PENYELENGGARAAN P E M I L U 2014 Perludem. AKTORSISTEMHUKUMMANAJEMEN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2014 YANG DEMOKRATIS
Advertisements

SESI 4 MENGHITUNG TARGET SUARA DI DAERAH PEMILIHAN
Masalah dan Potensi Masalah Pada Pemilu 2014
TAHAPAN, PROGRAM, & JADUAL
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
SOSIALISASI PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2012 Oleh : Arief budiman Malang, 10 agustus 2012.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU
BINTEK KAMPANYE, PEMBENTUKAN KPPS DAN TUNGRA PEMILIHAN BUPATI GARUT TAHUN 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
POTENSI KERAWANAN PEMILU
BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
PEMILU LEGISLATIF, Kamis 9 April 2009 √ (CENTANG) (1) Satu Kali : Kolom Nama Partai atau; Kolom Nomor Urut atau; Kolom Nama Calon Dan…, Kolom Foto Calon.
SOSIALISASI/PENYULUHAN PERATURAN KPU TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen. SUBSTANSI KAMPANYE Dasar Hukum: UU 10 /2008 PEMILU -Kampanye Pasal 76 – 140 UU 10/2008 -Peraturan KPU No.19/2008.
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHUN (Berdasarkan UU No
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
MENCIPTAKAN PEMILU BERKWALITAS
Oleh: Nelson Simanjuntak Badan Pengawas Pemilu RI
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
PENCALONAN PADA PEMILUKADA PROVINSI DKI JAKARTA
UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD; PENYELENGGARAN PEMILU YANG LUBER – JURDIL Jakarta, 8 Maret 2013 Drs. Agun Gunanjar Sudarsa,
BADAN LEGISLASI DPR-RI Oktober Tahun LATAR BELAKANG PERUBAHAN Program Prolegnas Prioritas tahun 2010 Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik.
Sri Budi Eko Wardani, M.Si
KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI
Eksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif Dr. Wahyudi Kumorotomo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI
KONSULTASI Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H., M.H.
SESI 6 MENGAMANKAN SUARA CALEG PEREMPUAN
TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
IDA BUDHIATI, SH, MH Anggota KPU 2012 – 2017 Divisi Hukum & Pengawasan.
REFLEKSI PEMILU 2014 DAN PERSIAPAN PILKADA 2015 DI JAWA TENGAH
PEMILU DI INDONESIA TUGAS : BUATLAH SLIDE INI MENJADI SEBUAH MAKALAH DENGAN KETENTUAN : MAKSIMAL 5 HAL, 2 SPASI , DI KUMPUL MINGGU YANG AKAN DATANG TUGAS.
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
Pilkada serentak: Peluang dan tantangan
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
Seminar Kodifikasi Undang-undang Pemilu (4)
EVALUASI PILKADA 2015 R E K O M E N D A S I REVISI UNDANG-UNDANG
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
ISU KRUSIAL SISTEM PEMILU DI RUU PENYELENGGARAAN PEMILU
Potensi Sengketa Pemillu Presiden dan Wakil Presiden
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Catatan Terhadap Hasil Survei Persepsi Publik Tentang RUU Pemilu
Kodifikasi Undang-undang Pemilu
PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI
UU NO 7/2017 REVIEW ATAS PROSES DAN HASIL Jakarta, 21 November 2017
HABIB M. ROHAN KPU KAB. JEMBER
KEMENTERIAN DALAM NEGERI HAL-HAL PENTING TERKAIT PEMILU 2014
(Kordiv. Organisasi & SDM Panwaskab Karanganyar)
KPU KAB. KARANGANYAR DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PEMILU
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
Penanganan Perkara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD
PENGAWASAN PARTISIPATIF
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
MATERI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CIANJUR KPU Kabupaten Cianjur | Jl. Taifur Yusuf No. 35 Bojongherang Telp./Fax.
Transcript presentasi:

PENYELENGGARAAN P E M I L U 2014 Perludem

AKTORSISTEMHUKUMMANAJEMEN

•Partai politik •Calon DPD, DPR, DPRD provinsi, DPRD kab/kota •Or pemantau •Or masyarakat •Media massa •KPU •Bawaslu •DKPP •Dalam negeri •Luar negeri PEMILIH PENYE- LENGGARA PESERTAPEMANTAU

Mayoritarian berkursi jamak DPD Proporsional daftar terbuka DPR DPRD Besaran Daerah Pemilihan Metode Pencalonan Metode Pemberian Suara Ambang Batas Perwakilan Formula Perolehan Kursi Penetapan Calon Terpilih

PENDAFTARAN PEMILIH PENDAFTARAN PESERTA PENCALONANKAMPANYE PEMUNGUTAN SUARA PENGHITUNGAN SUARA PENETAPAN HASIL PEMILU PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU PELANTIKAN

PELANGGARAN PIDANA PELANGGARAN ADMININSTRASI PELANGGARAN KODE ETIK PERSELISIHAN ADMINISTRASI PERSELISIHAN HASIL

PETA DAERAH PEMILIHAN Kab/kot Kec Des/ Kel PPK PPS KPPS PETA PENDUDUK Ekonomi Kultur Agama Etnis PETA POLITIK Perolehan suara semua partai Perolehan suara partai dan calon

SasaranMetode FasilitasPatner KAMPANYE

SURAT SUARA KPPSSAKSIPEMANTAU PEMILIH •DPT PARTISIPAN •Daftar Hadir SUARA SAH •Sertifikat For C-1

TPS PPS PPK KPU MANUPULASI PENGHITUNGAN SUARA: 1.Saksi 2.Petugas 3.Pengawas

PROPORSIONAL: METODE KUOTA TTahap I, perolehan suara dibagi kuota suara 1 kursi atau BPP atau q [di mana q adalah hasil bagi total suara dg total kursi]; partai mendapat kursi utuh, sisa suaranya disisihkan utk penghitungan Tahap II; partai yg tidak mendapat kursi utuh, suaranya disisihkan utk penghitungan Tahap II. PPada Tahap II, sisa kursi diberikan kepada partai yg memiliki sisa suara terbanyak.

PROPORSIONAL: METODE KUOTA MURNI [ BPP atau q = suara: 5 kursi = suara ] PartaiSuara%Tahap ISisa Suara Tahap IITotal Kursi Partai A Partai B Partai C Partai D Partai E

AMBANG BATAS ATAS T = 100%: (1+m) Memperoleh kursi pertama AMBANG BATAS BAWAH T = 100%: 2m Memperoleh kursi sisa

Ambang Matematis/Siluman/Terselubung/Alami T upper = 1/(m+1) Rae/Hanby/Loosemore (1971) T lower = 1/(2m) Rae/Hanby/Loosemore (1971) T effective = 75%/(m+1) Lijphart (1977) 0.00% 2.50% 5.00% 7.50% 10.00% 12.50% 15.00% 17.50% 20.00% 22.50% 25.00% 27.50% 30.00% 32.50% 35.00% 37.50% 40.00% 42.50% 45.00% 47.50% 50.00% 52.50% m (kursi) Tup Teff Tlow T (ambang)

MEMBACA DAPIL • Siapa saja pemilih pasti dan pemilih potensial di dapil. • Bagaimana karakter pemilih mereka. • Tuliskan 5 isu pilihan di dapil yang dianggap akan membantu peserta mendapatkan lebih banyak pemilih. • 5 kemungkinan hambatan terbesar yang akan menghalangi suara pemilih memilih Anda sebagai caleg.

Tipe/Karakter Pemilih 1. Rasional. Sangat mementingkan kemampuan seorang kontestan. 2. Kritis. Aspek ideologi juga menjadi penilaian penting, di samping penilaian atas policy-problem solving yang ditawarkan, 3. Tradisonal. Pemilih jenis ini sangat mementingkan ideologi, sangat tidak terlalu mementingkan program kerja atau solusi yang ditawarkan kontestan. Akan menilai dan melihat ketokohan seseorang. 4. Skeptis. Menggunakan metode acak atau random. Jadi sangat tidak objektif dan sama sekali tidak cerdas. 5. Pragmatis. Mencari keuntungan dari caleg/partai

Jumlah Penduduk PETA DAPIL Daerah (Kab/Kota, Kecamatan, Desa, TPS) Jumlah Kursi KALKULASI POLITIK Jumlah Pemilih Suara Partai 2009 Incum- bent Caleg 2014 Suara Aleg Terpilih 2009 MEMBACA DAPIL