RESOLUSI KONFLIK MELALUI PROSES ADMINISTRASI

(Conflict Resolution) Resolusi Konflik (Conflict Resolution) Mengatur Sendiri (Self Regulation) Intervensi Pihak Ketiga (Third Party Intervention) Pola Tanpa Kekerasan (Non-Violent) Pola Dengan Kekerasan (Violent) Pengadilan (Court Process) Proses Administrasi (Administrative Process) Resolusi Perselisihan Alternatif (Alternative Despute Resolution) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Penggusuran Ombudsman Mediasi Arbitrase Sumber: Wirawan, 2010 (diolah)

Resolusi Konflik melalui Proses Administrasi adalah resolusi konflik melalui pihak ketiga yg dilakukan oleh lembaga negara (bukan lembaga yudikatif) yg menurut UU atau PP diberi hak untuk menyelesaikan perselisihan/konflik dibidang ttt, ex. Bidang bisnis, ketenagakerjaan, lingkungan, dan HAM di Indonesia

Latar Belakang Lahirnya KPPU Praktik monopoli & persaingan tdk sehat (dlm bisnis) UU No. 5/1999 ttg Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5/1999 , maka dibentuk KPPU

UU No. 5 Tahun 1999 Tentang : Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Tujuan : 1. Melaksanakan prinsip demokrasi ekonomi dgn memberikan kesempatan yg sama kpd setiap warga negara u/ berpartisipasi dlm bdg usaha 2. Menciptakan iklim persaingan yg sehat diantara pengusaha

Wewenang KPPU (UU No. 5/1999, ps. 36) 1. Menerima laporan dr masyarakat dan/atau dr pelaku usaha ttg dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tdk sehat. 2. Melakukan penelitian ttg dugaan adanya kegiatan usaha dan/aatu tindakan pelaku usaha yg bs mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tdk sehat. 3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan thd kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tdk sehat yg dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi2 ahli, atau setiap orang sbg guru 4. Meminta keterangan dr instansi pemerintah dlm kaitannya dg penyelidikan dan/atau pemeriksaan thd pelaku usaha yg melanggar ketentuan UU ini.

Wewenang KPPU (UU No. 5/1999, ps. 36) 5. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan. 6. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. 7. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yg diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tdk sehat. 8. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi kpd pelaku usaha yg melanggar ketentuan UU ini.

Latar Belakang Lahirnya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Konflik antara pengusaha & konsumen UU No 8/1999 ttg Perlindungan Konsumen Jika tjd konflik, bs dg bantuan pengadilan negeri atau BPSK di setiap daerah tk. II

Wewenang BPSK (UU No. 8/1999, ps.32) 1. Melaksanakan penanganan & penyelesaian sengketa konsumen 2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen 3. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tdk tertulis dr konsumen ttg terjadinya pelanggaran thd perlindungan konsumen 4. Melakukan penelitian & pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen

Wewenang BPSK (UU No. 8/1999, ps.32) 5. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli yg tdk bersedia memenuhi panggilan BPSK 6. Memutuskan & menetapkan ada atau tdk adanya kerugian di pihak konsumen 7. Menjatuhkan sanksi administratif kpd pelaku uasaha yg melanggar ketentuan UU ini. 8. dlll

Sejarah Istilah Ombudsman Bahasa Swedia ombud Komisioner atau Agen

Merupakan deputi yg mengurus interes & urusan legal/hukum suatu kelompok bisnis (trane union). Tahun 1809, kantor Riksdangens Justitieombudsman didirikan di Swedia Bertugas untuk mengawasi masalah keadilan dlm urusan antara warga negara & pemerintah. Ombudsman Di Swedia

Perkembangan Penggunaan Ombudsman Lembaga Pemerintah (pd masa permulaan) Perusahaan Universitas Lembaga Nirlaba

UU No. 37 Tahun 2008 ttg Ombudsmans RI (pasal 1) Definisi Ombudsman Wirawan (2010) Ombudsman adalah Pejabat publik non-partisipan yg meneliti keluhan mengenai pelanggaran hak & ketidakadilan yg dialami oleh anggota masyarakat oleh kebijakan & perlakuan lembaga pemerintah, lembaga nirlaba, dan perusahaan. UU No. 37 Tahun 2008 ttg Ombudsmans RI (pasal 1) Ombudsman adalah Lembaga negara yg mempunyai fungsi & kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yg diselenggarakan oleh penyelenggara negara & pemerintahan, termasuk yg diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN, serta badan swasta atau perseorangan yg diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik ttn yg sebagian atau seluruh dananya bersumber dr APBN dan/atau APBD.

Tugas Ombudsman Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dlm penyelenggaraan pelayanan publik. Melakukan pemeriksaan substantial atas laporan yg tercakup dlm ruang lingkup kewenangan ombudsman.

Jenis-Jenis Ombudsman Ombudsman Pemerintah Ombudsman Pemerintah Pusat Ombudsman Pemerintah Daerah Ombudsman Nonpemerintah Franchise Ombudsman (ex. The International Franchise Ombudsman Program) Ombudsman Perusahaan (ex. Johnson & Johnson, Volvo, IBM, Pan Pacific Hotel) Ombudsman Lembaga Pendidikan (ex. Western Michigan University)

Pengaduan Pelanggaran Hak Oleh Kasus yg di adukan kpd Ombudsman Contoh Kasus Pengaduan yg Diselesaikan oleh Ombudsman Negara Bagian Hawai, USA (Wirawan, 2010) No Pengaduan Pelanggaran Hak Oleh Kasus yg di adukan kpd Ombudsman 1 City & County Honolulu *Perilaku investigasi polisi*Air ledeng bocor 2 Departemen Sosial *Penundaan pemberian bantuan sewa rumah *Pemberian alat kontrasepsi kpd anak asuh *Penundaaan pembayaran uang kesehatan 3 Departemen Pendidikan *Survei thd anak didik tanpa izin orang tuanya *Ruang merokok di SD 4 Departemen Transportasi *Penyajian informasi untuk tender proyek *Menembak kambing dr helikopter 5 Lembaga Pemasyarakatan *Diskriminasi penggeledahan pengunjung keluarga *Terhukum tdk diizinkan mengunjungi perpustakaan sblm berlangsungnya proses pengadilan 6 Departemen Pajak *Keterlambatan pengembalian pembayaran kembali pajak oleh negara bagian *Terlambat memberitahuakan pembayarand enda & bunga kpd pelanggar pajak

PENGGUSURAN Penggusuran sering dilakukan oleh pihak pemerintah, misalnya : - menggusur para pedagang kaki lima di kota-kota besar yg berjualan di pinggir jalan - membangun rumah liar di bantaran sungai - mendirikan bangunan tanpa ijin bangunan