Aplikasi SPSE versi 4.3 LPSE Kementerian Kesehatan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
Advertisements

Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
e-PURCHASING BUKU KURIKULUM 2013
LKPP Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Oleh Ir. Ikak G. Patriastomo, MSP
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Universitas Negeri Gorontalo.
E-PURCHASING (Intermediate) Custom animation effects: spotlight text
PENERAPAN e-PROCUREMENT
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
RANCANGAN REVISI PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP
KEBIJAKAN dan teknis RENCANA UMUM PENGADAAN
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
e-Catalogue Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah
RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
MATERI 7 PENGANTAR E-PROCUREMENT
Sistem Informasi Pendukung SPSE (SIPS)
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Suyitno LPSE Depdiknas
Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
E-TENDERING CEPAT.
Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
E-Kontrak non e-tendering
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BARANG/JASA PEMERINTAH
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
AGENDA. AGENDA LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG 01. Peran penting Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan.
Kementerian Kesehatan
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
APLIKASI MONEV PENGADAAN TERDISTRIBUSI
KEBIJAKAN E-PROCUREMENT NASIONAL Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SPSE 4.3 dan Implementasi Cloud LPSE Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 ULP  UKPBJ.
MATERI PENGENALAN SPSE V4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.
PENGADAAN BARANG/JASA
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM MEMAHAMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SAIFUDIN ZUHRI, S.Si. MM.
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v 4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR September 2018.
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
PEJABAT PENGADAAN Sesuai Perpres no. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SAIFUDIN ZUHRI, S.Si. MM. HP
Untuk mengajukan Pertanyaan, kritik, maupun saran :
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.3
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Untuk mengajukan Pertanyaan, kritik, maupun saran :
Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI
Pejabat Pengadaan Management Training SPSE Versi 4.
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
Seksi Bimbingan Teknis LPSE
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
PERPRES NO. 16 TH PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
4 POKJA SPSE Direktorat Pengembangan
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

Aplikasi SPSE versi 4.3 LPSE Kementerian Kesehatan WORKSHOP MONEV PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN Aplikasi SPSE versi 4.3 LPSE Kementerian Kesehatan Bogor, 11-13 Juli 2018

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN Perpres No 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perlem LKPP No 8/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Perlem LKPP No 9/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Perlem LKPP No 10/2018 tentang Tender Internasional Perlem LKPP No 12/2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perlem LKPP No 13/2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan tentang Standar Dokumen Pengadaan Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi SPSE Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Petunjuk Penggunaan Aplikasi SPSE

Fitur Baru SPSE 4.3 Perubahan istilah Persiapan Pengadaan oleh PPK Penambahan peran (role) Pengelola Pengadaan (diperankan oleh Kepala ULP) untuk menetapkan Pokja Pemilihan Perubahan metode Tender (lihat matriks) Reverse Auction (E-Auction) Pencataan Java Installation Manager (JAIM)

KONVERSI METODE PENGADAAN DI SIRUP

TAMPILAN USER PPK

PENCATATAN PENGADAAN Pengadaan Langsung Penunjukan Langsung Pencatatan Non Tender Tender Internasional Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat Pencatatan Swakelola

TERIMA KASIH