RIWAYAT PERKEMBANGAN HUKUM ACARA PIDANA PERTEMUAN KE 14
Sejarah hukum acara pidana sebelum jaman kolonial tidak terlepas dari sejarah hukum Indonesia, pada mulanya hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat atau hukum yang tidak tertulis dan hukum adat sendiri merupakan cerminan hk yang terpencar dari jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad yang hidup dan terpelihara ditengah-tengah masyarakat Disamping adanya perubahan per-uu-an di negeri Belanda yang dengan asas konkordansi diberlakukan pula di Indonesia yang diberlakukan tanggal 1 Mei 1848, per-uu-an baru diberlakukan di Belanda juga kehendak
Diberlakukan di Indonesia pula Diberlakukan di Indonesia pula. Usaha untuk memberlakukan hukum yang berlaku di negera Belanda dan Indonesia yang diawali dengan keluarnya firman raja, 15 Agustus 1939 No. 102 dengan membentuk komisi yang bertugas mengadakan rencana-rencana peraturan untuk memberlakukan UU Negara Belanda yang baru tersebut untuk Indonesia. Pada pendudukan Jepang pada umunya tidak terjadi perubahan asasi kecuali hapusnya Raad Van Justitie sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Dengan demikian acara pidanapun tidak berubah HIR dan Reglement voor de Buitengewesten serta Landgerechtreglement berlaku untuk PN, pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Agung
Lahirnya KUHAP setelah lahirnya orde baru, terbukalah kesempatan yang lapang utk membangun di segala segi kehidupan termasuk juga bidang hk, maka dari itu maka terciptalah Rancangan UU Hk Acara Pidana disahkan oleh sidang paripurna DPR pada tanggal 23 September 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi undang-undang pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama KUHAP (UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209)