1 Pertemuan VIII Pajak Pertambahan NIlai Matakuliah: F0412/PERPAJAKAN Tahun: 2006 Versi: 08/13.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
Advertisements

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pengenalan Pajak Surakarta, 6 Januari 2012 BIDANG P2HUMAS KANWIL DJP JAWA TENGAH II.
PERTEMUAN #8 PPN ATAS EKSPOR/IMPOR DAN PKP PEDAGANG ECERAN
PAJAK KONSUMSI DALAM NEGERI
Pengenalan Pajak Surakarta, 2012 BIDANG P2HUMAS KANWIL DJP JAWA TENGAH II.
Pengusaha Kena Pajak.
PPN.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
SE-56/PJ/2010. Faktur Pajak Lama Formulir Faktur Pajak Standar yang terlanjur dicetak dan belum digunakan PKP pada saat PER-13/PJ./2010 berlaku.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pajak Pertambahan Nilai (Sesi 2)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1 PERTEMUAN #6 TARIF DAN DPP Matakuliah: F0462 / PPN dan PTLL Tahun: 2006 Versi: 1.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
1 PERTEMUAN #4 SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG Matakuliah: F0462 / PPN dan PTLL Tahun: 2006 Versi: 1.
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)
Seminar Pajak PPN DAN PPnBM. Kasus Di dalam undang-undang No. 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dikenakan atas berbagai.
PERTEMUAN #1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PPN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Matakuliah : F0452 / Akuntansi Perpajakan Tahun : 2006
1 Pertemuan IX PPN - PPnBM Matakuliah: F0412/PERPAJAKAN Tahun: 2006 Versi: 09/13.
PPN 40.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH
Pertemuan 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Oleh: Dr. La Ode Hasiara, S.E.,M.M., M.Pd.,Ak,.CA
Pengantar PPN.
PPPPM bagi PKP Tertentu dan PKP yang melakukan kegiatan usaha Tertentu
Pengusaha Kena Pajak dan Objek Pajak
Hal Yang Berkaitan Dengan Pajak
PPN DAN PPnBM Aris Munandar, SE, M.Si.
Pemotongan & Pemungutan Pajak Penghasilan
KELOMPOK 9 TENTANG PPN dan PPnBM
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
Pertemuan 10 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan PPn BM
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
Pertemuan XII PBB - BPHTB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
MATERI KULIAH PENGERTIAN PPN HISTORY PPN DAN PPn BM DI INDONESIA
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
Jika terjadi penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, PKP wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak [ Memori.
Oleh Tunas Hariyulianto, SE., MSi.
CARA PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Pertemuan 05 Pembagian jenis pajak, obyek pajak dan subyek pajak
ANALISIS RESIKO KUALITATIF
TARIF PAJAK Hafiez Sofyani, SE., M.Sc..
Pertemuan V Penghitungan PPh
PPN.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
GROUP QUIZ PERPAJAKAN 1 SELASA, 04 APRIL 2017.
Materi 5.
Pertemuan VII PPh Pasal 22  26
Pertemuan II Pajak Penghasilan (PPh)_
DASAR PENGENAAN PPN DAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Undang-undang no.42/2009 EDWIN HADIYAN 1 1.
PEMBELIAN BARANG INVENTARIS OLEH PT JASA RAHARJA (Persero) CAB LAMPUNG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PENDAHULUAN PPN merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung.
Pajak Pusat & Pajak Daerah.
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)
Transcript presentasi:

1 Pertemuan VIII Pajak Pertambahan NIlai Matakuliah: F0412/PERPAJAKAN Tahun: 2006 Versi: 08/13

2 Pajak Pertambahan Nilai Sejarah Karakteristik Dasar hukum Pengusaha Kena Pajak Obyek PPN Pengecualian

3 Sejarah PPN Pajak Penjualan, Konsumsi, transaksi Hampir semua barang - Tarif banyak Official Assessment - tidak efisien PPN - barang tertentu Tarif tunggal - bertingkat (Nilai tambah) Self Assessment - effisien

4 Karakteristik Pertambahan Nilai Bertingkat (PK – PM) Saling Mengawasi - SA PKP ditunjuk - batasan Tarif tunggal (10% - 0%) Faktur pajak (bukti PPN)

5 Dasar Hukum UU PPn UU PPN/PPnBM Perpu PPN - 1/4/85 Aturan Pelaksanaan Atas Pabrikan - importir Pedagang Besar - Pengecer

6 Pengusaha Kena Pajak Badan + OP Ada penyerahan / impor Omset tertentu setahun Penunjukan - mendaftar PKP kecil - memilih Memakai Faktur Pajak

7 Obyek PPN Semua impor Barang/Jasa tertentu Ada pabrikasi Pedagang besar Barang bekas Pedagang eceran

8 Non obyek Barang tertentu Keperluan Pemerintah Tanpa nilai tambah Barang Dasar Kebutuhan pokok Bersifat (dari) alam