E-Kontrak non e-tendering

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
assalamu’alaikum wr. wb
Advertisements

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
assalamu’alaikum wr. wb
e-PURCHASING BUKU KURIKULUM 2013
LKPP Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Oleh Ir. Ikak G. Patriastomo, MSP
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Nasional
OPTIMALISASI DAN PERCEPATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E-PROCUREMENT Pusat LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN.
E-PURCHASING (Intermediate) Custom animation effects: spotlight text
PENERAPAN e-PROCUREMENT
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
E-KATALOG E-PURCHASING.
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Tata Cara e-Purchasing
Pengadaan Secara E-Purchasing
SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015.
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
KEBIJAKAN dan teknis RENCANA UMUM PENGADAAN
PROSEDUR DAN MEKANISME PENGADAAN KAP
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
PENGADAAN JASA KONSULTANSI AKUNTAN PUBLIK
e-Catalogue Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
MATERI 7 PENGANTAR E-PROCUREMENT
Sistem Informasi Pendukung SPSE (SIPS)
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
TIM Unit Training of Competence BKD Kabupaten Sidoarjo
Suyitno LPSE Depdiknas
Sistem Informasi Manajemen Pelelangan (SIMPEL)
E-TENDERING CEPAT.
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
Sistem e-Audit LPSE.
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
BARANG/JASA PEMERINTAH
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
E Kontrak Non E Tendering
Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Peraturan Rektor No 20 Tahun 2017
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
Aplikasi SPSE versi 4.3 LPSE Kementerian Kesehatan
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
APLIKASI MONEV PENGADAAN TERDISTRIBUSI
KEBIJAKAN E-PROCUREMENT NASIONAL Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SPSE 4.3 dan Implementasi Cloud LPSE Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 ULP  UKPBJ.
MATERI PENGENALAN SPSE V4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.
PENGADAAN BARANG/JASA
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v 4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR September 2018.
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
PEJABAT PENGADAAN Sesuai Perpres no. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SAIFUDIN ZUHRI, S.Si. MM. HP
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.3
Untuk mengajukan Pertanyaan, kritik, maupun saran :
Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI
Pejabat Pengadaan Management Training SPSE Versi 4.
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
Seksi Bimbingan Teknis LPSE
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
4 POKJA SPSE Direktorat Pengembangan
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Transcript presentasi:

E-Kontrak non e-tendering

Profil Singkat Nama : Bambang Saputra Jabatan : Perancang kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Phone : 0813-14-177-611 Email : bambang.saputra@lkpp.go.id Pengalaman: Pengajar Bimtek Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pokja Katalog (Alkes, Alper, Benih dan Padi) Pengajar Keahlian Pengadan Barang/Jasa Tingkat Dasar Sertifikasi: Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengajar Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tk. Dasar ISO 27001 : Introduction (SMKI) SNI ISO/IEC 17021-1:2015 COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) I.T.I.L (Information Technology Library Infrastructure) V3

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik PENDAHULUAN Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik

E-procurement Pengadaan secara elektronik (e-procurement) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Transparan & Akuntabilitas Akses Pasar dan Persaingan Usaha TUJUAN E-PROCUREMENT Transparan & Akuntabilitas Akses Pasar dan Persaingan Usaha Efisiensi Monitoring dan Audit Real Time

Garis Besar Pengadaan BJP Persiapan dan Perencanaan SIRUP Pra-Dipa *) Konsolidasi *) Pemilihan Swakelola eKontrak Penyedia e-Tendering e-tendering e-tendering cepat e-Purchasing Pelaksanaan dan Laporan Monev

E-Procurement e-tendering epurchasing PENYEDIA BARANG/JASA KATALOG BARANG/JASA

Perbedaan Pengadaan Langsung e-Tendering (Lelang) E-purchasing   Pengadaan Langsung e-Tendering (Lelang) E-purchasing Penunjukan Langsung (Pasal 39) (Pasal 109) (Pasal 110) (Pasal 38) Batas Nilai < 200 juta >200juta Tak terbatas Penggunaan Manual => E-Kontrak SPSE katalog Kriteria, E-Kontrak Proses Pemilihan Penyedia => Elektronik Elektronik Langsung ke penyedia

Sistem e-Procurement Nasional (dikelola OLEH LKPP) Perencanaan SiRUP Pemilihan e-Tendering e-Lelang e-Seleksi e-Purchasing e-Katalog Inovasi Lelang cepat SIKaP Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Monev Online PBJP e-Contract Management = SISMON TEPRA Sistem Informasi Kinerja Penyedia

E-Kontrak

E-Tendering Pengumuman!! Atap Kantor bocor. Butuh perbaikan nih 10JT. 5jt Bahan, 4jt tenaga kerja, 1 juta Profit Pengumuman!! 8JT. 4jt Bahan, 3jt tenaga kerja, 1 juta Profit

Lho, Kamu kan belum mengukur? Bagaimana rinciannya? E-Tendering Gampanglah itu. 5jt utk saya, 5jt utk Kamu, 8 jt kasih vendor 2 utk mengerjakan Lho, Kamu kan belum mengukur? Bagaimana rinciannya? 18 Juta

E-Kontrak Non e-Tendering e-Kontrak Non e-Tendering adalah suatu aplikasi yang mencatat perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola secara elektronik.

Dasar Hukum Berdasarkan keputusan Walikota Tangerang No: 800/Kep.506- Inspektorat/2016 Tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dimana salah satu rencana aksi yang harus dilaksanakan adalah penerapan Aplikasi SPSE Non e-Tendering oleh PPK dan PP di seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Dasar Hukum Perpres No. 4 Tahun 2015: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pejabat Pengadaan (PP) adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan e-Purchasing. Pejabat Pengadaan hanya melakukan input dan meng-upload dokumen Paket non transaksional (Swakelola, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Kontes, dan Sayembara).

Hirarki pembentukan user ROOT (PPE) Admin PPE Admin AGENCY AUDITOR Admin RUP VERIFIKATOR HELPDESK TRAINER POKJA PPK PPHP PP PENYEDIA SATKER LPSE Management Training Pengenalan SPSE Versi 4

Perbedaan e-Kontrak V 1.0 dengan V 3.0 (PP) No Tahapan v 1.0 V 3.0 1. Pembuatan Paket Belum terasosiasi dengan SiRUP Sudah Terasosiasi dengan SiRUP 2. Rincian HPS Rincian HPS masih dihitung secara manual Rincian HPS sudah bisa melakukan koreksi aritmatik 3. Dokumen Pengadaan Masih melakukan upload file Sudah bisa di generate melalui aplikasi 4. Kontrak Masih dilakukan secara manual Sudah disediakan template Kontrak

Perbedaan e-Kontrak V 1.0 dengan V 3.0 (Penyedia) No Tahapan v 1.0 V 3.0 1. Pendaftaran Penyedia melakukan registrasi ulang melalui aplikasi Penyedia sudah bisa menggunakan akun yang terdaftar di LPSE 2. Dokumen Pengadaan Masih melakukan upload file Sudah bisa di-generate melalui aplikasi 3. Rincian HPS Rincian HPS masih dihitung secara manual Rincian HPS sudah bisa melakukan koreksi aritmatik

Workflow Transaksional PPK PP Penyedia Mulai Pilih Paket Pengadaan Langsung Pilih RUP Lengkapi Paket Download Dokumen Pengadaan Pilih Penyedia Kirim Dokumen Penawaran Menerima Dokumen Penawaran Mengisi & Upload form Kualifikasi A

Workflow Transaksional PPK PP Penyedia A Download Form Kualifikasi Cetak Dokumen Pnegadaan Input Form SPPBJ & SPK Input Form BA & Pengumuman Cetak Dokumen Lainnya Selesai

Workflow Non-Transaksional PPK PP Penyedia Mulai Pilih Paket Pengadaan Langsung Pilih RUP Lengkapi Paket Menerima Dokumen Penawaran Selesai

helpdeskpspse@gmail.com (021) 2993 5577 atau 144