EFQIBE1 28707. EFQIBE2 28707 PERMASALAHAN EFQIBE3 28707 METODA.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2011

Advertisements

PENYIMPANGAN HUKUM FORMAL

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF II KETENTUAN UMUM dan TATA CARA PERPAJAKAN

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF II

Penyaluran Obat oleh Pedagang Besar Farmasi berdasarkan Permenkes 1148/2011 tentang PBF beserta Perubahannya (Permenkes 34/2014) Direktorat Bina Produksi.

PENYIDIKAN PAJAK Kep-272/PJ/2002.

PERDATA -PIDANA.

KUP BAGIAN 2 PERPAJAKAN Kelompok 2 Nia Mulyawati Sutarvan

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

PRAPERADILAN DAN KONEKSITAS

UNDANG UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT tgl

PENYIDIKAN PAJAK XIV DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KRIMINALISASI DALAM PELAYANAN KESEHATAN : PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Menjangkau yang tak Terjangkau

KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016

KEGIATAN ADMINISTRASI DI APOTEK

E-LEARNING MATA KULIAH : PERPAJAKAN 1 DOSEN : MOMO KELAS : 21

HUKUM KEPERAWATAN Peraturan Perundangan Terkait Profesi Perawat

HUKUM KESEHATAN aturan-aturan dalam kesehatan

E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS

PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN

ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

KUP BAGIAN 2 PERPAJAKAN Kelompok 2 Nia Mulyawati Sutarvan

Pertemuan 06 Hak Dan Kewajiban Fiskus (Direktorat Jendral Pajak)

REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt

KULIAH KE-15 PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA

TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN

DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh : Drs. Purwadi, Apt., MM, ME

Menjangkau yang tak Terjangkau

HUKUM ACARA PIDANA Disampaikan pada Pertemuan Ke-9

TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

KULIAH KE – 9 & 10 PENETAPAN DAN KETETAPAN

Introduction to Medical Law

UU NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

UU REPUBLIK INDONESIA NO

OLEH : Dr. KOESWANDONO, M.Kes

KRIMINALISASI PRAKTIK KEFARMASIAN , SUATU TINJAUAN FARMACOLEGAL

Penggolongan, tarif dan sanksi pajak

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN

RUU FARMASI, SUATU PEMIKIRAN

Hukum dan Malpraktik kedokteran

Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:

Penggolongan, tarif dan sanksi pajak

Oleh : LUDFIE JATMIKO BARANG B U K T I Sesi VIII

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHANNYA bagian II

Psikotropika UU no.5 th 1997 fathulrohman.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S

KEPENGAWASAN A. ADMINISTRASI PENGAWAS 1. SURAT TUGAS PENGAWAS

OLEH VINNY S. MUSTAFA NIRMALA N. P. HOWAN

SURAT TUNTUTAN DAN PENYELESAIANNYA

HAKIM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002

Pertemuan 4 pemeriksaan lapangan

tika afriani,m.farm.,apt. universitas mohammad natsir

HUKUM KESEHATAN aturan-aturan dalam kesehatan

ASPEK ETIK & HUKUM TERKAIT DG MANAJEMEN PELAYANAN & ASUHAN KEPERAWATAN

UNDANG UNDANG KESEHATAN

TAXATION 2 Lecturer: Benny Januar Tannawi

Aspek Hukum Pelayanan Farmasi Online (e-Farmasi)

M. SIDROTULLAH PENGELOLAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.

DOKUMENTASI KEBIDANAN

PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) Fiqi daynul iqbal, S.Farm., Apt.

Asas Peradilan Pidana Pertemuan 2.

Transcript presentasi:

EFQIBE

EFQIBE PERMASALAHAN

EFQIBE METODA

EFQIBE

EFQIBE

EFQIBE

EFQIBE

EFQIBE

EFQIBE

EFQIBE

EFQIBE BEBERAPA STANDAR & PERSYARATAN  FARMAKOPE & PERATURAN PERUUAN  GMP  GDP  GPP  PENYIMPANAN  PEMUSNAHAN

EFQIBE IZIN EDAR OBAT  OBAT PRODUK D.N. & L.N.  PROSES MENDAPATKAN IZIN EDAR  PENGAWASAN  PENARIKAN KEMBALI

EFQIBE

EFQIBE

EFQIBE  SURAT PESANAN  TENAGA  FAKTUR  PENCATATAN  PENILAIAN  INFORMASI & PROMOSI

EFQIBE BEBERAPA PENYIMPANGAN DALAM PRAKTIK  OBAT SUBSTANDAR  OBAT PALSU  OBAT TIDAK ADA IZIN EDAR  OBAT YANG DIPEROLEH BUKAN SUMBER RESMI  PENGGUNAAN OBAT YANG TIDAK RASIONAL  PENYALAH GUNAAN OBAT  PENGGUNAAN YANG SALAH

EFQIBE

EFQIBE BEBERAPA KEGIATAN DALAM UPAYA PEMERINTAH  PEMBERIAN IZIN  PABRIK OBAT, PBF, APOTEK, TO  EDAR OBAT  PENGAWASAN  PRODUKSI  PEREDARAN  PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT  TINDAKAN ADMINISTRASI  TINDAKAN HUKUM  r

EFQIBE

EFQIBE ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PEREDARAN OBAT  SUBJEK HUKUM  HUBUNGAN HUKUM  AKIBAT HUKUM  PMH / WP  GANTI RUGI

EFQIBE APLIKASI HUKUM PIDANA  TINDAK PIDANA  PENYIDIKAN  PENUNTUTAN  PUTUSAN HAKIM

EFQIBE