BIMTEK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PPS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BINTEK KAMPANYE, PEMBENTUKAN KPPS DAN TUNGRA PEMILIHAN BUPATI GARUT TAHUN 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
Advertisements

BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
MENCIPTAKAN PEMILU BERKWALITAS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014
Divisi Sosialisasi, Data, dan Informasi
Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILUKADA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPS
PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH SERENTAK
LATAR BELAKANG Pada tahun 2015 akan diselenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di beberapa daerah yaitu 9 provinsi dan 224 kabupaten.
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
Regulasi Kampanye Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati dan/atau Walikota & Wakil Walikota SUHARDI SOUD, SE.
PENYUSUNAN TAHAPAN PEMILU KDH TAHUN 2010
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
PERATURAN KPU TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PKPU Nomor 11 Tahun 2015; dan PKPU Nomor 15 Tahun 2016.
PENYELENGGARAAN PEMILU
Pemutakhiran Data Pemilih dalam
OLEH : AGUS SALAM NASUTION, S.H.I
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
COKLIT & PEMUTAKHIRAN DATA & DAFTAR PEMILIH Bimtek Mutarlih PPK & PPS
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI WILAYAH ACEH,
Strategi beracara di Mahkamah Konstitusi
PENCALONAN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017
Tata Cara Pencalonan pada Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU.
KODIFIKASI PKPU TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN/PPK
Potensi Sengketa Pemillu Presiden dan Wakil Presiden
OLEH ALI NURDIN, SH, ST ADVOKAT, PENDIRI DAN MANAGER ADVOKASI
BIMTEK MUTARLIH (PELAKSANAAN COKLIT) PILGUB JATENG 2013 BAGI PPS
Pengertian Mutarlih Berkelanjutan adalah proses pembaharuan data pemilih untuk memudahkan proses mutarlih pada pemilu/pemilihan selanjutnya. Atau dapat.
KEBIJAKAN KPU TENTANG PENDAFTARAN,
PELATIHAN SAKSI TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN.
RAPAT KERJA PENYULUHAN/PEMBEKALAN DAN EVALUASI PERATURAN KPU DAN PRODUK HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN.
Tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
POTENSI MASALAH PEMUNGUTAN & REKAPITULASI SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
KESIAPAN KPU KAB. PURWOREJO dalam MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010 Oleh: KPU Kab Purworejo.
Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2016
PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.
PEMETAAN MASALAH DALAM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
KPU KEBIJAKAN UMUM KPU RI
HABIB M. ROHAN KPU KAB. JEMBER
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
RAKOR DENGAN ISTANSI PERSIAPAN DAFTAR PEMILIH PILGUB JATENG 2018
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
Disampaikan oleh kpu KAB. KARANGANYAR
KPU KAB. KARANGANYAR DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PEMILU
BIMBINGAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TERKAIT VERIFIKASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU
Petunjuk Teknis Monitoring dan Pemeriksaan Kerja PPDP
POTENSI MASALAH PEMUNGUTAN & REKAPITULASI SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
MATERI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CIANJUR KPU Kabupaten Cianjur | Jl. Taifur Yusuf No. 35 Bojongherang Telp./Fax.
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019.
Transcript presentasi:

BIMTEK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PPS MUHAMMAD JOHAN KOMARA 5 – 7 JULI 2015

DASAR HUKUM PKPU N0 2 TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN PKPU NO 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

TAHAPAN MUTARLIH Daftar Pemilih merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelengaraanpemilihan. Baik dan buruknya daftar pemilih akan memengaruhi baik buruknya kualitas penyelenggaraan dan kualitas hasil pemilu. Jika daftar pemilihnya tidak baik, dapat di pasti kan proses dan hasil pemilu akan tidak baik. Sebaliknya dgn daftar pemilih yang ber kualitas, proses dan hasil pemilu akan menjadi lebih baik.

POSISI PENTING PPS Kewenangan PPS dalam proses pemutakhiran data pemilih Pemilukada sangat besar, mulai dari entry data, memperbaiki data pemilih (menghapus, menambah, dan memperbaiki), mengumumkan daftar pemilih kepada masyarakat.

POSISI PENTING PPS Pelaksana pemilu di atasnya (PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU NProvinsi, dan KPU) tidak memiliki kewenangan melakukan perubahan datapemilih tanpa usulan dan persetujuan PPS. PPS menjadi ujung tombak kedua bagi KPU, setelah PPDP, yang langsung berhubungan dengan pemilih. PPS memiliki pengetahuan dan kedekatan dengan warga/pemilih.

HAK MEMILIH WNI 17 TAHUN ATAU LEBIH ATAU SUDAH/PERNAH MENIKAH TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA BERDOMISILI DI DAPIL SEKURANGNYA 6 BULAN SEBELUM DISAHKANNYA DPS DIBUKTIKAN KTP ATAU DOKUMEN KEPENDUDUKAN LAINNYA TIDAK SEDANG MENJADI TNI/POLRI

Pemilih yang Berhak Memberikan Suara di TPS Kategorisasi Pemilih Pemilih yang Berhak Memberikan Suara di TPS 1. Terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3–KWK) 2. Terdaftar dalam DPTb-1 di TPS yang bersangkutan (Model A.Tb1-KWK) 3. Terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK) 4. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang menggunakan haknya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dan didaftar dalam DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK) 5. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang didaftarkan paling lambat 7 hari setelah pengumuman DPT 6. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah 7. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: (1) menunjukkan KTP, KK, Paspor, atau Identitas Lain kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; (2) didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK

MAPPING TPS PALING BANYAK 800 PEMILIH PER TPS TIDAK MENGGABUNGKAN DESA MEMUDAHKAN PEMILIH ASPEK GEOGRAFIS JARAK DAN WAKTU TEMPUH KE TPS DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TENGGANG WAKTU PEMUNGUTAN SUARA JUMLAH TPS SE BANTUL 1.768

PEMBENTUKAN PPDP 1 PPDP PER TPS MINIMAL 17 TAHUN BERDOMISILI DI DESA SETEMPAT, DIUTAMAKAN DI TPS SETEMPAT MEMAHAMI WILAYAH & PENDUDUK STEMPAT BISA DARI DUKUH, RT ATAU TOMAS KEMAMPUAN CALISTUNG DAN TANGGUNGJAWAB PADA TUGASNYA MAKS 10 JULI 2015

KOORDINASI DGN MITRA PPS 1. PPK 2. PPDP 3. Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) 4. Pemerintah tingkat desa 5. Dukuh, RT & Tokoh masyarakat 6. Tim kampanye pasangan calon tingkat desa (jika ada)

JADWAL KERJA PPS

INGAT. WAKTU KERJA PPDP UNTUK COKLIT TERPOTONG LIBUR LEBARAN INGAT!! WAKTU KERJA PPDP UNTUK COKLIT TERPOTONG LIBUR LEBARAN. GUNAKAN WAKTU SEEFEKTIF DAN EFISIEN MUNGKIN

PERSIAPAN COKLIT

PERSIAPAN COKLIT

PERSIAPAN COKLIT

MONITORING & SUPERVISI Mengidentifikasi petugas PPDP yang membutuhkan bimbingan secara khusus, baik disebabkan karena kondisi geografis, jumlah pemilih atau karakteristik pemilih yang sulit, atau kapasitas/kualitas PPDP Memastikan PPDP menjalankan SOP dengan baik dan benar. Memastikan PPDP mengisi formulir secara benar, memberikan formulir bukti telah terdaftar, dan menempel stiker di tempat yang mudah terlihat.

MONITORING & SUPERVISI Pastikan PPDP tidak kekurangan formulir pemutakhiran data pemilih. Membantu PPDP yang mengalami kesulitan dalam proses coklit Memastikan PPDP mampu menyelesaikan pemutakhiran dan menyerahkan hasil verifikasinya tepat waktu.

MONITORING & SUPERVISI Secara periodik PPS melakukan mengecek ke lapangan untuk memantau perkembangan coklit yang dilaksanakan oleh PPDP Melaporkan hasil pemantauan proses coklit kepada PPK secara tertulis.

PENYUSUNAN DP HASIL MUTARLIH

PENYUSUNAN DP HASIL MUTARLIH

LANGKAH-LANGKAH MENYUSUN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN Buka soft copy Daftar Pemilih dalam Microsof Excel yang diberikan oleh KPU/KIP Kabupaten /Kota dan sandingkan dengan hard copy Model A-KWK dan Model AA-KWK dari PPDP yang sudah dicoklit. Pastikan identitas TPS antara Microsoft Excel dengan hasil coklit sama. Buatlah table baru dalam file excel untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran

LANGKAH-LANGKAH MENYUSUN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN Lakukan entry data pemilih yang disaring karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil coklit dari PPDP dengan cara: a. Pilih dan copy pemilih yang TMS pada soft copy Excel (Model A-KWK) b. Paste pemilih tersebut pada table Excel Daftar Pemilih yang baru c. Lakukan langkah di atas sampai pemilih TMS selesai dipindahkan ke table excel baru.

LANGKAH-LANGKAH MENYUSUN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN Jangan Lupa..! PPS wajib memberikan kode saring pada kolom keterangan, yaitu: i. Angka 1 (satu) untuk MENINGGAL DUNIA ii. Angka 2 (dua) untuk GANDA iii. Angka 3 (tiga) untuk DI BAWAH UMUR iv. Angka 4 (empat) untuk PINDAH DOMISILI v. Angka 5 (lima) untuk TIDAK DIKENAL vi. Angka 6 (enam) untuk TNI vii. Angka 7 (tujuh) untuk POLRI viii. Angka 8 (dua belas) untuk SAKIT JIWA

LANGKAH-LANGKAH MENYUSUN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN Setelah selesai menginput pemilih yang TMS, lanjutkan dengan menginput pemilih yang mengalami perbaikan data (Ubah Data) dengan cara yang sama pada input pemilih yang TMS. Setelah selesai menginput pemilih yang terjadi perubahan/perbaikan data, lanjutkan dengan mengentry pemilih yang terdaftar pada Model A.A-KWK. Menyerahkan soft copy EXCEL daftar pemilih hasil pemutakhiran di atas dalam compact disc (CD) atau USB kepada PPK untuk dilakukan up load ke Sidalih.

CONTOH : Tabel Soft Copy Model A. -KWK yang diterima oleh PPS 1 CONTOH : Tabel Soft Copy Model A.-KWK yang diterima oleh PPS 1. Pemilih yang diberi warna KUNING adalah pemilih yang TIDAK MEMENUHI SYARAT 2. Pemilih yang diberi warna HIJAU adalah pemilih yang DILAKUKAN PERBAIKAN DATA

Contoh Pembuatan Soft Copy Excel Hasil Pemutakhiran.

PLENO DP HASIL PEMUTAKHIRAN

PLENO DP HASIL PEMUTAKHIRAN

PLENO DP HASIL PEMUTAKHIRAN

PLENO DP HASIL PEMUTAKHIRAN

PENGUMUMAN & PERBAIKAN DPS

PENGUMUMAN & PERBAIKAN DPS

REKAPITULASI DPS HASIL PERBAIKAN

REKAPITULASI DPS HASIL PERBAIKAN

PENGUMUMAN DPT

PENYUSUNAN DPTb 1

PENYUSUNAN DPTb 1

PENYUSUNAN DPTb 1