Rules and Regulation Pertemuan 19 Matakuliah: G0424 Tahun: 2008.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERMODALAN KOPERASI Modal koperasi terdiri dari: modal sendiri
Advertisements

Rumah Susun Di INDONESIA.
Objek Pajak.
BIAYA YG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WP DALAM NEGERI – WP BUT PASAL 9.
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
STRUKTUR BELANJA DAERAH
Studi Kelayakan Bisnis
Pajak Daerah & Retribusi Daerah
Tata cara Penanaman Modal
PAJAK DALAM BISNIS GIOFEDI RAUF, SH.,MH..
MK Dasar Manajemen PJMK Ir. Purana Indrawan, MP
Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian
MENGEVALUASI MENU DAN MAKANAN YANG DI OLAH
Pajak Pertambahan Nilai
ASPEK HUKUM BISNIS.
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Segi Hukum Kartu Kredit
Perusahaan dan Pekerjaan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Yudhi Setiawan, S.H., M.Hum Dalam Segi Hukum Pembiayaan Konsumen
Uvi Mitsaqi Putri ( ) Adi Prayogo ( ) HAK ATAS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI START.
HUKUM BENDA DAN PERIKATAN
Pertemuan 5 Bangun Bangun Usaha Ekonomi Negara
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 Matakuliah: F PPH Perorangan dan Badan Tahun: 2009.
Administrasi dan Kebijakan Upaya Kesehatan Perorangan
ASPEK HUKUM F. Hafiz Saragih M.Sc.
STIE DEWANTARA ASPEK HUKUM Studi Kelayakan Bisnis, Sesi 4.
Bab ii Badan usaha dalam kegiatan bisnis
Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap
A. Segi Hukum Perdata Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
PAJAK DAERAH.
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
TUJUAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN
Dewi Ayu Hamsona ( ) Nisya Septik Prianda ( )
ASPEK HUKUM BISNIS.
Memulai Bisnis dan Jenis-jenis Bisnis
RETRIBUSI DAERAH Pertemuan 12
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
MENGEVALUASI MENU DAN MAKANAN YANG DI OLAH
PAJAK-PAJAK DAERAH Pertemuan 11
Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah ditentukan menjadi 3 bidang usaha: 1. Bidang Usaha Terbuka 2. Bidang Usaha Tertutup 3. Bidang.
Penggolongan, tarif dan sanksi pajak
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI HP :
HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN
ASPEK HUKUM DALAM SKB Juhari, S.E. M.M..
Ilmu Pengetahuan Alam SMK
Pajak Daerah Undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP no.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah PP no.66 tahun 2001.
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Bentuk Badan Usaha Pertemuan 5 2x45 Menit Kompetensi Dasar :
Matakuliah : D0584/Analisis Sistem Informasi
BENTUK – BENTUK BADAN USAHA
PERBEDAAN PERUSAHAAN, FIRMA, CV, PT, BUMN DAN KOPERASI
PERPAJAKAN INDONESIA SUNARYO, SE
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Program Penyehatan Makanan
Uang dan Lembaga Keuangan
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2003
PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003
Jenis-Jenis Organisasi Agribisnis
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Wajib Daftar Perusahaan
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
PENDAHULUAN PPN merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung.
MERINTIS USAHA BARU Nama Kelompok: Abidatul Afiyah
BENTUK BENTUK PERUSAHAAN
PENGERTIAN ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN. Hukum dalam proyek Hukum kontrak konstruksi merupakan hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) Fiqi daynul iqbal, S.Farm., Apt.
Transcript presentasi:

Rules and Regulation Pertemuan 19 Matakuliah: G0424 Tahun: 2008

Bina Nusantara University 3 Topics Rules and regulations

Bina Nusantara University 4 Learning Outcomes Students are able to determine rules and regulation in restaurant industry (C3)

Bina Nusantara University 5 Regulation UU no. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan UU no. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan UU no. 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UU no. 27 tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Peraturan Daerah

Bina Nusantara University 6 Terms used in Regulation Restoran adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan berdasarkan Peraturan Daerah ini termasuk dalam golongan usaha restoran; Rumah Makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan berdasarkan Peraturan Daerah ini termasuk dalam golongan usaha rumah makan;

Bina Nusantara University 7 Terms used in Regulation Tempat Makan adalah usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang semi permanen/tidak permanen, yang bersifat menetap dan menurut ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha tempat makan; Jasa Boga adalah jasa usaha pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan ditempat pengolahannya;

Bina Nusantara University 8 Bentuk Usaha Usaha restoran, rumah makan, tempat makan dan jasa boga berbentuk badan usaha atau usaha perorangan serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha didalam bidang Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga. Badan Usaha dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayas

Bina Nusantara University 9 Entertainment in Restaurant Pengusahaan Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok serta dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian didalam bangunan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.

Bina Nusantara University 10 Restaurant Classification Tingkat pelayanan restoran ditentukan ke dalam 3 (tiga) golongan kelas Restoran berdasarkan fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas restoran. Golongan kelas restoran tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna emas, Golongan kelas restoran menengah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perak dan Golongan restoran kelas terendah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perunggu.

Bina Nusantara University 11 Obligation memberikan perlindungan kepada tamu; tidak menggunakan Usaha Jasa Rumah Makan dan Tempat Makan untuk perjudian, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan zat aditif lainnya serta kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum; mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan, kecuali untuk usaha tempat makan; menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;