PEMILU 2009 di JATENG : PROBLEM DAN PROSPEK

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

Advertisements

KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.

SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen. SUBSTANSI KAMPANYE Dasar Hukum: UU 10 /2008 PEMILU -Kampanye Pasal 76 – 140 UU 10/2008 -Peraturan KPU No.19/2008.

SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.

PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA

MENCIPTAKAN PEMILU BERKWALITAS

BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU

APBN dan SISTEM PENGANGGARAN NEGARA

SALAM ADHYAKSA.

EVALUASI Pelaksanaan Pemilu dengan Undang-Undang yang Berbeda

PEMILU DI INDONESIA TUGAS : BUATLAH SLIDE INI MENJADI SEBUAH MAKALAH DENGAN KETENTUAN : MAKSIMAL 5 HAL, 2 SPASI , DI KUMPUL MINGGU YANG AKAN DATANG TUGAS.

Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.

PENYUSUNAN TAHAPAN PEMILU KDH TAHUN 2010

TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019

KPU Provinsi Jawa Tengah

Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019

PERATURAN KPU TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PKPU Nomor 11 Tahun 2015; dan PKPU Nomor 15 Tahun 2016.

PENYELENGGARAAN PEMILU

LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.

Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada

PENGADAAN JASA KUASA HUKUM

PENGADAAN JASA KUASA HUKUM

DISKUSI KELOMPOK PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILU SERENTAK

KPU Komisi Pemilihan Umum

SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN/PPK

Potensi Sengketa Pemillu Presiden dan Wakil Presiden

BIMTEK MUTARLIH (PELAKSANAAN COKLIT) PILGUB JATENG 2013 BAGI PPS

Konstitusionalitas KPU Bersifat Nasional, Tetap Dan Mandiri

Yang Plus-Plus dan yang Minus-Minus di Revisi UU Pilkada

Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menjadi Perempuan Cerdas Berpolitik

PENGANTAR DISKUSI REGULASI PROSEDUR ETIK

Kodifikasi Undang-undang Pemilu

Quo Vadis Penyelenggara Pemilu

Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah

Komponen Anggaran Pilgub

PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup

Eksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif Moh. Ikmal, M

Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,

PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI

MENGAPA HARUS ADA PEMILU

KPU Provinsi Jawa Tengah

Evaluasi Pemilukada Di Jawa Tengah Tahun 2010

PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

Landasan Kebijakan UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara, APBN dirancang oleh Presiden dibahas bersama DPR Produk UU yang lain dapat dibentuk Presiden atau.

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC

PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI HAL-HAL PENTING TERKAIT PEMILU 2014

Disampaikan oleh kpu KAB. KARANGANYAR

(Kordiv. Organisasi & SDM Panwaskab Karanganyar)

KPU KAB. KARANGANYAR DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PEMILU

Pemilu di Indonesia Tahun 2004

PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PENGADAAN , PENCETAKAN DAN DISTRIBUSI

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”

PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.

SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.

TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.

Transcript presentasi:

PEMILU 2009 di JATENG : PROBLEM DAN PROSPEK

Pemilu Demokratis dan Berkualitas Ramelan Surbakti : Menjamin kepastian hukum; Penyelenggara melaksanakan Pemilu berpegang pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan akuntabel.

PROBLEM No. Pokok Masalah Pemilu 2004 Pemilu 2009 1. UU Pemilu terlambat terbit 13 Bln sblm Pemilu 2. Pembentukan Penyelenggara Pemilu berhimpiitan dgn pelaksanaan tahapan. Anggota KPU dibentuk 3 Th sblm pelaksanaan Pemilu. KPU Prov. KPU Kab/Kota bersamaan dgn pelaksanaan tahapan Syarat Anggota PPK, PPS, KPPS lebih mudah Anggota KPU dibentuk 18 bln sblm pelaksanaan Pemilu. KPU Prov. KPU Kab/Kota bersamaan dgn pelaksanaan Pemilu KDH dan persiapan Pemilu 2009 Syarat Anggota PPK, PPS, KPPS lebih berat 3. Pembentukan Sekretariat KPU Prov/ Kab/Kota 4. Sistem multi partai sederhana belum tercapai 24 Parpol Peserta Pemilu 38 Parpol Peserta Pemilu 5. Anggaran Top Down

Masalah Daftar Pemilih DP4 tidak akurat; Sistem stelsel aktif; Masa tugas PPK, PPS berakhir sebelum penetapan DPT; UU 10/2008 mengatur pemilih dlm keadaan tertentu (sakit, menjadi tahanan, bencana alam, menjalankan tugas) masuk dalam daftar pemilih tambahan sampai dengan H-3; Rekapitulasi DPT, perencanaan TPS dan logistik terganggu.

ANGGARAN PEMILU 2009 DASAR HUKUM : Pasal 114 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, menyebutkan bahwa Anggaran Belanja KPU, Pemilu Legislatif dan Pilpres bersumber dari APBN.

DUKUNGAN PEMDA DALAM PEMILU 2009 DASAR HUKUM : Pasal 121 UU 22/2007, KPU Prov. dan KPU Kab/Kota dpt kerjasama dgn Pemda serta mendpt bantuan dan fasilitas dari Pemda sesuai Peraturan Per UU. Peraturan Presiden No. 2/2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 meliputi penugasan personil Sekretariat PPK, PPS dan penyediaan sarana ruangan

ANGGARAN PEMILU 2009 YG DIKELOLA KPU JATENG KPU Provinsi Jawa Tengah mengelola DIPA Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari : Bagian Anggaran 076; untuk biaya rutin Bagian Anggaran 999; untuk biaya tahapan

PEMILU 2009 ANGGARAN PEMILU 2009 DI JAWA TENGAH COVERAGE AREA: 35 KABUPATEN/KOTA 573 KECAMATAN 8.574 DESA/KELURAHAN 88.965 TPS PEMILIH : 26.197.936 DANA APBN : BA 076 : 2.364.713.000 BA 999 : 109.970.724.000

ANGGARAN PEMILU LEGISLATIF 2009 Belanja Pegawai: 1.145.054.000 (48,42%) Belanja Barang 1.199.659.000 (50,73%) Belanja Modal: 20.000.000 (0,85%) DIPA KPU Prov. Jateng BA 076 : 2.364.713.000 Anggaran Masih Diblokir: 1.014.620.000 (42,91%) Anggaran Yg Dpt Dicairkan Belanja Pegawai Dan Belanja Pemeliharaan: 1.350.093.000 (57,09%)

ANGGARAN PEMILU LEGISLATIF 2009 Belanja Honor: 726.050.000 (0,66%) Belanja Barang : 85.487.247.000 (77,74%) Belanja Jasa: 11.811.221.000 (10,74%) DIPA KPU Prov. Jateng BA 999 : 109.970.724.000 Belanja Sewa: 10.000.000 (0,01%) Belanja Perjalanan: 537.601.000 (0,49%) Belanja Modal 11.398.605.000 (10,37%)

PROSPEK PEMILU 2009 DI JATENG Penyelenggara di tingkat Provinsi, Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS telah berpengalaman Pengadaan dan distribusi logistik lebih awal Rentang kendali KPU Jateng pada penyelenggara tingkat Kab/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS.