PASAL 26 UU.NO.10/1995 Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Mesin untuk pembangunan dan pengembangan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUKUM BENDA MILIK NEGARA IV
Advertisements

PRESS CONFERENCE Januari 2013
ANALISIS BIAYA MANFAAT PROYEK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Materi-6 HAK MILIK DEWI NURUL MUSJTARI,S.H., M.HUM
Tata cara Penanaman Modal
PENCEMARAN LIMBAH PADAT DAN SAMPAH
Retno Endah Andayani, S. Pd
Pengampu : shanti Emawati, spt., MP.
IZIN LINGKUNGAN HIDUP PP 27 Tahun 2012.
Perencanaan Bisnis Perikanan dan Kelautan SUMBER DANA BISNIS PERIKANAN
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
PELAKU EKONOMI PERTEMUAN 10.
TPS TPP TPB TPB TEMPAT PENIMBUNAN
Bab 2. PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
1. PENDAHULUAN Kelahiran Ilmu Ekonomi Pertanian Awal tahun 1950-an
PENANAMAN MODAL 1. (UU No.25 Th.2007) Penanaman Modal  Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dlm negeri maupun penanam modal.
DALAM PERSPEKTIF HUKUM TANAH NASIONAL (ASPEK PENGADAAN TANAH
ASPEK-ASPEK DALAM PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PROYEK
HAK-HAK ATAS TANAH.
DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK. Pasal 1.
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
KINERJA SEKTOR INDUSTRI TRIWULAN I TAHUN 2014
Arah Kebijakan Persusuan
Penghitungan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI
BAKU MUTU LINGKUNGAN.
PERTEMUAN 4 MEMANFAATKAN FASILITAS PERPAJAKAN
KRITERIA PEMBERIAN FASILITAS PENANAMAN MODAL
PELAKU – PELAKU EKONOMI
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
Aniesa Samira Bafadhal, SAB, MAB
Wisnu Haryo Pramudya, S.E, M.Si, Ak
Bagaimana Cara Mendapatkan Fasilitas ?
Minimum Environmental Standards Environmental Quality Standards
FASILITASI DAN PELUANG USAHA DI BIDANG
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
PENGALOKASIAN ANGGARAN DLAM DIPA
BAHAN MENTAH.
DASAR HUKUM Dasar Hukum Pengertian Tidak Dipungut Bea Masuk
PENDAPATAN NASIONAL Teori Ekonomi Makro Ekonomi Pembangunan.
Ekonomi Internasional
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Oleh Tunas Hariyulianto, SE.MSi.
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
Pengampu : shanti Emawati, spt., MP.
“Barang Tidak Dikuasai disimpan di Tempat Penimbunan Pabean”
Pengampu : shanti Emawati, spt., MP.
KARANTINA HEWAN, IKAN, dan TUMBUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENIMBANG MENGINGAT MENETAPKAN.
Pengertian Impor • Impor untuk dipakai adalah : • Impor Sementara :
PENGELOLAAN LIMBAH PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN
PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
Arah Kebijakan Persusuan
OLEH VINNY S. MUSTAFA NIRMALA N. P. HOWAN
1). Perjanjian tentang cara pembayaran dengan L/C oleh
Bab 2. PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
PENGEMBALIAN DIREKTORAT PERENCANAAN PENERIMAAN-SUBDIT PENYULUHAN
Manajemen Produksi Agribisnis
BARANG PRIBADI PENUMPANG
Peraturan undang-udang TENTANG PERIKANAN
PEMBANGUNAN PERIKANAN
PENGANTAR KEPABEANAN Yusi Riza S.ST Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pengantar Perencanaan Transportasi
PENYEBAB KREDIT BERMASALAH DALAM PERBANKAN – Bag. II
KONSEP DASAR PENDAPATAN NASIONAL
Pengampu : shanti Emawati, spt., MP.
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Tempat Penimbunan Berikat
EKONOMI INTERNASIONAL. BELAJAR APA? Hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain.
BAB 1 DAN BAB 2 KETENTUAN UMUM, ASAS DAN TUJUAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN PETERNAKAN 1.
Transcript presentasi:

PASAL 26 UU.NO.10/1995 Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri. Barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu. Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Bibit dan benih utk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan atau perikanan. Hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkapan yg telah mendapat izin. Barang yg mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan atau penyusutan volume atau berat krn alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai. Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yg ditujukan untuk kepentingan umum Barang utk keperluan olahraga yg diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional. Barang untuk keperluan proyek pemerintah yg dibiayai dgn pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri. Barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dgn tujuan untuk diekspor