Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KESEHATAN (JKN) SESUAI UU SJSN DAN UU BPJS Kementerian Kesehatan R.I KEMENKES Sosialisasi Program Penyediaan Air Minum.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KESEHATAN (JKN) SESUAI UU SJSN DAN UU BPJS Kementerian Kesehatan R.I KEMENKES Sosialisasi Program Penyediaan Air Minum."— Transcript presentasi:

1 PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KESEHATAN (JKN) SESUAI UU SJSN DAN UU BPJS Kementerian Kesehatan R.I KEMENKES Sosialisasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Surabaya, Juli 2013

2 SISTEMATIKA PENYAJIAN 2 KEMENKES 1.PENDAHULUAN 2.DESAIN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN 3.PENUTUP 2.a. KEPESERTAAN 2.b. PELAYANAN KESEHATAN 2.c. PENDANAAN/PEMBIAYAAN 2.d. KELEMBAGAAN

3 KEMENKES PENDAHULUAN 1

4 GAMBARAN YANKES GAMBARAN YANKES KEMENKES Jika Shafa Anakku!! 1.Shafa (4 th, 8 bln) anak seorang pegawai Asuransi Central Asia. Dirawat di ICU RS St Carolous 9 bulan 14 hari, menghabiskan RP 600 juta, sebelum ditolong bu Menkes pindah ke ICU RSCM 2.Mungkin biayanya akan mencapai Rp 1 milyar 3.Orang tua tak sanggup lagi. Haruskah dia mati? 4.Rakyat kumpulkan Rp Duh, negeriku!! Azka juga penderita Guilian Barre, tapi ada Askes!! PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA JULI JAMINAN KESEHATAN

5 GAMBARAN YANKES GAMBARAN YANKES KEMENKES 1.Shafa (4 th, 8 bln) anak seorang pegawai Asuransi Central Asia. Dirawat di ICU RS St Carolous 9 bulan 14 hari, menghabiskan RP 600 juta, sebelum ditolong bu Menkes pindah ke ICU RSCM 2.Mungkin biayanya akan mencapai Rp 1 milyar 3.Orang tua tak sanggup lagi. Haruskah dia mati? 4.Rakyat kumpulkan Rp Duh, negeriku!! Azka juga penderita Guilian Barre, tapi ada Askes!! PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA JULI JAMINAN KESEHATAN Jika Shafa Anakku!!

6 MENGAPA PERLU JAMINAN KESEHATAN? Tak terjangkau Terpaksa bayar Tidak adil Membayar Sendiri Jaminan Kesehatan Individu/keluarga:Solusi : Service/jasa, Dominasi profesional, Uncertainty, Price In-elastic, Asymetry Information, PPK Induced demand. Patient ignorancy, Externality, Pelayanan Kesehatan terkendali Karakteristik Yankes: KEMENKES PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA JULI 20136

7 CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN PER PROVINSI TAHUN 2012 CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN PER PROVINSI TAHUN Prop (27%) telah mencapai kepesertaan semesta, 14 Prop (42%) kepesertaan Jamkes sudah diatas capaian Nasional KEMENKES PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA JULI 20137

8 KEMENKES DESAIN JAMINAN KES NAS 2

9 DASAR HUKUM (REGULASI) DASAR HUKUM (REGULASI)  UUD 1945 pasal 28 H ayat (1), (2), (3)  UUD 1945 pasal 34 ayat (1), (2)  Undang-Undang No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)  Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  PP No 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI)  Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan  Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS 9 9 KEMENKES PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA JULI 2013

10 Regulator BPJS Kesehatan Peserta Jaminan Kes Fasilitas Kesehatan Bayar iuran Penanganan keluhan Perjanjian Kerjasama Ajukan klaim Pembayaran Klaim Mencari Pelayanan Memberi Pelayanan Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan, Kendali Biaya & kualitas Yankes Pemerintah Sistem Rujukan Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan DESAIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KEMENKES 10 PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA JULI 2013

11  Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. PENGERTIAN & PRINSIP JKN PENGERTIAN & PRINSIP JKN a.kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah; b.nirlaba; c.keterbukaan; d.kehati-hatian; e.kepesertaan yang bersifat wajib ; f.akuntabilitas; g.portabilitas; h.dana amanat i.Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar besar kepentingan peserta KEMENKES 11 PRINSIP ASURANSI SOSIAL MELIPUTI: 11PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA JULI 2013

12 KEMENKES KEPESERTAAN 2a

13 PESERTA JKN Peserta Jaminan Kes adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau untuknya telah dibayarkan iuran menjadi peserta Jaminan Kesehatan 13 KEMENKES PESERTA MELIPUTI*): 13 1.Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan 2.Bukan PBI Jaminan Kesehatan  Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;  Pekerja Bukan penerima upah dan anggota keluarganya;  bukan pekerja dan anggota keluarganya Termasuk WNA yang tinggal di Indonesia paling singkat 6 bulan *) Perpres 12/2013, Ps. 2 & 4 PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA JULI 2013

14 Peta Jalan Menuju Kepesertaan Semesta (UHC) 20%50%75%100% 20%50%75%100% 10%30%50%70%100% `Perusahaan USAHA BESAR20%50%75%100% USAHA SEDANG20%50%75%100% USAHA KECIL10%30%50%70%100% USAHA MIKRO10%25%40%60%80%100% Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, TNI Polri ke BPJS Kesehatan Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro Penyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa 111,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan 60,07 jJuta pst dikelola oleh Badan Lain 257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan Tingkat Kepuasan Peserta 85% KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan BSKBSK 73,8 juta belum jadi peserta 90,4juta belum jadi peserta Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri 86,4 juta PBI 14 KEMENKES PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA JULI 2013

15 PENTAHAPAN PESERTA JKN *) PENTAHAPAN PESERTA JKN *) KEMENKES 15 TAHAP I PBI (86,4 JUTA JIWA) ASKES PNS + ANGGOTA KELUARGA TNI/PNS + ANGGOTA KELUARGA POLRI/PNS + ANGGOTA KELUARGA PENSIUNAN VETERAN JPK JAMSOSTEK TAHAP II SELURUH PENDUDUK YG BELUM MASUK SEBAGAI PESERTA BPJS BPJS BID KES 1 JAN 2014 PLG LMBT 2019 *) Perpres 12/2013, Ps. 6 PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA JULI 2013

16 KEMENKES PELAYANAN KESEHATAN 2b

17 Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. PAKET MANFAAT JKN *) KEMENKES 17 Manfaat MedisManfaat Non Medis Manfaat Akomodasi Manfaat Ambulans *) Perpres No. 12 Pasal 20 ay 1 & 2 PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA JULI 2013

18 PAKET MANFAAT JKN*) KEMENKES 18 YANKES DIJAMIN 1.Yankes Tk Pertama 2.Yankes Rujukan Tk Lanjutan a.Rawat Jalan b.Rawat Inap TIDAK DIJAMIN a.Tidak sesuai prosedur b.Di Faskes yg tidak bekerjasama dengan BPJS (kecuali utk kasus gawat darurat) c.Yankes yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja d.Yankes yang dilakukan di Luar Negeri e.Yankes untuk tujuan estetik f.Pelayanan untuk mengatasi infertilitas g.Meratakan gigi (ortodonsi) h.Ganggauan kes/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol i.Gangguan kes akibat sengaja menyakiti diri sendiri j.Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional k.Pengobatan yang dikatagorikan sebagai percobaan l.Alat kontrasepsi, kosmetik, makan bayi dan susu m.Perbekalan rumah tangga n.Yankes akibat bencana pd masa tanggap darurat, KLB o.Biaya pelayanan lainnya yg tidak ada hub dengan manfaat Jaminan kes yg diberikan *) Perpres No. 12 Pasal 22 & 25 PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA JULI 2013

19 FASKES TK IFASKES TK LANJUTAN 19 FASKES DALAM PENYELENGGARAAN JKN FASKES DALAM PENYELENGGARAAN JKN KEMENKES PKS DENGAN BPJS PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA JULI 2013

20 KEMENKES PEMBIAYAAN/PENDANAAN 2c

21 IURAN PESERTA JKN Wajib Penerima upah Pekerja dan Pemberi Kerja Non Penerima Upah Kelompok/ /Kel/Individu PBI Pemerintah (Rp ) Iuran Ctt PBI = Penerima Bantuan Iuran Peserta KEMENKES 21PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA JULI 2013

22 POLA PEMBAYARAN DALAM JKN KEMENKES 22 CARA PEMBAYARAN FASKES *) FASKES TK. PERTAMAFASKES TK. DUA/TIGA (LANJUTAN) a)KAPITASI b)Mekanisme lain yg lebh berhasil guna INA CBG’s *) Perpres 12/2013, Ps PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA JULI 2013

23 KEMENKES KELEMBAGAAN DLM JKN 2d

24 KELEMBAGAAN DALAM JKN KEMENKES 24 PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JKN PENYELENGGARAAN JKN PEMBINAAN, PENYIAPAN STANDAR, TARIF, NAKES & INFRASTRUKTUR FASKES PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN PENGAWASAN BPJS BID KES PEMERINTAH PPK/FASKES DJSN, LBG INDEPENDEN PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA JULI 2013

25 Pasal 43 (1)Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggung jawab untuk: a. penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); b. pertimbangan klinis (clinical advisory) dan Manfaat Jaminan Kesehatan; c. perhitungan standar tarif; dan d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kes. (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Menteri berkoordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional. KELEMBAGAAN DALAM JKN KEMENKES 25 Perpres No. 12/2013, Ps. 43 PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA JULI 2013

26 PERAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KES NASIONAL (JKN) PERAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KES NASIONAL (JKN) KEMENKES 26 PENYELENGGARA JKN PENGAWASAN *) PEMERINTAH BPJS BID KES REGULASI STANDARISASI KUALITAS YANKES, NAKES, ALKES TARIF YANKES MONEV INTERNAL PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PENYIAPAN & PENYEBARAN NAKES EKSTERNAL  Dewan Pengawas  SPI  DJSN  Lembaga Pengawas Independen UU BPJS No. 24/2012, Ps. 39 REGULATOR PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA JULI 2013

27 UU No 40 Tahun 2004 yang diikuti dengan telah disahkannya UU BPJS, telah memberi arah konkrit implementasi JK SJSN yang dimulai 1 Januari 2014 Tujuan dari JK SJSN adalah memberi perlindungan terhadap kesulitan akses pelayanan kesehatan bagi semua penduduk dengan manfaat yang sama Pelaksanaan JKN akan dilakukan secara bertahap sampai mencapai kepesertaan semesta pada tahun 2019 (Jaminan Kesehatan Semesta/Jamkesta) Penyelenggaraan JK SJSN dilakukan dengan prinsip pelayanan kesehatan terkendali (biaya dan mutu) dan berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan di RS PENUTUP KEMENKES 27PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA JULI 2013

28 TERIMA KASIH 28

29 Askes PNS (6,69%) Punya Jamkes (Insured, 68,8%) Masyarakat Sektor Informal Masyarakat Mampu Kepesertaan Semesta (Universal Health Coverage) Jaminan Kes Masyarakat Tdk Punya Jamkes (Uninsured,31,2%) Jamkesmas (32,16%) JKN BERBAGAI BENTUK JAMINAN KES KEMENKES JPK Jamsostek (2,96%) Yankes TNI/Polri (0,59%) Asuransi Pers (7,12%) Asuransi Swasta (1,51%) Jamkesda (32,16%) 29 BERBAGAI BENTUK JAMINAN KES BERBAGAI BENTUK JAMINAN KES KEMENKES 2019 PERT EV.KEUANGAN DINKES TANGGERANG, BANDUNG 5-6 JULI 2013


Download ppt "PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KESEHATAN (JKN) SESUAI UU SJSN DAN UU BPJS Kementerian Kesehatan R.I KEMENKES Sosialisasi Program Penyediaan Air Minum."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google