KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I GEDUNG BPP API JAWA BARAT, 10 FEBRUARI 2010 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
Advertisements

Pajak Pertambahan Nilai: Introduction
PERTEMUAN #8 PPN ATAS EKSPOR/IMPOR DAN PKP PEDAGANG ECERAN
PAJAK KONSUMSI DALAM NEGERI
UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN 1984
Pengusaha Kena Pajak.
Kebijakan Perpajakan Dalam Mendukung Pembentukan Kawasan Pelabuhan Dan Perdagangan Bebas disampaikan oleh: Direktorat Jenderal Pajak.
SUBJEK PAJAK.
Pajak Pertambahan Nilai SESI III
Objek Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) M-8
PPN.
Pajak Pertambahan Nilai
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)
Seminar Pajak PPN DAN PPnBM. Kasus Di dalam undang-undang No. 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dikenakan atas berbagai.
PERTEMUAN #1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PPN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PPN 40.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH
Oleh: Dr. La Ode Hasiara, S.E.,M.M., M.Pd.,Ak,.CA
ARUS DANA INTERNASIONAL
Pengantar PPN.
PPPPM bagi PKP Tertentu dan PKP yang melakukan kegiatan usaha Tertentu
AKUNTANSI PAJAK PPN Sebagaimana kita ketahui, fihak yang dikenakan kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (disingkat PPN) adalah Pengusaha Kena.
KELOMPOK 9 TENTANG PPN dan PPnBM
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
Value Added Tax (2) Perpajakan 2 29/11/2016.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Accounting Process.
Saat dan tempat pajak terutang
MATERI KULIAH PENGERTIAN PPN HISTORY PPN DAN PPn BM DI INDONESIA
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
Jika terjadi penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, PKP wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak [ Memori.
MATERI KULIAH PENGERTIAN FAKTUR PAJAK JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK
Materi EKONOMI bab 4 tentang pelaku ekonomi dan interaksinya
Pertemuan 05 Pembagian jenis pajak, obyek pajak dan subyek pajak
Perekonomian Tiga dan Empat Sektor ( Perekonomian Tertutup dan Terbuka ) Desty Sesiana I
Pajak Penambahan Nilai
MATERI KULIAH PENGERTIAN RESTITUSI
ASSALAMU’ALAIKUM Wr.Wb.
MATERI KULIAH PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
KEBIJAKAN FISKAL PENGERTIAN
SUBYEK PPN & PPn BM PENGERTIAN PENGUSAHA KENA PAJAK PENGUSAHA KECIL
Inisiasi 4 TUTORIAL TATAP MUKA PAJA3232 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPN DAN PPnBM)
KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PPN.
International Trade Condition Kondisi Perdagangan International
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
Berbagai Pajak dan Contoh Menghitungnya
Peran Konsumen dan Produsen
Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn- BM)
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Undang-undang no.42/2009 EDWIN HADIYAN 1 1.
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PENDAHULUAN PPN merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung.
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)
Transcript presentasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I GEDUNG BPP API JAWA BARAT, 10 FEBRUARI 2010 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi DEFINISI

KARAKTERISTIK PPN Superioritas PPN dibanding pajak-pajak lainnya adalah “Neutrality” 1.Terhadap perdagangan barang dan jasa di dalam negeri, PPN tidak membedakan perlakuan antara barang yang diproduksi di dalam negeri dengan barang ekspor/impor. Tarifnya sama. 2.Terhadap perdagangan antar negara, dikarenakan menganut “destination principle” maka diberlakukan tarif 0% dengan tetap memberlakukan mekanisme PK-PM sehingga tidak terjadi distorsi

KELEMAHAN UTAMA PPN Sebagai pajak objektif menimbulkan dampak regresif Semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul. Solusi PPn BM Untuk barang-barang kebutuhan pokok dikecualikan sebagai objek PPN

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PERUBAHAN UU PPN

LATAR BELAKANG 1 Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, serta internasional; 2 Perkembangan transaksi bisnis; 3 Perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa; 4 Adanya gagasan untuk memberikan restitusi bagi pengusaha yang melakukan ekspor JKP dan BKP tidak berwujud; 5 Adanya gagasan untuk mendorong turis asing untuk berbelanja lebih banyak di Indonesia dengan memberikan restitusi PPN atas barang yang dibeli oleh turis asing; 6 Perubahan UU KUP.

TUJUAN Meningkatkan kepastian hukum Menyederhanakan sistem PPN Mengurangi biaya kepatuhan Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Mengamankan penerimaan pajak Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi

SEKIAN