HAND OUT TEKNIK PENYUSUNAN PERDES DAN SISTEMATIKA RPJMDes RICKY FIRMANSYAH ricky07firmansyah@gmail.com FORMASI.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)

Advertisements

STRUKTUR/ KERANGKA PERATURAN

P ERTEMUAN KE 10 Pembuatan draf Per UU By fatim. K ERANGKA PERATURAN - PER UU Terdiri atas: A.Bagian penamaan /judul. B.Bagian Pembukaan/ C.Batang Tubuh/Isi.

Proses Dan Prosedur Penyusunan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa Bc.Ip,.MSi Anggota Komisi II DPR-RI.

Penyusunan Renja Perubahan

PERANCANGAN PERATURAN DESA

Oleh EDY WASONO,SE KASI PEMBERDAYAAN KECAMATAN TEGALOMBO

MODUL RPJMDes Oleh : Tim PKL IPDN 2010.

Peluang BKM pasca UU Desa

Workshop PPM Desa Sumberagung Fakultas Ilmu Sosial UNY UTAMI DEWI

TAHAPAN & MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SISTEMATIKA DOKUMEN RKP-Des

KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA.

KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /

Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM

PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas

FORMAT PEMBINAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Sistem Layanan Informasi Publik

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Format Buku KP Yuliana Setiowati.

TEKNIK MENYUSUN KEPUTUSAN

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015

PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017

PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

TEKNIK MENYUSUN KEPUTUSAN

KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bahan Kuliah Mahasiswa FH UII Yogyakarta 205.

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.

RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010

MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK

Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang

PB. 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.

Planning Process at Village LeveL Adopted and modified from

SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018

PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN BPD Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang.

Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran

RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.

KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tata Kelola Pemerintahan Desa

TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.

SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

1.UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2.UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan.

BUPATI LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT.

KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017

PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Bintek STRUKTUR RANCANGAN PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA

PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.

PERMENDAGRI 46 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.

1 TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEPALA DESA Oleh : Didi Hermantho, SSTP, MM NIP Pengawas Pemerintahan Madya Pembina Tingkat I (IV/b)

Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.

PRESENTATION SARPRAS ANGGOTA: -AZZA CAHYYA INTIHA.. -DEA KAMELIA SUKMA. -DEVY GUSTI MAHARANI -NUR ISLAMIYA RAHMAN.

Transcript presentasi:

HAND OUT TEKNIK PENYUSUNAN PERDES DAN SISTEMATIKA RPJMDes RICKY FIRMANSYAH ricky07firmansyah@gmail.com FORMASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM PP 72 TAHUN 2005 PASAL 63 (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota (2) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesui dengan kewenanganya

PASAL 64 (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi : a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa untuk jangka waktu lima tahun b. Rencana Kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP desa ditetapkan dalam Peraturan kepala desa

CONTOH PERATURAN DESA KARANGMAJA KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 01 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2006 - 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KARANGMAJA Menimbang : a. b. c. …….. Mengingat : 1. 2. 3. Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMAJA dan MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2006-2010 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 1. ……… 2. ………. BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDes Pasal 2 ………………………… . Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tidak sesuai / mengalami perubahan dari RPJMDes karena ada bencana alam. Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa. Pasal 7 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Karangmaja Pada tanggal : Desember 2005 ARIS TEGUH PRIYONO

SISTEMATIKA RPJM Desa CONTOH BAB 1 : PENDAHULUAN a. Latar Belakang / Pendahuluan b. Landasan Hukum c. Tujuan BAB 2 : PROFIL DESA a. Sejarah Desa b. Kondisi Umum Desa c. SOTK Desa c. Masalah Mendasar BAB 3 : PROSES PENYUSUNAN RPJMDes a. Musdus c. Lokakarya Desa d. Musrenbangdes RPJMDes BAB 4 : VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN a. Visi dan Misi b. Program dan Kegiatan Indikatif BAB 5 : PENUTUP LAMPIRAN : 1. Matrik Program dan Kegiatan 2. Proses Penyusunan Program ( F 1 S/D F 6 ) 3. Berita acara musyawarah ( Musdus, Lokdes, Musrenbangdes ) 4. Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokdes, Musrenbangdes ) 5. Peta Desa

TERIMA KASIH SAMPAI JUMPA KEMBALI www.rickypasey.blogspot.com