KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KOORDINASI ULP KEMENTERIAN PUPR EVALUASI LELANG DINI 2017 & PERSIAPAN LELANG DINI 2018 Jakarta, 20 April 2017 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

OUTLINE I. Perbandingan Antara Rencana dengan Hasil Paket yang di Tanda Tangan Kontrak II. Hal-hal yang Menyebabkan Melesetnya Target Tanda Tangan Kontrak III. Kasus - kasus yang Menghambat IV. Upaya Menyelesaikan Pelelangan TA. 2017 V. Hal – Hal yang Perlu Diperbaiki Untuk 2018

Perbandingan Antara Rencana dengan Hasil Paket yang di Tanda Tangan Kontrak

Rencana dan Hasil Paket yang di Tanda Tangan Kontrak

Perbandingan Antara Rencana dengan Hasil Paket yang di Tanda Tangan Kontrak

PERBANDINGAN PROGRES 2016/2017 19 April 2017 pk 16.00 2016 – Rp. 98,2 Trilyun 12,20 % 2017 – Rp. 103,6 Trilyun 12,43 %

Penyebab Melesetnya Target Tanda Tangan Kontrak terkait Waktu, Pola Kerja dan Kebijakan Pendukung. Umum Pembahasan anggaran. waktu: baru dapat diselesaikan di bulan November. Dokumen lelang menunggu final hasil pembahasan ini; Metode Pembahasan: pembahasan per direktorat sektor. memakan waktu lama. Peran ULP Peran ULP belum maksimal, bersifat adhoc melekat unit struktural mempunyai beban pekerjaan struktural yang berat; Belum ada target lelang dini di Satuan Kerja , belum optimal; Pola kerja Pengadaan yang relatif masih sama.

Hal-hal yang Menyebabkan Melesetnya Target Tanda Tangan Kontrak Teknis Dokumen pendukung lelang (standar dokumen pengadaan yang menjadi acuan) belum siap. Contoh : Dokumen standar paket long segment Ditjen Bina Marga baru siap diakhir bulan Oktober 2016. Sehingga paket-paket long segment baru dapat dilelangkan setelah Oktober 2016; Kebijakan teknis terkait pengadaan muncul di bulan November 2017 seperti kebijakan penggantian pasangan batu menjadi precast di Ditjen SDA akibatnya harus dilakukan penghitungan ulang HPS; Desain dan EE dari Satker perencanaan belum siap (banyak terjadi di Ditjen Bina Marga); Design/Prototype rumah susun oleh Pusat untuk diimplementasikan terdiri dari desain inti, belum termasuk desain jalan dan fasilitas umum. Perlu desain untuk jalan dan fasum. Mekanisme penyerahan design/prototype kepada Satker wilayah tidak formal (tidak dengan surat resmi hanya pemberian softcopy design/prototype) mengakibatkan keraguan-raguan untuk menggunakan desain tersebut (di Ditjen Penyediaan Perumahan).

Kasus - kasus yang Menghambat Jumlah Paket Lelang Ulang : 693 paket Jumlah Paket Batal Lelang : 470 paket Total sanggahan sebanyak 380 dari 260 paket Karena Sanggahan Benar : 3 paket PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ : 15 paket Akibat kelalaian Pokja Kesalahan input data Kesalahan dokumen pada satu Pokja -> seluruh paket salah Terjadi kesalahan dalam hal mengupload dokumen lelang sehingga diperlukan pembatalan agar dapat segera dikoreksi untuk diumumkan kembali. Dokumen Lelang Belum Ter-upload Pengumuman Lelang yang pertama menggunakan token spse 2016 Nilai HPS tidak Tayang (diisi nol) Perbaikan metode pengadaan dari Pemilihan Langsung menjadi Pelelangan Umum

Kasus - kasus yang Menghambat Akibat KPA Perubahan nama paket di RAKKL Dana tidak tersedia di dalam DIPA Akibat PPK Perubahan desain Menunggu Izin MYC Terjadi kekeliruan koefisien RAB sehingga dilakukan Revisi HPS

Kasus - kasus yang Menghambat Akibat Sistem Sistem Eror, dikarenakan Perbaikan Instalasi Listrik Pada Lelang Pertama, jadwal lelang tidak dapat diisi dengan lengkap oleh pokja. Terjadi kesalahan pada sistem SPSE sehingga penyedia jasa tidak dapat mendaftar untuk mengikuti lelang pada paket tersebut Kesalahan dalam proses lelang Ada Lelang Ulang Karena Instruksi PPK

Kasus - kasus yang Menghambat Permasalahan Lain Pembahasan sistem eprocurement untuk PLN belum disepakati, lender masih ragu /keberatan menerapkan SPSE International Competitive Bidding (ICB) yang dikembangkan LKPP ( KFW /Jerman, World Bank, JICA). Pengaduan dari berbagai pihak Menggunakan data di SPSE dan mempertentangkan perlakuan yang berbeda antar pokja. Karena tidak direspon melanjutkan pengaduan ke APH. KPPU : contoh kasus SDA-SUMUT, Pokja diputus bersalah (ikut berpartisipasi dalam persekongkolan) Interpretasi pokja terhadap regulasi : penggunaan surat perpanjangan SBU, legalisir dokumen oleh pihak yang berhak.

Kasus - kasus yang Menghambat Kerusakan jaringan internet (kabel serat optic putus) wilayah Papua dan Papua Barat Diterbitkannya SE Gubernur Papua Nomor : 0032/14811/SE tentang Penetapan hari libur dan cuti bersama Natal (19-27 Desember 2016) dan Tahun Baru (2 Januari - 6 Januari 2017); Kurang koordinasi antara kegiatan daerah dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pusat (di Ditjen Cipta Karya). Kegiatan pendampingan pusat menunggu kesiapan program di daerah; Readiness criteria Paket yang belum dipenuhi.

Status Pelelangan TA. 2017 Terkontrak 80,50% Proses Lelang 14,26% Total Paket : Rp. 76,792 Triliun 11.079 Nilai : Terkontrak 7.608 Paket Rp. 61,816 Triliun 80,50% MYC Lanjutan : 621 Paket Rp. 28,163 Triliun 36,67% MYC Baru + Tahunan : 6.987 Paket Rp. 33,653 Triliun 43,82% Proses Lelang 2.215 Paket Rp. 10,953 Triliun 14,26% Belum Lelang MYC 154 Paket Rp. 1,810 Triliun 2,36% Tahunan 1.102 Paket Rp. 2,213 Triliun 2,88%

Upaya Menyelesaikan Pelelangan TA. 2017 TOTAL

Upaya Menyelesaikan Pelelangan TA. 2017 TAHUNAN TAHUN JAMAK

Upaya Menyelesaikan Pelelangan TA. 2017 1. Desain belum siap , perlu PERCEPATAN PENYELESAIAN DESAIN 2. Izin MYC dari Kemenkeu , PERLU DIKAWAL 3. Revisi anggaran, PERCEPATAN REVISI 4. Proses Rencana Persiapan Biaya (RPB) belum selesai, PERCEPATAN 5. Readines Criteria belum dipenuhi, SEGERA DILENGKAPI

Potensi Pengaduan Pokja sering mengevaluasi SBU/SIUJK yang telah habis masa berlakunya Penyedia sering manawarkan SBU yang masih terdaftar di lpjk.org dan bukan yang terdaftar di lpjk.net Pokja dianggap kurang tepat dalam menilai KD penyedia yang diumumkan sebagai pemenang Dugaan adanya persengkongkolan horizontal serta praktek monopoli Penentuan Persyaratan kualifikasi perusahaan kecil / non kecil dan Kualifikasi SBU

Hal – Hal yang Perlu Diperbaiki Untuk 2018 Solusi : Instruksi pelelangan dini dibuat lebih awal misalnya di bulan Mei; Disusunnya target pencapaian lelang dini masing-masing satker (alternatif dengan cara kontrak kinerja Kepala Satker, Kepala ULP); Kebijakan pendukung pimpinan dalam bentuk regulasi untuk mencapai target lelang dini; Perlunya disusun kalender pengadaan yang pasti ( perubahan pola kerja ); misal : Juni ditetapkan paket-paket lelang dini (50%) yang tidakterpengaruh perubahan alokasi dari pembahasan. Juli persiapan dokumen teknis paket lelang dini. Agustus seluruh Paket Lelang Dini sudah masuk SIRUP. September Usulan Pokja dari Satker ke ULP dan Penyiapan Dokumen Pengadaan. Oktober mulai lelang dini. Pembicaraan lebih awal dengan lender untuk penyepakatan metode elektronik paket ICB.

Hal – Hal yang Perlu Diperbaiki Untuk 2018 Penggunaan TIK (Sistem Informasi) untuk Proses administrasi pengadaan -> Proses dari KPA sampai dengan PPHP Pemantauan Readines Criteria Pemantauaun Paket Desain untuk memantau secara ketat pekerjaan desain untuk pekerjaan konstruksi. Pemantauan dilakukan oleh Unit Organisasi dan ULP. Meningkatkan pemanfaatan INFORMASI dan KOMUNIKASI ANTAR POKJA, untuk mengurangi terjadinya INKONSISTENSI KEPUTUSAN.

Kebutuhan SOP ULP Kementerian PUPR

SOP yang Telah Disusun SOP Pengadaan Terintegrasi SOP Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) SOP Penerbitan SK Penugasan Pokja SOP Pemilihan Penyedia Barang / Jasa

TERIMA KASIH