Direktorat Kinerja ASN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Advertisements

Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
SASARAN KERJA PEGAWAI.
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
Diah Ipma Fithria Laela Hidayati
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
K E M E N T E R I A N P E R T A N I A N Kementerian Pertanian
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA Kabupaten Kendal
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
ISU – ISU STRATEGIS MANAJEMEN ASN OLEH : Dra
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
STRATEGI PENGEMBANGAN SMART ASN
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
Manajemen Umum Kepegawaian
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PENINGKATAN KINERJA PEJABAT PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
Membangun Tenaga Kesehatan yang Kompeten dan Kompetitif
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Perencanaan dan Pengadaan ASN
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Kebijakan dalam JFPK
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
SOSIALISASI SKP ONLINE 2017
DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI ASN, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOVEMBER 2017
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
POLA PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI
PENYUSUNAN KEBUTUHAN (FORMASI) PNS PEMDA DIY TAHUN 2018
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
(PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA)
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
Direktorat Kinerja ASN
Implementasi Aplikasi E-Kinerja
DI LINGKUP BPP KEMENDAGRI DAN LEMBAGA LITBANG DAERAH
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
PP 49 TAHUN 2018 MANAJEMEN PPPK (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA) Batam, 9 September 2019.
1.UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2.PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian.
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
MUTASI PEGAWAI Sesuai dengan PP No
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

Direktorat Kinerja ASN PENILAIAN KINERJA PNS Direktorat Kinerja ASN 2019

PENDAHULUAN

Bangunan dan Fondasi Sistem Merit ASN Aligning Anjab & ABK thd Renstra K/L/D (Peta Jabatan) Supervisi oleh JPT Madya dan Pratama Menyesuaikan arah pembangunan nasional PP 11/2017 & PERMENPANRB 40/2018 Pasal 4 – 14 Penyusunan & Penetapan Kebutuhan Ps 15 – 45 Pengadaan Ps 46 – 161 Pangkat & Jabatan Ps 55 JA, 81 JF, 109 JPT Ps 162 – 201 Pengembangan Karier Ps 203 – 225 Pengembangan Kompetensi Ps 228 Penilaian Kinerja (+RPP) Ps 238 – 302 Pemberhentian Ps 303 – 308 Gaji & Tunjangan Sistem pensiun & JHT Sistem kompensasi Mengapresiasi secara layak Rekrutmen berbasis jabatan (diversifikasi tes, sertifikasi TKD) Orientasi & engagement utk setiap penugasan pada jabatan baru (JA, JF, dan JPT) Mendapatkan talenta terbaik PENGORGANISASIAN & PERENCANAAN PURNABHAKTI & TERMINASI Sasaran Kinerja Pegawai Bimbingan dan konseling kinerja (performance dialogue) Pemeringkatan kinerja untuk pengembangan karier dll Meningkatkan kinerja berkelanjutan PEREKRUITAN & ORIENTASI PENILAIAN KINERJA 6P PENGEMBANGAN KAPASITAS PROMOSI & ROTASI Manajemen dan pemetaan talenta Kelompok rencana suksesi (succession planning) Pola karier nasional (perekat NKRI) dan pola karier instansi Menuju ASN yang dinamis Standar kompetensi jabatan Diklat, Coaching & Mentoring berbasis kompetensi (wajib 20 jam/tahun) Mengurangi kesenjangan kompetensi KEBIJAKAN & PROSES SISTEM & INFRASTRUKTUR BUDAYA KERJA & KEPEMIMPINAN

MANAJEMEN KINERJA

Hubungan Visi , Misi dan KPI

INDIKATOR KINERJA UTAMA (KPI) Indikator kinerja yang baik memiliki 2 syarat: Berorientasi Hasil/Outcome SMART Spesifik (Jelas, tidak berdwimakna) Measureable (dapat diukur) Achievable/Attainable (dapat diraih) Relevant (relevan dengan kinerja yang ingin diukur) Time Bound (memiliki batasan waktu pengukuran)

Hubungan Kinerja Organisasi dan Individu

Siklus KPI Individu

Konsep Kinerja Individu Atasan Membagi habis Pekerjaan ke bawahan (Top-Down) Realisasi bawahan ke atasan (Bottom-Up) Bawahan Bawahan Bawahan Kinerja Bawahan Buruk ≠ Kinerja Atasan Baik Kinerja Bawahan Buruk = Kinerja Atasan Buruk

Prinsip penilaian Kinerja Objektif Terukur Akuntabel Partisipatif Transparan

PENYUSUNAN SKP

ASPEK DALAM PENYUSUNAN SKP Rencana strategis instansi pemerintah Rencana kerja tahunan Perjanjian kinerja Organisasi dan tata kerja Uraian jabatan dan/atau SKP atasan langsung.

Uraian jabatan pada SOTK BAHAN PENYUSUNAN SKP RPJM/ RENSTRA Uraian jabatan pada SOTK PERJANJIAN KINERJA RKT/POK/ DPA SKP

TATA CARA PENYUSUNAN SKP JPT MADYA JPT PRATAMA ADMINISTRATOR Mengacu pada Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Perjanjian kinerja - dijabarkan sesuai dgn tugas fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sebagai JPT MADYA. Mengacu pada SKP JPT MADYA - dijabarkan sesuai dgn tugas fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sebagai JPT Pratama Mengacu pada SKP JPT PRATAMA - dijabarkan sesuai dgn tugas fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sebagai PEJABAT ADMINISTRATOR

TATA CARA PENYUSUNAN SKP (LANJUTAN) PENGAWAS PELAKSANA Mengacu pada SKP pejabat ADMINISTRATOR - dijabarkan sesuai dgn tugas fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sebagai pejabat PENGAWAS Mengacu pada SKP pejabat PENGAWAS - dijabarkan sesuai dgn tugas fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sebagai PELAKSANA

TATA CARA PENYUSUNAN SKP FUNGSIONAL TERTENTU PNS JFT diharuskan untuk mengisi AK setiap tahun sesuai dgn ketentuan yg ditetapkan. Kegiatan berdasarkan butir kegiatan masing-masing jabatan yang ditetapkan erdasarkan Permenpan-RB

SISTEM INFORMASI KINERJA

SISTEM INFORMASI KINERJA PEGAWAI ASN TERINTEGRASI INSTANSI BKN E-SKP ( DES ) E- PERILAKU E-LAPKIN NASIONAL E-KINERJA PENILAIAN PRESTASI KERJA HARIAN SEMESTER TAHUNAN SAPK DATABASE NASIONAL

INTEGRASI PENILAIAN KINERJA DAN SAPK UPDATE DATA 1 MY SAPK MOBILE APP SAPK UPDATE DATA 3 SIMPEG WEB SERVICE UPDATE DATA 2 SAPK/SI ASN SIMPEG

T e r i m a k s h SEMOGA BERMANFAAT Badan Kepegawaian Negara PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS SEMOGA BERMANFAAT Badan Kepegawaian Negara