PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS DISIPLIN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun
Advertisements

manajemen KEPEGAWAIAN biro kepegawaian sekretariat jenderal
TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD)
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD)
TUNJANGAN KINERJA DAERAH TUNJANGAN KINERJA DAERAH
PERGUB No. 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non PNS SKPD/Unit Kerja
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Bidang Pengangkatan dan Pensiun
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR SEKRETARIS DPRD
Tambahan Penghasilan Pegawai Sosialisasi di Bidang Kepegawaian
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS
PERSYARATAN USULAN KARPEG
PERMASALAHAN DALAM PEMROSESAN KASUS DISIPLIN
FORMAT PEMBINAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (SIKAP) Institut Teknologi Bandung
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.1/2011
ALUR PENERBITAN STRTTK
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Badan kepegawaian Daerah
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
KARTU PEGAWAI ( KARPEG )
BIDANG KESRA DAN PENSIUN jakgov.jakarta.go.id/pensiun
ALUR MENGURUS KARTU KELUARGA (KK)
Prosedur Pencatatan Pernikahan
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM INFORMASI PRESENSI PEGAWAI
DASAR : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR: 168 TAHUN 2010
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 193 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
ALUR AKTA PERKAWINAN.
Bidang Kesra dan Pensiun BKD Provinsi DKI Jakarta
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNS YANG MENJABAT GURU
PERGUB NO. 108 TAHUN 2016 TUNJANGAN KINERJA DAERAH
PERGUB NO. 193 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA DAERAH
ALUR AKTA PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK
PERCERAIAN (pasal 65) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.
TATA CARA PENYELESAIAN STATUS KEPEGAWAIAN
SOSIALISASI DAN PELATIHAN e-PUPNS 2015
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU)
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU
NO PRODUK LAYANAN PERSYARATAN WAKTU
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
PERKAWINAN CAMPURAN.
PERMA N0. 7 Tahun 2016 PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG ADA DI BAWAHNYA SK KMA NO. 069/KMA/SK/V/2009 TENTANG.
Sosialisasi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD)
SIMULASI PEMERIKSAAN (SOAL DAN KASUS)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PMK NOMOR 93/PMK.01/2018 tentang PERUBAHAN KEDUA PMK NOMOR 214/PMK.01/2011.
FORMAT-FORMAT.
Sekretariat BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN/PENANGGUHAN CUTI PNS
Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang
Kamis, 24 Januari 2019 Di Ruang ASN BKPPD Kabupaten Klatyen
FORMAT PEMBINAAN PNS.
PENYELESAIAN KASUS-KASUS KEPEGAWAIAN
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SOP PEMERIKSAAN LAPORAN MASYARAKAT DI MPW JAWA BARAT
Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan absensi elektronik
PENGHARGAAN SLKS DAN MASA KERJA
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN Jumat, 29 Maret 2019.
UNIVERSITAS JEMBER JEMBER, 07 MEI 2019
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU). Kenaikan Pangkat DASAR yang LAMA : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat.
STANDARD DOKUMEN KEPEGAWAIAN CPNS 2019
SISTEM INFORMASI PENGHARGAAN
Transcript presentasi:

PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS DISIPLIN No Kelengkapan Ada Tidak Keterangan 1 Surat Pengantar dari UKPD   2 Surat perintah pemeriksaan 3 Surat Panggilan 4 Berkas BAP 5 Laporan Hasil pemeriksaan 6 Saran/ SK Hukdis sesuai Kewenangan

PERSYARATAN BERKAS IZIN CERAI No Kelengkapan Ada Tidak Keterangan 1 Surat Permohonan   2 Fc SK Terakhir   3 Fc Surat nikah 3 FC KK 4 Fc KTP 5 Fc Akte kelahiran anak 6 Surat BP 4 7 Surat PM I (KET DOMISILI) 8 Berkas pemeriksaan dari UKPD

DATA KASUS DISIPLIN TAHUN 2017 No Disiplin Jumlah Keterangan Cerai Pengaduan   1 52 15 27 71 2 190 Sidak absensi Online

DAFTAR PNS DENGAN HUKDIS No Jenis Hukdis Jumlah Keterangan Ringan Sedang Berat   1 7 6 16 29 2 23 PDHTPS  Total   52

PENEKANAN KHUSUS No Perihal 1 Terkait akumulasi ketidakhadiran mohon dipantau dan diingatkan kepada seluruh staf 2 Waspadai Sidak absensi on line, mesin dalam absensi kondisi baik dan input surat tugas/ surat cuti pegawai segera sebelum jam 08.00 pagi (sebelum BKD menarik data) 3 Semua PNS dan Non PNS bila bercerai harus ada ijin atasan, alasan bercerai harus sesuai PP 10 tahun 1983/ PP 45 tahun 1990 4 Bila telah keluar akta cerai dari pengadilan, dalam waktu selambat-lambatnya 1 bulan harus segera melaporkan Akta Cerai. 5 Untuk Tenaga Non PNS, bila terjadi adanya dugaan pelanggaran disiplin dilakukan proses sesuai aturan, dilakukan pemeriksaan, terdokumentasi dengan baik di kepegawaian dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

KASUS DISIPLIN PNS DINAS KESEHATAN

IJIN PERCERAIAN PNS DKI JAKARTA

SIDAK ON LINE PNS DKI JAKARTA

SARAN KELENGKAPAN ATRIBUT DAN SERAGAM PNS PROVINSI DKI JAKARTA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SESUAI DENGAN ATURAN DAN SOP YANG BERLAKU TINGKATKAN MENTAL DAN SPIRITUAL PNS MELALUI KEGIATAN KEROHANIAN SETIAP KEGIATAN DISIPLIN TERDOKUMENTASI DENGN BAIK DI KEPEGAWAIAN CEK DATA SIMPEG