SOSIALISASI PERPAJAKAN

SOSIALISASI PERPAJAKAN
PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
Pengusaha Kena Pajak.
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 17 Saat Penyerahan Saat Terutang Pajak Saat.
KPP PRATAMA JAKARTA KRAMATJATI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN
Pajak Pertambahan Nilai
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pelatihan Bendahara PERPAJAKAN.
Pajak Pertambahan Nilai (Sesi 2)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
PERTEMUAN #1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PPN
Aktiva LAIN-LAIN AKTIVA LAIN-LAIN
PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PPN 40.
ASPEK PERPAJAKAN BAGI YAYASAN PENDIDIKAN
PENGANTAR PERPAJAKAN ORGANISASI NIRLABA
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN
Ketentuan Pajak untuk Hibah Penelitian
SOSIALISASI PERPAJAKAN DANA BOS TAHUN 2015 KEMENAG KAB. DEMAK
GAMBARAN KONDISI KEUANGAN STASI POJOK SAMPAI DENGAN AGUSTUS TAHUN 2016
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
KPKD BPKAD Kota Administrasi Jakarta Timur
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
FAKTUR PAJAK KETENTUAN YANG MENGATUR ■ 38/PMK.03/2010
MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SATKER BLU
Penghitungan PPh Final
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
AKUNTANSI PAJAK PPN Sebagaimana kita ketahui, fihak yang dikenakan kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (disingkat PPN) adalah Pengusaha Kena.
Saat Pembuatan Faktur Pajak
PT Abangku Sayang (NPWP : ), Jalan Kayu No
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Materi 6 Pengertian PPh Ps 23 Penghitungan PPh Ps 23
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
PPh Pasal 21 Perpajakan 2 15/11/2016.
Jika terjadi penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, PKP wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak [ Memori.
Pertemuan 05 Pembagian jenis pajak, obyek pajak dan subyek pajak
ASPEK PERPJAKAN Bidang penelitian.
Penetapan dan Ketetapan Pajak
STP dan Ketetapan Pajak
PEMUNGUT PPN Niken Nindya H, SE., MSA., CA..
MATERI KULIAH PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA
PPN MEMBANGUN SENDIRI Niken Nindya H, SE., MSA., CA.
Bagi Bendahara Kelurahan/Desa
GROUP QUIZ PERPAJAKAN 1 SELASA, 04 APRIL 2017.
PENYESUAIAN LPJ BOS (REVISI) Oleh : CHAIRONI HIDAYAT, S.Ag., M.M.
PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN DANA DESA
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA PEMERINTAH
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN/SPJ
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Aspek Perpajakan Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc
Kewajiban Pajak dan Pelaporan PPATK Bagi Koperasi Kredit.
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH / LEMBAGA NEGARA Oleh: KPP Pratama Tenggarong Tenggarong, 11 Januari 2018.
SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN HIBAH DAMAS PENGEMBANGAN MATA KULIAH BERBASIS IT FK-KMK UGM TAHUN 2019.
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN DANA DESA KPP PRATAMA PALOPO 2017.