 2018 Bidang Keimigrasian IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN 1.
MENELAAH KETENTUAN KONSTITUSIONAL BERBANGSA DAN BERNEGARA
SMP Kelas 3 Semester 1 BAB VIII
Antropologi dan Pertahanan
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
Pengembangan Aplikasi Pendaftaran Varietas Lokal Secara Online
JAYAPURA, 12 SEPTEMBER NAMA : AGUSTINUS MAKABORI, S.H. NIP : TTL : ABEPURA, 24 AGUSTUS 1968 PANGKAT GOL/RUANG : PENATA (III/c)
TANGGAPAN ATAS (Draft) RENSTRA DISHANPAN
KEPENDUDUKAN Oleh: Lukman, S.I.P., M.A.P. Pengertian Masyarakat, Rakyat, Penduduk dan Warga Negara MASYARAKAT adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul.
Pelayanan merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan.
HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA MATA KULIAH : KEWARGANEGARAAN.
KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN SESUAI DENGAN PERPRES 20 TAHUN 2018
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
HUKUM INTERNASIONAL HAK LINTAS KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING.
BAB 2 MENELAAH KETENTUAN KONSTITUSIONAL BERBANGSA DAN BERNEGARA Meylita Hadiaty, S.Pd.
Transcript presentasi:

PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING

faktor penarik POSISI GEOGRAFIS -> STRATEGIS DALAM DISTRIBUSI BARANG DAN JASA 2/3 LAUTAN -> SUMBER KARBOHIDRAT GANGGANG BIRU, RUMPUT LAUT, PROTEIN HEWANI YANG LEBIH SEHAT, GARAM DAN BAHAN BAKU AIR TAWAR POPULASI -> 267 JUTA PENDUDUK PANGSA PASAR YANG MENJANJIKAN SUMBER KEKAYAAN ALAM BERLIMPAH TERBATASNYA TENAGA EXPERTIES, TECHNOLOGY, CAPITAL

Sektor Pekerjaan Pertambangan Perindustrian Teknologi Informasi Antara lain : Pertambangan Perindustrian Teknologi Informasi Perdagangan Konstruksi

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pasal 1 UU 6/2011

Apa itu pengawasan keimigrasian PENGAWASAN KEIMIGRASIAN adalah SERANGKAIAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN UNTUK MENGUMPULKAN, MENGOLAH SERTA MENYAJIKAN DATA INFORMASI KEIMIGRASIAN WARGA NEGARA INDONESIA DAN ORANG ASING DALAM RANGKA MEMASTIKAN DIPATUHINYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DIBIDANG KEIMIGRASIAN

KEBIJAKAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN terhadap KEBERADAAN ORANG ASING APOA (APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING) mekanisme pelaporan OA yg memudahkan pelapor : berupa aplikasi yang dapat diakses melalui Internet secara online TIM PORA Tim Pengawasan Orang Asing atau TIMPORA adalah tim yang terdiri dari instansi / lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing PEMANFAATAN QR CODE penggunaan stiker Quick Response Code (QR Code) yang ditempel pada paspor Warga Negara Asing (WNA) yg memasuki wilayah Indonesia. Pada saat pengawasan keimigrasian, petugas imigrasi bisa melakukan pemindaian melalui ponsel pintar (smartphone) sehingga posisi saat dilakukan pemindaian secara otomatis akan terkirim dan terekam di pusat data keimigrasian

Pengawasan Orang Asing Kendala Pengawasan Orang Asing Luas wilayah NKRI sulit dijangkau Terbatasnya Kemampuan Sumber Daya Manusia Masih ada Ego sektoral pemangku kepentingan Kurangnya pemahaman masyarakat thd hukum keimigrasian Melemahnya rasa nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

PENERBITAN IZIN TINGGAL JUMLAH TKA DI INDONESIA TANGGAL 27 FEBRUARI 2019 PENERBITAN IZIN TINGGAL JUMLAH IZIN TINGGAL KUNJUNGAN (ITK) 16.971 IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS) 80.616 IZIN TINGGAL TETAP (ITAP) 10.229 TOTAL 107.816

TINDAKAN ADMINISTRASI Penegakan Hukum Keimigrasian TAHUN TINDAKAN ADMINISTRASI PROJUSTITIA 2017 9.154 273 2018 11.769 145 2019 461 27 TOTAL 21.384 445

JUMLAH PELANGGARAN KEIMIGRASIAN BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 2018 TAHUN 2018 NO. NEGARA JUMLAH 1. RRC 1.576 2. VIETNAM 890 3. NIGERIA 683 4. MALAYSIA 562 5. BANGLADESH 314 6. AFGHANISTAN 306 7. KOREA SELATAN 259 8. THAILAND 244 9. INDIA 217 10. FILIPINA 202 11. LAIN-LAIN 6.666 TOTAL 11.914