PERTEMUAN 2 PEMILIHAN KEGIATAN USAHA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pajak Penghasilan Pasal 22
Advertisements

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM) DASAR HUKUM  UNDANG2 NO. 8 TAHUN 1983 & 18 TAHUN 2000 PENGERTIAN-PENGERTIAN.
Pengusaha Kena Pajak.
 Obyek : 1. Impor barang 2. Pembayaran atas pembelian barang yg dilakukan oleh Dirjen Anggaran, bendaharan pemerintah baik pusat maupun daerah 3. Pembayaran.
Pajak Penghasilan Pasal 22
WITHOLDING TAX PPh PASAL 22.
Pajak Penghasilan 22 Pertemuan 6.
PPN.
MATERI KULIAH PPH PASAL 22
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Matakuliah : A0572/ Perpajakan Tahun : 2005 Versi : Revisi 1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1 PERTEMUAN #6 TARIF DAN DPP Matakuliah: F0462 / PPN dan PTLL Tahun: 2006 Versi: 1.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
Pajak Penghasilan Pasal 22
JAWABAN LATIHAN SOAL MATERI “PIUTANG”
1 Pertemuan IX PPN - PPnBM Matakuliah: F0412/PERPAJAKAN Tahun: 2006 Versi: 09/13.
PERTEMUAN #2 OBJEK DAN SUBJEK PPN
SOSIALISASI PERPAJAKAN DANA BOS TAHUN 2015 KEMENAG KAB. DEMAK
Materi 5 Pengertian PPh Ps 22 Penghitungan PPh Ps 22
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPN DAN PPnBM
PPh Pasal 22 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh: Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi/lembaga pemerintah dan.
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22
HUKUM PAJAK DAN PERPAJAKAN Suranto, S.Pd, M.Pd
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Pajak Penghasilan Pasal 22
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Pengantar PPN.
Akuntansi Pajak Pengasilan Pasal 22 ( PPh 22)
PPh PASAL 22 OLEH KELOMPOK 6 :
PERTEMUAN 4 MEMANFAATKAN FASILITAS PERPAJAKAN
Vhika Meiriasari, S.E, M.Si
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
Materi 4.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Jika terjadi penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, PKP wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak [ Memori.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
PPh Pasal 22 Kelompok : Amalia dewi R Devi yeniasari Putri ari sandi
Pajak Penghasilan Pasal 22
PPh Pasal 22 Landasan Hukum: Pasal 22 UU PPh PMK No. 154/ PMK.03/ 2010
PPh Pasal 22 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh: Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah.
Sesi 10 PPh Pasal 22 Hafiez Sofyani, SE., M.Sc..
ASSALAMU’ALAIKUM Wr.Wb.
BAB VIII STRUKTUR PERPAJAKAN.
Oleh Tunas Hariyulianto, SE.MSi.
PPh Pot-Put PPh Pemotongan dan Pemungutan
KEBIJAKAN FISKAL PENGERTIAN
Pajak Penghasilan PASAL 22
PPh. Pasal 22.
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, 23, 24, 25 dan 26
Pajak Penghasilan (PPh 22)
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
TUGAS PERPAJAKAN.
Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn- BM)
Perencanaan Pajak PPh Pasal 22
PPh Pasal 22 Pengertian: Merupakan pembayaran pajak penghasilan
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Pajak Penghasilan Pasal 22 “PPh Pasal 22”
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PENDAHULUAN PPN merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung.
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
Pajak Penghasilan PASAL 22 Kelompok 3. Pajak Penghasilan Pasal 22 atau disingkat PPh Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak.
Transcript presentasi:

PERTEMUAN 2 PEMILIHAN KEGIATAN USAHA 2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

PENDAHULUAN Pemilihan kegiatan usaha digunakan untuk mengetahui titik lemah dan kekuatan yang dimiliki masing2 kegiatan usaha dari sudut pandang fiskal (pajak) Pemilihan kegiatan usaha dengan pertimbangan pajak juga diperlukan untuk menentukan rugi laba yang akan dicapai perusahaan, karena hal tersebut akan mempengaruhi pajak 2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

PENDAHULUAN Dapat digunakan untuk calon pengusaha, sedangkan untuk pengusaha yang sudah memilih kegiatan usaha, dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Pengusaha dituntut untuk mampu membaca kebijakan pemerintah dalam memberikan fasilitas fiskal dan mengimplementasikan kebijakan fiskal tsb dalam keegiatan usahanya. 2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

Bidang Pertanian Meliputi : Pertimbangan pengenaan PPh Pertanian, perkebunan, dan kehutanan Peternakan, perburuan atau penangkapan maupun penangkaran Perikanan baik dari penangkapan maupun budidaya Pertimbangan pengenaan PPh Perhitungan PPh Badan = Badan Usaha lain Terdapat kewajiban pemungutan PPh 22 yang dilakukan oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, pertanian, peternakan, perikanan dengan tarif 0,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. 2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

Bidang Pertanian Pertimbangan pengenaan PPN Badan usaha tersebut ditunjuk sebagai pemungut PPh 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau dieskpor. Pertimbangan pengenaan PPN Pertanian Hasil dari pertanian merupakan barang yang tidak dikenakan PPN selama hasil pertanian tersebut diserahkan oleh petani. Gabah merupakan hasil pertanian yang dibebaskan PPN. Untuk mengubah gabah menjadi beras dibutuhkan proses penggilingan. Apabila penggilingan tsb menggunakan jasa penggilingan, maka dikenakan PPN, kecuali melakukan penggilingan sendiri. Oleh karena itu, semua pengusaha jasa penggilingan gabah merupakan PKP. 2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan Hasilnya berupa kayu, dengan perlakuan sbb : Kayu bulat (log) : tidak dikenakan PPN apabila ddiserahkan oleh petani Kayu olahan dikenakan PPN Perikanan Kegiatan bidang perikanan yang dibebaskan PPN : Ikan Benih Makanan ikan Bahan baku pembuatan makanan ikan 2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

Bidang Pertanian Peternakan Khusus untuk udang, perusahaan coldstorage dianggap “menghasilkan” produk baru, seperti : udang mentah beku, udang rebus dan hasil laut masak lain yang dibekukan, maka atas “produk” tersebut dikenakan PPN Peternakan Kegiatan perburuan, penangkapan maupun penangkaran dibebaskan PPN, seperti : makanan ternak, unggas, bahan baku makanan ternak & unggas, benih peternakan/penangkaran. Hewan utk fattening (penggemukan) dikenakan PPN, hewan utk breeding dibebaskan PPN 2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

Bidang Pertambangan Pertimbangan Pengenaan PPN Minyak bumi : tidak terutang PPN bila dijual sebagai minyak mentah (crude oil) Batu bara : tidak terutang PPN bila dijual sebelum diolah menjadi briket. Panas bumi : Impor tidak dikenakan Bea Masuk, PPN, PPnBM PPN ditangguhkan pembayarannya atas jasa pencarian & pengeboran. PPN masukan dapat dikembalikan bila : Bagian pemerintah telah disetor SPT Tahunan 5 tahun terakhir telah dimasukkan Tidak terdapat tunggakan pajak Pengembalian PPN paling banyak sebesar penyetoran jumlah bagian pemerintah 2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

Pertimbangan Pengenaan PPh 2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

Bidang Industri Pertimbangan Pengenaan PPh PPh Tahunan tidak ada perbedaan, namun dilihat dari kewajiban pemungutan maka terdapat perbedaan yaitu PPh 22. Yang menjadi pemungut PPh 22 adalah : Bendahara pemerintah Badan tertentu yang melakukan impor atau kegiatan usaha produksi tertentu, yaitu : Industri kertas (0,1%) Industri baja (0,3%) Industri semen (0,25%) Industri otomotif (0,45%) 2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

Bidang Industri Pertimbangan Pengenaan PPN Pada dasarnya tarif PPN dan dasar pengenaan untuk industri tidak ada perbedaan, yaitu 10% dari DPP. Namun ada industri tertentu yang pengenaannya berbeda, seperti : Industri hasil tembakau : 8,4% dari harga bandrol Industri rekaman gambar dan suara : 10% dari harga jual rata-rata Untuk kedua industri tsb, pelunasannya juga berbeda. Industri lain pelunasan PPN pada saat produk terjual, tapi untuk 2 industri tsb pelunasannya pada saat akan penebusan pita cukai walaupun produknya belum terjual 2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

Bidang Konstruksi 2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

2015 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA