e-Catalogue Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pengembangan LPSE Nasional Menuju 100% Eprocurement
Advertisements

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
Pengadaan Barang/Jasa
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Dalam aplikasi e-purchasing Kendaraan Bermotor, ada 3 user yang terlibat yaitu
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
e-PURCHASING BUKU KURIKULUM 2013
Dalam aplikasi e-purchasing Kendaraan Bermotor, ada 3 user yang terlibat yaitu
LKPP Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Oleh Ir. Ikak G. Patriastomo, MSP
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Universitas Negeri Gorontalo.
E-PURCHASING (Intermediate) Custom animation effects: spotlight text
PENERAPAN e-PROCUREMENT
E-KATALOG E-PURCHASING.
PENERAPAN E-CATALOGUE
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010
Pemerintah Kota Prabumulih
Tata Cara e-Purchasing
Pengadaan Secara E-Purchasing
SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015.
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
RANCANGAN REVISI PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP
KEBIJAKAN dan teknis RENCANA UMUM PENGADAAN
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
e-Purchasing melalui e-Catalogue
LANGKAH -LANGKAH PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MATERI 7 PENGANTAR E-PROCUREMENT
Sistem Informasi Pendukung SPSE (SIPS)
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Suyitno LPSE Depdiknas
KONSOLIDASI PENGADAAN
E-TENDERING CEPAT.
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015
E-Kontrak non e-tendering
Kebijakan Pengelolaan Obat Publik melalui sistem e-catalogue
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
BARANG/JASA PEMERINTAH
E Kontrak Non E Tendering
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
Aplikasi SPSE versi 4.3 LPSE Kementerian Kesehatan
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
APLIKASI MONEV PENGADAAN TERDISTRIBUSI
KEBIJAKAN E-PROCUREMENT NASIONAL Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SPSE 4.3 dan Implementasi Cloud LPSE Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 ULP  UKPBJ.
MATERI PENGENALAN SPSE V4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.
PENGADAAN BARANG/JASA
KATALOG ELEKTRONIK DAERAH
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v 4.3
Untuk mengajukan Pertanyaan, kritik, maupun saran :
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
Seksi Bimbingan Teknis LPSE
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Transcript presentasi:

e-Catalogue Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah

Konten Pengenalan e-Katalog Payung hukum Alur proses Jenis-jenis e-Procurement Latar belakang Penunjukan langsung, e-Catalogue, e-Purchasing Para pihak (Penyedia, LKPP, K/L/D/I) Payung hukum Perpres 54 (pasal 110) Perka LKPP (no.4 dan 6 th.2011) Kontrak Payung (framework agreement & framework contract) Alur proses Gambaran umum aktivitas PPK, Panitia, PPHP

Pengenalan e-Katalog Jenis-jenis e-Procurement e-Reverse Auction e-Catalog e-Tendering

1. e-Reverse auction 850 900 950 1000 900 1300 850 Internet e_ Procurement server Panitia 850 900 Terminal Penyedia Internet 950 1000 900 !! !! 1300 850

e-Catalog e_ Procurement server Panitia 1000 850 Terminal Penyedia 900 Internet 1300 800 1000 850 900 1300 800

3. e-Tendering Internet e_ Procurement server Panitia Terminal Penyedia Internet

Pengenalan e-Katalog Latar Belakang Bahwa untuk harga barang yang sudah pasti (fixed price), tidak efisien lagi jika proses pengadaannya melaui pelelangan (e-Tendering), dan lebih tepat dengan cara e-Katalog. Penunjukan langsung? e-Katalog? e-Purchasing? Para pihak dalam e-Katalog Penyedia LKPP K/L/D/I

Payung Hukum Perpres 54 (pasal 110) Perka LKPP (no.4 dan 6 th.2011) Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik (E-Catalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi spesifikasi dan harga Barang/Jasa. Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP. Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung (framework contract) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu. Perka LKPP (no.4 dan 6 th.2011) Kontrak Payung (framework agreement & framework contract)

Alur Proses Pricelist INAPROC Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah

1. Pricelist INAPROC Harga hasil negosiasi (diperbarui bulanan) Bisa dilihat umum Panitia Pengadaan sebelum menggunakan aplikasi SPLKP harus melihat dulu harga di Pricelist INAPROC Dipisah per penyedia, merk, dan wilayah distribusi Menampilkan daftar harga kendaraan (komponen harga dan pajak), ongkos kirim, spesifikasi kendaraan, dan jaringan dealer

2. Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah PPK memasukkan data pengadaan langsung (paket, panitia, HPS), survey + negosiasi, dan kontrak -> cetak surat pesanan Berdasarkan Perka No. 6 Tahun 2011, penunjukan langsung kendaraan pemerintah wajib menggunakan sistem dari LKPP

2. Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah Pasal 4 ayat (2) PPK dalam melaksanakan penunjukan langsung Kendaraan Pemerintah menggunakan Sistem Penunjukan Langsung Kendaraaan Pemerintah Pasal 7 ayat (1) PPK mencetak Surat Pesanan kendaraan pemerintah melalui Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah

2. Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah Pasal 7 ayat (5) PPK memasukkan data tanggal penerimaan kendaraan, STNK, dan BPKB dalam Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah

2. Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah Role Admin (LKPP) Admin Agency (masing-masing instansi) User Account dapat diminta ke Admin di LKPP ULP (masing-masing instansi) User Account dapat diminta ke Admin Agency masing-masing instansi

2. Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah Struktur Paket Kendaraan 1 Kendaraan 2 Kendaraan ...

2. Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah Alur 2 Daftar Paket Penunjukan Langsung Buat Paket Daftar Kendaraan Tambah Kendaraan Negosiasi

2. Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah Alur 3 Daftar Paket Penunjukan Langsung Input Informasi Kontrak Cetak Surat Pesanan

Terima kasih