Patrick Anderson Forest Peoples Programme. Hak Asasi Manusia di PBB Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat MA punya hak2: Memiliki dan menguasai wilayah.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh : Prof. Dr. Uswatun Hasanah Dr. Mutiara Hikmah
Advertisements

          Prinsip, Kriteria dan Indikator Panduan dan Langkah Perlindungan untuk REDD+ PUSTANLING-KEMENTERIAN KEHUTANAN, GIZ & DAEMETER CONSULTING Jakarta,
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Seni Budaya
ANATOMI KONVENSI MIGRAN 1990 KOMNAS PEREMPUAN 13 Sept 20121Konsultasi Nasional di Surabaya.
HAK ASASI MANUSIA PERKULIAHAN TGL 30 DESEMBER 2009.
Identifikasi dan Klasifikasi HAM
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
PERSAMAAN DI DEPAN UNDANG-UNDANG
Hak Asasi Anak dan Perempuan
Perkenalan  Mata kuliah Green Policy  Durasi : 150 menit  Kompetensi Dasar:  Mahasiswa dapat memiliki dasar pemikiran mengenai Pembangunan Berkelanjutan.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Persoalan Hak Asasi Manusia
Instrumen Hukum HAM International dan Peradilannya
INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL
PEREMPUAN DAN KEADILAN FAKHRI USMITA, S.Sos., M.Krim.
Hak Dan Kewajiban.
Kontrak Belajar Mata Kuliah HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HUKUM HAM)
KERAGAMAN DAN KESETARAAN
Selamat ... bertemu ....
KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK
DAMPAK HAM TERHADAP MASYARAKAT INTERNASIONAL
PENGANTAR HAK ASASI MANUSIA
KAMPUS FHUI 21 FEBRUARI 2004 Pelatihan, Simulasi dan Penyuluhan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual dalam Keluarga Maupun Lingkungan Sekitar.
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
INSTRUMEN HAM INDONESIA
RANHAM: Gerakan Nasional
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Disebut juga.
KOMNAS HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi.
HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER
HUKUM PERKAWINAN PERJANJIAN PRAPERKAWINAN
Landsekap HAM Di Indonesia
Warga Negara 1 Hak asasi pribadi (personal rights) 2 Hak asasi ekonomi (property rights atau harta milik) 3 dan perlakuan yang sama dalam keadilan.
Pertemuan 7 HAK ASASI MANUSIA Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER
Hukum tata negara Pengantar ilmu hukum.
Wanita dan Hukum Seks dan Gender.
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Instrumen Hukum Dan Peradilan Internasional HAM
Hak Kepemilikan Hutan Nama kelompok: Masruri ( )
Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup
HAK ASASI ANAK Minggu ke 13.
PENGARUSUTAMAAN GENDER PENGARUSUTAMAAN GENDER
Implementasi Kriteria RSPO dalam teknologi CPO standar Global
Hak Asasi Manusia Oleh: Yesi Marince.
Pertemuan 7 HAK ASASI MANUSIA Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Kekerasan pada anak Minggu 10.
Partisipasi Anak Berarti:
Pertemuan 7 HAK ASASI MANUSIA Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
HUKUM LINGKUNGAN trisnadi widyaleksono cp
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
HUKUM INTERNASIONAL KEDAULATAN NEGARA PERTEMUAN XVIII & XIX
GENDER DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
HAK ASASI MANUSIA DAN PERAN KOMNAS HAM DALAM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Oleh Muhammad Nurkhoiron (Komisioner Komnas HAM )
Analisis efektivitas Peran UN WOMEN dan pemerintah Lokal Surabaya
SEJARAH HAM INTERNASIONAL DAN NASIONAL
Hukum dan Gender di Indonesia.
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Instrumen HAM Modern.
PRISAI (Prinsip, Kriteria, Indikator, Safeguards Indonesia)
HUKUM INTERNASIONAL Pada hakikatnya keberadaan hukum internasional mutlak diperlukan dalam rangka menjamin kelancaran tata pergaulan internasional. Hukum.
HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER
Pengarusutamaan Gender
Pertemuan 7 HAK ASASI MANUSIA Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Sejarah Perkembangan HAM
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Keadilan dan hak hak minoritas. Negara kita yaitu Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam jenis ras, suku, agama, kebudayaan, dll, hal.
HAM serta Hak dan Kewajiban Warga Negara
Kebijakan dan Program Penyediaan Air Minum Terkait dengan Hak Atas Air di Indonesia Oswar Mungkasa Bappenas/Pokja AMPL.
Transcript presentasi:

Patrick Anderson Forest Peoples Programme

Hak Asasi Manusia di PBB Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat MA punya hak2: Memiliki dan menguasai wilayah adat Memakai Sistem Hukum Adat dan Lembaga Adat Memilih wakil Masyarakat Menyatakan Setuju atau Menolak rencana pembanguan dari pihak ketiga – perberian persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan, atau FPIC.

Kewajiban Indonesia Deklarasi PBB tidak mewajibkan langsung Perjanjian PBB mewajibkan:  Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of of Racial Discrimination, CERD)  Kovenant Internasional Hak2 Ekonomi, Sosial dan Budaya  Kovenant Internasional Hak2 Sipil dan Politik  Konvensi Penghapusan Diskriminasi Perempuan dan Hak2 Anak Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC)

Rekomendasi CERD kepada Indonesia 2008: Mengakui wilayah2 Adat sebelum melaksanakan Proyek Kalimantan Mega Sawit Memastikan Masyarakat Adat berhak menyatakan setuju atau tidak sebelum exspansi kebun sawit 2009: Menyayangkan belum ada jawaban dari RI Mengkritisi peraturan DepHut tentang REDD Recomendasikan peninjauan kembali undang2 dan penerapan untuk memastikan penghargaan hak2 Masyarakat Adat

Pengalaman FPIC Indonesia Kebun Sawit HPH Kawasan Lindung AMDAL REDD

Terima Kasih