Pengertian dan Asas-asas PTUN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Advertisements

Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.
Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DEFINISI HAN JM. BARON De GERANDO
Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
Ketetapan Fiktif Negatif
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Pengertian Peradilan, Pengadilan
TANGGUNG JAWAB PROFESI HAKIM
TEKNIK/TATACARA BERACARA DI PENGADILAN PAJAK
Hamonangan Albariansyah, SH, MH
BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Hukum Acara PTUN Pengantar.
Penyelesaian Sengketa TUN
WEWENANG (KOMPETENSI) PERADILAN AGAMA
PENGADILAN PAJAK.
PENGANTAR PENGERTIAN DASAR HUKUM TATA USAHA NEGARA DAN HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 UU No. 5 tahun.
PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalur-jalur Pengadilan
Upaya Hukum Hukum Acara Perdata 4/10/2017
TUGAS, FUNGSI dan KEWENANGAN
PERADILAN INDONESIA Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
Proses Administratif.
Asas-asas Hukum Acara Perdata
Proses Administrasi Dan Pengajuan Permohonan Di Pengadilan Agama
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persiapan
PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata
Susunan, Kedudukan dan Wewenang PERATUN
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA asas & karakter
ISSUE HUKUM TERKINI PERGULATAN TENTANG KEPASTIAN & KEADILAN
HUKUM ACARA PERDATA Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak.
HUKUM ACARA PERDATA Pengertian:
PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016
PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002
Oleh Ridho Mubarak Piliang, SH.MH 2016
Gugatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
10/18/2017 Upaya Hukum Hukum Acara Perdata.
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
AMELIA SRI KUSUMA DEWI, S.H., M.Kn
FAKULTAS HUKUM UPN JATIM
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
GUGATAN PTUN Dr. Triyanto.
Hukum Acara PTUN -Pengertian: hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di PTUN, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam.
kehadiran tugas UTS UAS
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
Peradilan Administrasi Pajak
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Hukum Acara Perdata.
PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA
Asas-Asas Umum dlm UUPA
Pengadilan Pajak UU 14 Tahun 2002.
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Pasal 53 UU No.9/Th 2004 : (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan.
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
HUKUM ACARA PERDATA RAMDHAN KASIM, SH.MH.
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA
PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
PERMA NO. 2 TAHUN 2003 TTG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA asas & karakter
Dr. BUDI S. PURNOMO, SE.,MM.,MSi. PRODI AKUNTANSI FPEB UPI
Hukum Acara Perdata. Pengertian hukum acara perdata menurut pendapat para ahli, 1.Prof.Dr.R.Soepomo dlm peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahan.
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA MK Pembahasan: Asas-Asas Hukum Acara MK Sumber Hukum Acara MK.
Transcript presentasi:

Pengertian dan Asas-asas PTUN Hukum Acara PTUN Pengertian dan Asas-asas PTUN

Pengertian Hukum Acara TUN Peristilahan lain: Hk Acara Peradilan Tata Usaha Pemerintahan, Hk Acara Peradilan Administrasi Negara, Hk Acara Peradilan Administrasi, Hk Acara Pengadilan dlm Lingkingan Peradilan Adm (HAPLA) Pengertian: hk yg mengatur ttg tata cara bersengketa di PTUN serta mengatur hak dan kewajiban pihak2 yg terkait dalam proses penyelesaian sengketa tsb (hk formal)

Pengaturan Hk Formal Secara teoritis, pengaturan hk formal digolongkan mjd 2 bagian: Ketentuan prosedur berperkara (hk formal) diatur bersama-sama dengan susunan, kompetensi dari badan yang melakukan peradilan (hk material) dlm btk UU atau peraturan lainnya Ketentuan prosedur diatur tersendiri Mengikuti penggolongan tsb maka UU PTUN (UU 5/1986 jo UU 9/2004) mengikuti kelompok yg pertama, karena UU PTUN memuat hk materii dan formil dlm satu UU Hk acara TUN dimuat dari ps 53-141, sisanya hk materiil. Jadi proporsinya, 56 ps hk materiil dan 89 ps hk formil atau hk materiil diatur 38,7% dan formil 61,3%

Asas Asas merupakan jantung peraturan hk. Alasan: asas merupakan landasan yg paling luas dari peraturan hk, asas juga merupakan alasan (ratio legis) dari peraturan hk yang menjadikan hk bukan hanya kumpulan peraturan tp lebih mengandung nilai dan tuntutan2 etis. Jadi, asas hk adl pikiran2 dasar yg tdp didlm dan si blkg sist hk yg masing2 dirumuskan dlm perat per-uu-an atau putusan hkm

Asas2 Hukum Acara TUN 1. Asas Praduga Rechtmatig (Ps 67 (1) UU PTUN), setiap tindakan pemerintah dianggap rechtmatig sampai ada pembatalan 2. Asas gugatan pd dasarny tdk dpt menunda pelaksanaan KTUN yang dipersengketakan, kecuali ada kepentingan yg medesak dr penggugat (Ps 67 (1) dan (4) huruf a)

Asas2 Hukum Acara TUN 3. Asas audi et elteram partem. 4. Asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis baik dlm pemeriksaan di peradilan judex factie maupun MA 5. Asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman yg merdeka…. 6. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana dalam hk acara, cepat dlm waktu dan murah dlm biaya

Asas2 Hukum Acara TUN 7. Asas hakim aktif (ada rapat gpermusyawaran u menentukan ggtn dpt diterima/tdk yg disertai pertimbangan2, pemeriksaan persiapan u memeriksa kejelasan ggtn, hkm dpt memerthkan tergugat memberikan info2 yg dibthkan penggugat. 8. Asas sidang terbuka untuk umum

Asas2 Hukum Acara TUN 9. Asas peradilan berjenjang 10. Asas pengadilan sbg upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan (ultimum remedium). Sengketa adm sedapat mkn diupayakan dulu penyelesaianny melalui musy mufakat (upaya adm). 11. Asas Obyektifitas, hk atau panitera, apabila terikat hub sedarah, semenda sampai derajat ke3 atau hub suami istri meskipun telah bercerai dgn tergugat, penggugat, penasihat hk atau antara hk dgn panitera atau hk dan panitera tsb mempunyai kepentingan lgsg atau tdk lgsg dgn sengketanya