Norma Hukum Negara Menurut Hans Nawiasky

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Penetapan perubahan UUJN Penafsiran dan pembahasan
Advertisements

JENIS & KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERAT
Di bagi ke dalam asas-asas fomal dan yang material.
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
WIDYAWATI BOEDININGSIH / WATIEK S
PANCASILA 5 PENGERTIAN HUKUM DASAR
Otonomi Daerah Pengantar
Jenis Peraturan Perundang – undangan di Tingkat Pusat
FUNGSI DAN TUJUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM NEGARA HUKUM
MINGGU KE XI + XII PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 18 UUD 1945
PERTEMUAN 4 dan 5 SUMBER HTN.
P E N G A N T A R SONY MAULANA S. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
DASAR NEGARA & KONSTITUSI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Modul Kuliah Ilmu Perundang-undangan
SONY MAULANA S. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
Jenis dan fungsi peraturan perundang-undangan
NORMA DAN SUSUNAN NORMA DALAM NEGARA
ASAS HAN 1. ASAS LEGALITAS 2. Larangan Detournement de Pouvoir
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia (Pembukaan UUD 1945)
NORMA HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
@orinton Purba,SS, SH Diselengarakan oleh INRED JAKARTA Hotel Ibis, 20 Agustus 2007 Orinton Purba, SS, SH. Pelatihan Legal Drafting Rancangan Peraturan.
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN DALAM HAN Depok, 16 Mei 2014
Pancasila Sebagai Dasar Negara
Materi Ke-5: Karakteristik Norma Hukum
Pancasila sebagai dasar negara
smarticle/fhui/ilper/2011
Materi muatan ilmu perundang-undangan
TEKNIK MENYUSUN KEPUTUSAN
Pancasila sebagai dasar negara
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
Lembaga Legislatif Indonesia
Sumber-Sumber Kewenangan HUKUM Administrasi negara
PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
OTONOMI DAN PTNBH KONSTITUSIONAL.
TEKNIK MENYUSUN KEPUTUSAN
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
smarticle/fhui/ilper/2014
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 DR Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
BAHASA, NORMA, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
Otonomi Daerah Pengantar
Materi: Sistem Pembagian Kekuasaan
Ilmu Perundang-undangan Fitriani A Sjarif, SH,MH
MATERI MUATAN UU SONY MAULANA S..
Materi Ke-13: Pengujian Terhadap Perda (Toetzingrecht)
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
HUBUNGAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
Materi Ke-13: Pengujian Terhadap Perda (Toetzingrecht)
DASAR NEGARA & KONSTITUSI
DASAR NEGARA & KONSTITUSI
Tugas Pembelajaran PPKn Berbasis IT
Pancasila sebagai dasar negara
Perundang-undangan di Indonesia
Nilai nilai pancasila dalam staatsfundamentalnorm
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia
TEORI TENTANG HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dinamika Demokratisasi di Indonesia
ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HIERARKI SME NORMA & NORMA HUKUM DALAM NEGARA Modul Kuliah Ilmu Perundang-undangan SONY MAULANA S. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Materi Ke-4: Norma.
smarticle/fhui/ilper/2015
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
DASAR NEGARA & KONSTITUSI
Sistim Norma Dilihat dari validitas suatu norma Sistim Norma Statis
Januari Sihotang, S.H., LL.M.
BAHASA, NORMA, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
INSTRUMEN PEMERINTAH FAKULTAS HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
“Philosophische grondslag ” Sunarya. MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Memiliki 3 implikasi: 1. Implikasi politis = Pancasila sebagai ideologi 2. Implikasi.
Transcript presentasi:

Norma Hukum Negara Menurut Hans Nawiasky 4 Tingkatan dalam Norma Hukum Negara Staatsfundamental Norm Staatsgrund gesetz Formelle gesetz Verordnung dan Autonom satzung

Karakteristik Norma Hukum Staatsfundamentalnorm Menurut : Notonagoro : Pokok kaidah fundamental negara Hamid S.A : Norma fundamental negara UUD 1945 : Norma dasar/dasar negara bersifat presupposed, axiomatis merupakan tujuan/kebijakan pada umumnya Masih merupakan norma hukum tunggal sumber dan dasar pembentukan staatsgrundgesestz

Staatsgrundgesetzs Formell Gesetz berisi tujuan dan kebijakan negara pada umumnya tapi lebih konkrit (sudah ada pasal- pasalnya) dirumuskan dalam norma tunggal merupakan sumber dasar pembentukkan formel gesetz/peraturan perundang-undangan Formell Gesetz Merupakan tujuan dan kebijakan lebih konkrit lagi, sudah dapat berlaku bagi masyarakat (dalam pasal-pasal) Dapat dirumuskan dalam norma tunggal (hanya ada cara berperilaku/mengatur) atau dalam norma berpasangan (ada sanksi) Produk legislatif Sumber dan dasar dari verordnung dan autonome satzung

Verordnung & Autonome Satzung Kelompok norma hukum terakhir adalah peraturan pelaksanaan (Verordnung) dan peraturan otonom (Autonome satzung) Peraturan pelaksana & peraturan otonom ini berfungsi menyelenggarakan ketentuan dibawah UU, dimana peraturan pelaksana berdasar kewenangan delegasi, sedang peraturan otonom berdasar dari kewenangan atribusi Atribusi kewenangan : pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undanganyang diberikan oleh UUD/UU kepada lembaga pemerintah/lembaga negara.kewenagan ini melekat terus menerus & dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri, dapat digunakan setiap waktu sesuai dgn batas2 yang diberikan Delegasi Kewenangan : pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pearturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke peraturan yang rendah, baik tegas maupun tidak tegas. Kewenangan in tidak diberikan melainkan diwakilkan, bersifat sementara, dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan itu masih ada.