dalam Hukum Acara Pidana

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.

Advertisements

PAPARAN PENCERAHAN HUKUM

HUKUM ACARA PIDANA 2 Oleh: M. Mahendradatta.

Putusan Pengadilan Putusan adalah pernyataan hakim yg diucapkan dlm sidang pengadilan terbuka yg dpt berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala.

PENYIDIKAN Kelompok II M.Akbar Arafah

PENYIMPANGAN HUKUM FORMAL

Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI selayang pandang

PROSES PIDANA DI TINGKAT KEJAKSAAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TEHNIS BANTUAN HUKUM BAGI PNS YANG TERLIBAT KASUS HUKUM.

PUTUSAN PIDANA Aristo M A P.

Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana

UPAYA HUKUM EKSEKUSI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

RISIKO PELAPORAN KEUANGAN (Bagi Akuntan Publik dan Manajemen) Sesi IV Fasilitator: Marisi P. Purba, S.E., Ak, M.H. (Praktisi pelaporan keuangan dan akademisi.

TINDAK PIDANA KORUPSI DELIK & MODUS OPERANDI.

SELAMAT DATANG.

PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN

PENYIDIKAN PAJAK Kep-272/PJ/2002.

PERTEMUAN KE-9 PEMBUKTIAN. Dalam hal pembuktian seharusnya yang dibuktikan yaitu kebenaran surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum Secara umum.

UPAYA HUKUM PERTEMUAN KE 10.

Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan hukum menentukan bagaimana cara-cara mengajukan kedepan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana.

ANGGA KURNIA ANGGORO, DASAR PERTIMBANGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PENGANDILAN.

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Gratifikasi Dasar Pemikiran:

PENUNTUTAN Dr.setyo utomo,sh.,m.hum

Untuk banding : Tidak ada syarat-syarat khusus kecuali tentang tenggang waktu saja, pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi). Meruapakan pengadilan.

ACARA PEMERIKSAAN PENGADILAN PERTEMUAN KE-7. SKEMA : PERISTIWA HK ---- PENYELIDIKAN ---- PENYIDIKAN---- PENUNTUTAN---- PENGADILAN Dalam hal PN menerima.

Asas-Asas Hukum Acara Pidana Maslakhatul Laila( ) Yuliani Rahmatillah( ) Lita Indriana( ) Nisya Septik Prianda( )

Proses Persidangan Pidana Pengadilan Negeri di Indonesia. Oleh: Eka Priambodo, SH., MH. Advokat ekapriambodo.blogspot.com 07/06/2016hak cipta

PENGATURAN TENTANG ANAK Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Konvensi HAK SIPOL.

“KEDUDUKAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA” Oleh : DR. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH.

Oleh : Sutio Jumagi Akhirno, S.H.,M.Hum.

Oleh : LUDFIE JATMIKO Sesi I

Hukum Pembuktian Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Pembuktian

PENYIDIKAN NEGARA.

Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa

PENUNTUTAN Dr. SETYO UTOMO,SH., M.Hum.

HUKUM ACARA PIDANA Disampaikan pada Pertemuan Ke-9

Hukum Acara PTUN -Pengertian: hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di PTUN, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam.

Kiat – Kiat Dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Perdata, Pidanan, TUN, Arbitrase dan KIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mataram, September.

Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.

HUKUM ACARA PIDANA.

Hukum Acara Pidana FloraDianti

PROSES PERADILAN PIDANA

PENUNTUTAN Dr. SETYO UTOMO,SH., M.Hum.

SISTEM PEMBUKTIAN DAN BARANG BUKTI

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP NO 23 TAHUN 1997 Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I 2008.

Oleh : LUDFIE JATMIKO BARANG B U K T I Sesi VIII

PEMBUKTIAN Hukum Acara Pidana.

Febri Diansyah Peneliti Hukum, Indonesia Corruption Watch

Pembuktian Terbalik DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Pembuktian Terbalik DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Daluarsa/Verjaring.

Oleh : LUDFIE JATMIKO Alat Bukti Keterangan Ahli Sesi IV

Pembuktian Terbalik DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : LUDFIE JATMIKO Alat Bukti Keterangan Ahli Sesi IV

Oleh : LUDFIE JATMIKO Sesi II

PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN DLM UU NO 32 THN 2009 TTG PPLH

MEMAHAMI HUKUM ACARA PIDANA

PROBLEMATIKA HUKUM TUNTUTAN BEBAS

PENGADILAN NEGERI SERANG

ASPEK ETIK & HUKUM TERKAIT DG MANAJEMEN PELAYANAN & ASUHAN KEPERAWATAN

profesional berintegritas

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM KUHAP TERHADAP INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Sendawar , Maret 2019.

Asas Peradilan Pidana Pertemuan 2.

Transcript presentasi:

dalam Hukum Acara Pidana PEMBUKTIAN dalam Hukum Acara Pidana

PENDAHULUAN ARTI SEMPIT: DEPAN PERSIDANGAN ARTI LUAS: SEJAK PENYIDIKAN PENGERTIAN TUJUAN PEMBUKTIAN ARTI SEMPIT: DEPAN PERSIDANGAN ARTI LUAS: SEJAK PENYIDIKAN TINDAK PIDANA APA YANG DILAKUKAN? BAGAIMANA TINDAK PIDANA DILAKUKAN? SIAPA YANG MELAKUKAN? APAKAH PELAKU BERSALAH?

SISTEM / TEORI PEMBUKTIAN Positive Wettelijk Bewijs Theory Conviction intime Conviction La Raisonne Negative Wettelijk Bewijs Theory (yang dianut KUHAP)

BEBAN PEMBUKTIAN BEBAN PEMBUKTIAN BIASA BEBAN PEMBUKTIAN BERIMBANG/TERBATAS BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK

UU No.31 tahun 1999 Penjelasan UU PTPK: jaksa penuntut umum aktif dalam membuktikan dakwaannya dan terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa dakwaan penuntut umum tidaklah benar.

UU 20 th 2001 ttg GRATIFIKASI Setiap Gratifikasi PN= Suap, bila berhubungan dengan jabatan/berlawanan dengan kewajiaban/tugasnya: 1. Nilai >= 10 juta, pembuktian oleh penerima gratifikasi. 2. Nilai <10 juta, pembuktian oleh PU. Syarat: di depan persidangan Pengecualian: Lapor KPK

UU MONEY LAUNDERING Pasal 35 : “Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana”

BARANG BUKTI Pengertian: Merujuk kepada Pendapat para sarjana dan KUHAP Hubungan dengan Alat Bukti: Merupakan Pendukung Data Formil Kategori B. yang digunakan untuk melakukan TP B. yang digunakan untuk membantu melakukan TP B. yang tercipta dari suatu TP B. yang merupakan tujuan satu TP Informasi dalam Arti Khusus

AB KETERANGAN SAKSI (1) Pengertian: Pasal 1 butir 26-27, 185 (1) Syarat Sahnya: 1. Syarat Formil (160 , 171) 2. Syarat Materil (ps.1 bt.26- 27) Pengecualian: 1. Absolut (ps.171) 2. Relatif (ps. 168 dan 170)

Pengecualian Relatif: A_____________B C_________D E________F G H Derajat kekeluargaan: A dan B dengan C atau E adalah derajat kesatu (hubungan darah). A dan B dengan D atau F adalah derajat kesatu (hubungan semenda). A dan B dengan G atau H adalah derajat kedua. C dengan E atau F adalah derajat kedua (hubungan semenda). C dengan H adalah derajat ketiga. G dengan H adalah derajat keempat.

AB KETERANGAN SAKSI (2) Macam2 Saksi Saksi A Charge Saksi Ade Charge Saksi Korban Saksi Pelapor Saksi Mahkota Saksi Berantai Saksi T. Auditu

AB KETERANGAN AHLI - Pengertian: Pasal 1 butir 28, pasal 120, Ps. 133, Pasal 179 KUHAP. Syarat Keterangan Ahli 1. S. Materiil (Pasal 1 angka 28) 2. S. Formil (Pasal 160 ayat 4) Macam/ Kategori a. Deskundige: Arsitek, Ahli ekonomi b. Getuige Deskundige (saksi ahli): Forensik c. Zaakundige: Ahli Meracik Racun/bom

ALAT BUKTI SURAT Pengertian: Pasal 187 KUHAP Kategori Resmi: Pasal 187 a, b, c. Tak Resmi: Pasal 187 d. Kekuatan Pembuktian?

ALAT BUKTI PETUNJUK Pengertian: Pasal 188 ayat (1) KUHAP Sumber Petunjuk: Pasal 188 ayat (2). Penilaian Alat Bukti Petunjuk: Pasal 188 ayat (3)

AB KETERANGAN TERDAKWA A. Pengertian: Pasal 189 ayat (1) B. Isi K. Tdw: Sangkalan (Sebagian atau seluruhnya) Pengakuan (sebagian atau seluruhnya) C. Syarat Keterangan Terdakwa: Ps. 189 (1) D. K. Terdakwa di Luar Sidang: Ps.189 (2) E. Pengakuan Terdakwa: Ps.189 (3) & (4)