SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
POSISI DAN KEDUDUKAN KPU ADALAH LEMBAGA NON STRUKTURAL YANG MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PENYELENGARA KEDAULATAN RAKYAT UUD 1945 AMANDEMEN KETIGA DALAM PASAL 22E AYAT 5, BAHWA PEMILIHAN UMUM DISELENGGARAKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM YANG BERSIFAT NASIONAL, TETAP DAN MANDIRI UU 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM UU NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UU
ORGANISASI PEMERINTAHAN NEGARA
PASAL 6 UU NO 7 TAHUN 2017, KPU TERDIRI DARI: KPU, KPU PROVINSI, KPU KAB/KOTA, PPK, PPS, PPLN DAN KPPS POSISI DAN KEDUDUKAN
KPU PROVINSI PROGRAM : PENGUATAN ORGANISASI KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK KEGIATAN : FASILITASI PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU LEGISLATIF, PILPRES, PILKADA, PUBLIKASI DAN SOSIALISASI SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT OUTPUT KEGIATAN : PENDIDIKAN PEMILIH
PENDIDIKAN PEMILIH TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS TUJUAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
SASARAN KEGIATAN PEMILIH PEMULA PEMILIH PEREMPUAN DISABILITAS DAERAH SULIT/TERLUAR/TERPENCIL DAERAH RAWAN BENCANA DLL
BENTUK KEGIATAN GOES TO CAMPUS/SCHOOL PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI KOMUNITAS PEDULI PEMILU DAN DEMOKRASI TALK SHOW KPU COFFEE NIGHT CERDAS CERMAT FGD FORUM WARGA BERBASIS KELUARGA LOMBA MURAL RPP, DLL
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH SANGAT BERPENGARUH TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DIBUKTIKAN DENGAN NAIKNYA PARTISIPASI MASYARAKAT YANG DITARGETKAN 77% MENJADI 81%
PROGRAM PENGUATAN ORGANISASI KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK KAITANNYA DENGAN SANKRI KPU SEBAGAI LEMBAGA NEGARA YANG MEMPUNYAI TUGAS SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM UUD KPU MEMILIKI PERAN SENTRAL SEBAGAI LEMBAGA YANG MENGEDUKASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN BERPOLITIK