Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah) Asropi, SIP, MSi. asropimsi@yahoo.com 081386099760 Alamat blog: http://asropi.wordpress.com/ Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi Negara - RI Jakarta, Mei 2011

What Accountability Masyarakat dari “the owner” menjadi “stakeholder” Principal –Agent theory /forum-actor theory Umbrella concept

What Accountability as answerability “giving an account” “obligation to answer”

What Pendekatan dalam akuntabilitas Democratic accountability Managerial accountbaility

What Aspek Democratic accountbaility Mangerial accountability Fokus Kejadian-kejadian khusus Kinerja organisasi dan program Kriteria Politis, subyektif Output & outcome, obyektif Logic Hukuman Perbaikan Manfaat Pengungkapan kejahatan jabatan Identifiksi masalah untuk perbaikan

What Dimensi akuntabilitas Internal Eksternal

SAKIP Sakip adalah praktek akuntabilitas di Indonesia dalam dimensi internal Dasar hukum: PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Inpres 7/1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Keputusan kaLAN No. 589/IX/6/Y/1999 ttg Pedoman penyusunan Pelaporan AKIP Keputusan Ka LAN No. 239/IX/6/Y/2003 ttg Pedoman penyusunan Pelaporan AKIP PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SAKIP: “Who?” Pada tingkat pemerintah daerah: Pemerintah provinsi/kabupaten/Kota SKPD Unit Kerja Mandiri.

SAKIP: “to Whom?” Vertical accountability Pada pimpinan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam struktur organisasi. Mis: Kepala SKPD ke Gubernur/Bupati/WalikotaI; Propinsi, kabupaten/kota ke Presiden melalui Kementrian PAN & RB

SAKIP: “for What” Performance Results (Performance accountability) Outcomes Outputs Financial (Financial accountability)

SAKIP: “How?” Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD Dokumen Rencana Kinerja Planning Organizing Actuating Controlling Dokumen Rencana Kinerja Dokumen Laporan AKIP Dokumen Penetapan Kinerja

RPJMD Muatan RPJMD (pasal 64 Permendagri No. 54 Tahun 2010) pendahuluan; gambaran umum kondisi daerah; gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; analisis isu-isu srategis; visi, misi, tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; kebijakan umum dan program pembangunan daerah; indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan penetapan indikator kinerja daerah.

Renstra SKPD Muatan Renstra SKPD pendahuluan; gambaran pelayanan SKPD; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Rencana tingkat capaian Perencanaan Kinerja Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Memuat: Sasaran strategis Indikator kinerja Utama Target Sasaran Program Kegiatan Keterangan Uraian Indikator Rencana tingkat capaian (target) Indikator Kinerja Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Perencanaan Kinerja Perencanaan Kinerja Provinsi/Kabupaten/kota, memuat: Sasaran Strategis yang sudah dituangkan dalam RPJMD Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu indikator kinerja daerah (IKD) yang sudah dituangkan dalam RPJMD dan relevan dengan sasaran strategisnya (, lihat IKD dalam lampiran 1 Permendagri No.54 Tahun 2010, tabel T-1 .A.1) Target-target untuk setiap IKU

Perencanaan Kinerja Perencanaan Kinerja SKPD, memuat: Sasaran Strategis yang sudah dituangkan dalam Rencana Startegis (Renstra) SKPD (lihat, muatan Renstra SKPD di pasal 93 Permendagri No. 54 Tahun 2010) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran SKPD dan sudah dituangkan dalam Renstra SKPD Target-target untuk setiap IKU

Perencanaan Kinerja Provinsi/Kabupaten/Kota : Tahun : Formulir Rencana Kinerja tahunaan (RKT) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi/Kabupaten/Kota : Tahun : Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Sesuai dokumen RPJMD Indikator kinerja Sasaran Strategis Target dari masing-masing Indikator kinerja Sasaran Strategis

Perencanaan Kinerja SKPD : Tahun : Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulir Rencana Kinerja tahunan (RKT) SKPD Perencanaan Kinerja SKPD : Tahun : Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Sesuai dengan dokumen Renstra SKPD Indikator kinerja Sasaran Strategis Target dari masing-masing Indikator kinerja Sasaran Strategis

Penetapan Kinerja Penetapan kinerja, meliputi: Pernyataan penetapan kinerja Lampiran perjanjian (formulir penetapan kinerja)

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA --- Logo Lembaga --- PENETAPAN KINERJA TAHUN ……. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. ................, .......... Gubernur/Bupati/Walikota ..... .......................................

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) --- Logo Lembaga --- PENETAPAN KINERJA TAHUN ……. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ............................................... Jabatan : ............................................... Selanjutnya disebut pihak pertama Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. .........., ............. Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Penetapan Kinerja Provinsi/Kabupaten/Kota : TahunAnggaran : Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Penetapan Kinerja Provinsi/Kabupaten/Kota : TahunAnggaran : Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Jumlah Anggaran Tahun ............... Rp. ....................... Tempat, ..........................20.............. Gubernur/Bupati/Walikota .................................... (.............................................)

Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah : TahunAnggaran : Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah : TahunAnggaran : Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran Jumlah Anggaran : Program ............... Rp. ....................... Program ................Rp.......................... dst Gubernur/Bupati/Walikota ...................... (.............................................) Tempat, ..........................20.............. Kepala Dinas ...................... (.............................................)

Sesuai dokumen Penetapan Kinerja Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Pengukuran Kinerja Provinsi/Kabupaten/Kota : Tahun Anggaran : Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Jumlah Anggaran Tahun............................Rp........... Jumlah Realisasi Anggaran Tahun.............Rp......... Sesuai dokumen Penetapan Kinerja

Sesuai dokumen Penetapan Kinerja Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengukuran Kinerja SKPD/Unit Kerja Mandiri : Tahun Anggaran : Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Jumlah Anggaran Tahun............................Rp........... Jumlah Realisasi Anggaran Tahun.............Rp......... % Penyerapan Anggaran Tahun.................Rp.............. Sesuai dokumen Penetapan Kinerja

Laporan Ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan Sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang: Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Realisasi pencapaian IKU organisasi Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan

Laporan Fokus: Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) SKPD menyampaikan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting Unit Kerja Mandiri lainnya menyampaikan pencapaian tujuan/sasaran startegis yang bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya.

Laporan Ringkasan eksekutif Bab I Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) Bab III Akuntabilitas Kinerja Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran Bab IV Penutup Lampiran Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Formulir Penetapan Kinerja Formulir pengukuran kinerja