PENGEMBALIAN DIREKTORAT PERENCANAAN PENERIMAAN-SUBDIT PENYULUHAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA YANG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL Homepage
Advertisements

KEPABEANAN I PUTU AGUS ARJAYA OLEH :
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI.
Fungsi DJBC Revenue Collector Community Protector Trade Facilitator
Pembebasan Bea Masuk atas barang untuk keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, serta barang untuk Konservasi.
Hukum Keuangan Negara.
Kebijakan Perpajakan Dalam Mendukung Pembentukan Kawasan Pelabuhan Dan Perdagangan Bebas disampaikan oleh: Direktorat Jenderal Pajak.
Dasar Hukum PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.011/1997.
PENDAHULUAN SEJARAH PAJAK DI INDONESIA Sebelum Abad XV
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN dan BANDING DI BIDANG KEPABEANAN
PPN.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
Pajak Penghasilan Pasal 22
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)
1 Pertemuan IX PPN - PPnBM Matakuliah: F0412/PERPAJAKAN Tahun: 2006 Versi: 09/13.
Berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai
Kementerian Keuangan RI
TUTORIAL TATAP MUKA ADBI4235 KEPABEANAN DAN CUKAI
Acara Sosialisasi kepada Pengguna Jasa Kepabeanan
FAKTUR PAJAK KETENTUAN YANG MENGATUR ■ 38/PMK.03/2010
DASAR-DASAR PERPAJAKAN, KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DIREKTORAT PERENCANAAN PENERIMAAN-SUBDIT PENYULUHAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang. Organisasi
Pengantar PPN.
PPh PASAL 22 OLEH KELOMPOK 6 :
ajustment/opinion/deal
PERTEMUAN 4 MEMANFAATKAN FASILITAS PERPAJAKAN
KELOMPOK 9 TENTANG PPN dan PPnBM
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Saat dan tempat pajak terutang
Jika terjadi penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, PKP wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak [ Memori.
MATERI KULIAH PENGERTIAN FAKTUR PAJAK JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
KANTOR PELAYANAN TIPE A KHUSUS SOEKARNO HATTA
Bagaimana Cara Mendapatkan Fasilitas ?
FASILITASI DAN PELUANG USAHA DI BIDANG
DASAR HUKUM Dasar Hukum Pengertian Tidak Dipungut Bea Masuk
PPh Pasal 22 Landasan Hukum: Pasal 22 UU PPh PMK No. 154/ PMK.03/ 2010
Pinjam Pakai dan Pinjam Meminjam
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
“Barang Tidak Dikuasai disimpan di Tempat Penimbunan Pabean”
SUBYEK PPN & PPn BM PENGERTIAN PENGUSAHA KENA PAJAK PENGUSAHA KECIL
Pengertian Impor • Impor untuk dipakai adalah : • Impor Sementara :
PERENCANAAN PESAN & MEDIA/SKOM 4314
PEMBEBASAN PASAL 25 UU.NO.10/1995
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
Value Added Tax (2) Perpajakan 2 06/12/2016.
ajustment/opinion/deal
PAJAK.
PASAL 26 UU.NO.10/1995 Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Mesin untuk pembangunan dan pengembangan.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
KELOMPOK 3 1.RENA RADITYAWATI 2.DHUDY HARIO WINTOKO 3.FELYANA ANNISA 4.YUSUF KRISTIADI RAHMAWAN 5.RATYA BATSYEBA AGUNG PUTRI
PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN
DASAR PENGENAAN PPN DAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN (PMK NOMOR: 182/PMK.04/2016)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
KETENTUAN IMPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG (PMK NOMOR: 203/PMK.04/2017)
Pajak Penghasilan Pasal 22 “PPh Pasal 22”
USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME PMK Nomor 31/PMK.010/2017
DIREKTORAT PERENCANAAN PENERIMAAN-SUBDIT PENYULUHAN
Teknis Kepabeanan Kelompok 2 Bestya Nora Savira (04)
Tata cara pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ke tps Pengusaha TPS di KPPT (kawasan pelayanan pabean terpadu) menyampaikan BC.
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)
Tempat Penimbunan Berikat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
This presentation uses a free template provided by FPPT.com ADMINISTRASI PAJAK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK / SSP.
Transcript presentasi:

PENGEMBALIAN DIREKTORAT PERENCANAAN PENERIMAAN-SUBDIT PENYULUHAN PENGEMBALIAN YANG DAPAT DIBERIKAN TERHADAP SELURUH ATAU SEBAGIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS : PASAL 27 UU.NO.10/1995 KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA MASUK SEBAGAI AKIBAT PUTUSAN LEMBAGA BANDING KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA MASUK HASIL PENETAPAN TARIF DAN NILAI PABEAN OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI ATAU KARENA KESALAHAN TATA USAHA IMPOR BARANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 25 DAN 26 IMPOR BARANG YANG KARENA SEBAB TERTENTU HARUS DIEKSPOR KEMBALI ATAU DIMUSNAHKAN DI BAWAH PENGAWASAN PEJABAT BEA DAN CUKAI IMPOR BARANG YANG SEBELUM DIBERIKAN PERSETUJUAN IMPOR UNTUK DIPAKAI KEDAPATAN JUMLAH YANG SEBENARNYA LEBIH KECIL DARIPADA YANG TELAH DIBAYAR BEA MASUKNYA, CACAT, BUKAN BARANG YANG DIPESAN, ATAU BERKUALITAS LEBIH RENDAH