UNTUK MENJADI BADAN HUKUM

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1. TAHUN 2007 MASIH TERDAPAT 3 DAERAH DI PROVINSI JAMBI YG BELUM MENYERAHKAN RAPERDA KE KANWIL TERMASUK KOTA JAMBI.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBANGUNAN DESA TERPADU
Hubungan Kerja by : Eko W.
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
ACUAN LOKAKARYA KELOMPOK KELEMBAGAAN
PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN PRESIDEN
SOSIALISASI PERATURAN BERSAMA MENAG DAN MENDAGRI NO
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
PERSEROAN TERBATAS (PT)
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Ruu Ormas Kembalinya Rezim Represif Ala Orde Baru.
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Sektor Sosial Menu Utama.
Presentasi ibu Indah Tri Wilujeng BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang
KEBIJAKAN PENGUATAN POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP)
PERINGATAN 5 TAHUN PELAKSANAAN
DAFTAR ISI DAFTAR 1 DAFTAR 2 DAFTAR.
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKTAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2013 Disampaikan Oleh : DRS. LA ODE AHMAD,
UPTD PEND. KEC. SELASA-JUMÁT, JANUARI 2015
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
HAK-HAK ATAS TANAH.
O L E H: MUKJIZAT, S.Sos, M.Si
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Disampaikan Oleh : DRS.
REALISASI DANA DESA DI PROV KALTENG TAHUN 2017
PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
Bab ii Badan usaha dalam kegiatan bisnis
DPK – APBD P 2015 KOTA SURAKARTA
KEDUDUKAN PERKUMPULAN PASCA DISAHKANNYA UU ORMAS
PERATURAN , REGULASI DI BIDANG IT
TEKNIK PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DI KOTA TEGAL
Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Hotman.
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEBIJAKAN TENTANG PERANGKAT DESA
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
PERMODALAN KOPERASI Modal merupakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi.Modal terdiri dari modal jangka panjang & modal jangka.
TINJAUAN UMUM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
Hukum tentang Orang/ buku I BW
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Kembalinya Rezim Represif
DI KALIMANTAN TENGAH Disampaikan pada:
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
PERCEPATAN PENGELOLAAN DAN HIBAH DAK BIDANG PERTANIAN TA 2018
Rapat Dinas RABU, 11 Februari 2017
Peradilan Agama Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Ps 1 butir 1 UU 7/1989) Peradilan Agama adalah salah satu pelaku.
Kelompok 1 : Surta Nababan Sidarman Saut Steven Hubertus Makai
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017
" IMPLEMENTASI USULAN PERMOHONAN PENDIRIAN, PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI, PENAMBAHAN PRODI DAN ALIH KELOLA PERGURUAN TINGGI “ ISIS IKHWANSYAH SISTEM INFORMASI.
BENTUK- BENTUK HUKUM BADAN USAHA
Tim Pengajar Hukum Perdata
BPS KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
SELAMAT DATANG DAN SEMANGAT MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI
Sosialiasi hibah DAN BANSOS TAHUN 2019
ISU STRATEGIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH