Hotel Grand Zuri, 24 September 2012

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 2012 LC.
BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA (PERMEN PU NO 14/PRT/M/2013)
PROSEDUR DAN KEBIJAKAN UMUM EKSPOR
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 6 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
IZIN LINGKUNGAN HIDUP PP 27 Tahun 2012.
PENGALIHAN HAK, LISENSI DAN PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH
KULIAH KE-2 ASPEK-ASPEK ANALISA PROYEK
Aspek Hukum Minyak dan Gas Bumi
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
ATURAN PASAR MODAL PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DISUSUN OLEH:
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Dasar Hukum Keselamatan & Kesehatan Kerja
Aspek-aspek dalam Penilaian Studi Kelayakan
SURVEY DAN PEMBANGUNAN DATA BERBASIS GIS UNTUK PERENCANAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA BPH.
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
PEMINDAHTANGANAN A. PENJUALAN B. TUKAR MENUKAR C. HIBAH
BIODATA I. NAMA : H. MOCH. HATTA, SE, MM II. RIWAYAT PENDIDIKAN
PROGRAM PENGENALAN AKADEMIK dan KEMAHASISWAAN (PPAK) 2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 3/POJK
Pendahuluan 1. Pengertian Studi Kelayakan
Oleh: AKBAR HIZNU MAWANDA, S.H, M.H. IDA SURYANI, S.H.
RETRIBUSI DAERAH Pertemuan 12
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
Wewenang dan kewajiban pejabat publik
ETIKA PROFESI Tita Media Fitra Muslimah Dira Novita Sherly Herlina
Manajemen Pajak Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiaban Perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar serendah mungkin untuk.
ASPEK TEKNIS DAN MANAJEMEN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
PERANGKAT DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
Rapat Mandatori Campuran BBM dengan BBN
Kontrak Internasional
AZAS CABOTAGE Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Materi E-Learning Senin, 4 Nov 2013 PENGATURAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN HUKUM PERUSAHAAN (7)
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS
HUBUNGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN HAK ATAS TANAH
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) (PERMENDAG NO
MANAJEMEN SAMPAH DAN SANKSI
KAWASAN INDUSTRI DAN PERTANIAN
Peraturan Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 1 tahun 1970
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 2013
PERMENKES NO.33 TAHUN 2012 TENTANG BAHAN TAMBAHAN PANGAN
Program Penyehatan Makanan
PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL SECARA TEKNIS
Pengangkutan Dengan Kereta Api (Aspek Hukum)
APLIKASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN ONLINE KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS
DASAR HUKUM PENANAMAN/ INVESTASI 1. UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL 2. PERPRES NO. 27 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU.
PENANAMAN MODAL Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.
SOSIALISASI IZIN PAMERAN, KONVEKSI DAN SEMINAR DAGANG
PENGERTIAN ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN. Hukum dalam proyek Hukum kontrak konstruksi merupakan hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.
ALUR PELAYANAN PERIZINAN HILIR MIGAS MELALUI APLIKASI
DASAR HUKUM REKLAMASI RAWA
AMDAL - SKB.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
SIMPLIFIKASI & DEREGULASI
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
ISU STRATEGIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH