Hukum Kontrak Miko Kamal

Konsep dan Pengertian Hukum Kontrak Definisi ‘Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum’ (Salim, 2005) Unsur-unsur Adanya kaidah hukum Tertulis: yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Tidak tertulis: yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat Subjek hukum: orang dan badan hukum Adanya prestasi Kata sepakat Akibat hukum: timbulnya hak dan kewajiban

Perjanjian Perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

Memorandum of Understanding MOU merupakan perjanjian pendahuluan MOU hanya memuat hal-hal pokok saja MOU belum merupakan suatu kontrak, namun merupakan pencatatan hasil negosiasi awal MOU sangat penting baik sebagai bahan dalam melakukan negosiasi awal maupun sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan dan atau pebuatan kontrak MOU dapat bercirikan : a. Isinya ringkas dan memuat hal-hal pokok saja serta dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan; b. Bersifat pendahuluan dan akan diikuti oleh suatu perjanjian yang lebih rinci; c. Mempunyai jangka waktu berlaku, biasanya antara 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun; d. biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk harus menindaklanjutinya dalam suatu perjanjian atau kontrak

Perbedaan kontrak, perjanjian dan MoU PEMBANDING KONTRAK PERJANJIAN MOU BENTUK Lazim dibuat dalam bentuk tertulis Bermakna lebih luas karena selain tertulis dapat juga dilakukan secara lisan PENGERTIAN Lahir dari kesepakatan yang menimbulkan hubungan hukum Isinya dibuat secara terperinci dan telah memuat hak dan kewajiban para pihak Memiliki kekuatan mengikat sehingga berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak Belum menimbulkan hubungan hukum ISI Lebih ringkas dan tidak berisi kewajiban ang sifatnya memaksa secara hukum KEKUATAN MENGIKAT Tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum

Sistem Terbuka Hukum Kontrak Pasal 1338 (1) KUHPerdata: ‘Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya’ Membuat atau tidak membuat perjanjian Mengadakan perjanjian dengan siapapun Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan Menentukan bentuknya perjanjian (Salim, 1993)

Asas Hukum Kontrak (universal) Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 (1) KUHPe) Asas konsensualisme (1320 (1) KUHPer: kesepakatan kedua belah pihak) Asas pacta sun servanda (1338 (1) KUHPer: hukum bagi yang membuatnya) Asas itikad baik (1338 (3) KUHPer: perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik) Asas kepribadian (1315 dan 1340 KUHPer). 1315: tidak dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. 1340: perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.

Asas hukum kontrak (nasional) Asas kepercayaan: akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka di belakang hari. Asas persamaan hukum: tidak ada perbedaan karena ras, warna kulit dan agama. Asas keseimbangan: menghendaki kedua belah memenuhi perjanjian. Asas kepastian hukum: kekuatan mengikatnya perjanjian Asas moral: seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral) Asas kepatutan: berkaitan dengan ketentuan isi perjanjian. Asas kebiasaan: tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Asas perlindungan: para pihak harus mendapat perlindunagn hukum.

Syarat-syarat sahnya kontrak (Pasal 1320 KUHPer) Adanya kesepakatan kedua belah pihak: persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum: kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, yakni orang yang sudah dewasa. Yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum: Anak dibawah umur Orang yang ditaruh di bawah pengampuan Adanya objek. Contoh, perjanjian jual beli rumah; yang menjadi objek adalah rumah dan harga pembelian. Adanya kausa yang halal; tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (1337 KUHPer) Dua yang pertama disebut Syarat subjektif dan dua yang terakhir disebut syarat objektif. Bila sarat subjektif tidak terpenuhi maka kontrak atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan (voidable) Bila sarat objektif tidak terpenuhi maka kontrak atau perjanjian tersebut batal demi hukum (voidnietig

Bentuk kontrak tertulis Kontrak di bawah tangan: kontrak yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Kontrak dengan saksi notaris: Kontrak jenis ini dilegalisir oleh notaris untuk membenarkan tanda tangan para pihak. Kontrak yang dibuat di hadapan notaris yang dibuat dalam bentuk akta notariel, yakni akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Jenis dokumen ini merupakan bukti yang sempurna bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Penyelesaian sengketa kontrak Pengadilan: Gugatan Wanprestasi (perikatan yang lahir dari perjanjian) Gugatan perbuatan melawan hukum (perikatan yang lahir karena uu) Permohonan pailit (kalau terdapat lebih dari satu kreditor) Di luar pengadilan Mediasi, negosiasi dll Arbitrase (kalau di kontrak terdapat klausul arbitrase atau para pihak sepakat menempuh jalan arbitrase).