Sekolah Ilmu & Teknologi Hayati

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PELATIHAN BENDAHARA BOS UNTUK TINGKAT SD DAN SMP TAHUN 2014
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)
SOSIALISASI PERPAJAKAN
SOSIALISASI PERPAJAKAN
Pengusaha Kena Pajak.
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN
LAPORAN SPM, SPTB, CHECKLIST dan ssbp
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
SYARAT-SYARAT SPJ.
KPP PRATAMA JAKARTA KRAMATJATI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)
SYARAT SAHNYA SPJ/KWITANSI
Oleh : AGUS FATKHUROKHMAN, SE
Lanjutan ……..B. Belanja Bahan
Seminar pajak Penghasilan Orang Pribadi
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Pajak Pertambahan Nilai (Sesi 2)
PERTEMUAN #1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PPN
PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN 1. UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEU
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN
Ketentuan Pajak untuk Hibah Penelitian
PENGELOLAAN KEUANGAN BLU UNPAD TAHUN ANGGARAN 2016
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SATKER BLU
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
PENANDANTANGAN KONTRAK
TATA CARA PENGAJUAN DANA KEGIATAN KE BAGIAN KEUANGAN
Perpajakan Akhir Tahun 2016
Saat dan tempat pajak terutang
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
ASPEK PERPJAKAN Bidang penelitian.
Riset ITB.
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
MATERI KULIAH PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
Tax HIGHLIGHTS Perubahan NPWP
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Inisiasi 4 TUTORIAL TATAP MUKA PAJA3232 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPN DAN PPnBM)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA
Bagi Bendahara Kelurahan/Desa
PENYESUAIAN LPJ BOS (REVISI) Oleh : CHAIRONI HIDAYAT, S.Ag., M.M.
Berbagai Pajak dan Contoh Menghitungnya
PENJELASAN ADMINISTRASI
TUGAS PERPAJAKAN.
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN DANA DESA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PEMBELIAN BARANG INVENTARIS OLEH PT JASA RAHARJA (Persero) CAB LAMPUNG
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN/SPJ
E Kontrak Non E Tendering
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
Transcript presentasi:

Sekolah Ilmu & Teknologi Hayati RISET INOVASI KK, RISET PENINGKATAN KAPASITAS & RISET DESENTRALISASI DIKTI 2013 Sekolah Ilmu & Teknologi Hayati

PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA PENELITIAN BEBERAPA KESALAHAN YANG SERING TERJADI : Spesifikasi bahan tidak jelas Berkas belum lengkap Tidak sesuai SBU Faktur pajak tidak lengkap (salah) SK Tim/SK PPK

DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI DALAM PROSES PENGAJUAN BELANJA PENELITIAN BELANJA PEGAWAI SK DEKAN SK PEMBAYARAN/SK PPK

BELANJA BARANG A.BELANJA BARANG DI ATAS 1 JUTA : INVOICE/KWITANSI FAKTUR PAJAK (Untuk perusahaan kena pajak) SSP PPN SSP PPH 22 (Untuk pembelanjaan di atas 2 juta) SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERITA ACARA PEMBAYARAN(BAP) BUKTI SERAH TERIMA(BST) SURAT PERNYATAAN NON PKP (Untuk perusahaan yang tidak mempunyai NPWP) B.BELANJA BARANG DI BAWAH 1 JUTA :

A.BELANJA JASA DI ATAS 1 JUTA : INVOICE/KWITANSI FAKTUR PAJAK (Untuk perusahaan kena pajak) SSP PPN SSP PPH 23 SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERITA ACARA PEMBAYARAN(BAP) BUKTI SERAH TERIMA(BST) SURAT PERNYATAAN NON PKP (Untuk perusahaan yang tidak mempunyai NPWP) B.BELANJA JASA DI BAWAH 1 JUTA :

C.BELANJA JASA HONOR: KONTRAK KERJA SK DEKAN SK PEMBAYARAN/SK PPK

Proses Pengajuan Entri ke dalam SIPPM http://sippm.lppm.itb.ac.id/blu/ Login - User Name :NIP Peneliti (NIP Lama) - Password :Nama Belakang Peneliti dan NIP Peneliti (NIP Lama & Huruf Awal Nama Belakang Peneliti Huruf Kapital )