PERAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
Advertisements

STRATEGI PENYUSUNAN RAPBS
Sosialisasi KTSP SOSIALISASI SPM PEMBIAYAAN Oleh Dr. Darsono, M.Pd Dosen PGSD, dan Magister IPS FKIP Unila Jln. Soekarno-Hatta 126 Metro.
STANDAR PEMBIAYAAN SDLB
Oleh: Darsono Jl Soekarno-Hatta 126 Margorejo Metro Telp. (0725) 44021; HP darsono
Oleh: Prof. Slamet PH, MA, MEd, MA, MLHR, Ph.D
PERAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
Bismillahirrohmaanirrohiem
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
Mutu pendidikan berumuara pada tujuan pendidikan. Tujuan Pendidikan : Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertagwa.
STANDAR PEMBIAYAAN SMP
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
Aktivitas di R.LAB Ruang Perpustakaan. 1. Latar Belakang 1. Tenaga kerja yang kompetitif 3. Globalisasi 2. Agraris Industri 4. Devisa Negara.
KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014
Info PMU.
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Biaya Pendidikan di Indonesia
RAPBS DAN RKAS.
PENYUSUNAN RK TK.
PROGRAM DAN SASARAN KERJA
INFORMASI PROGRAM BOS DAN DAK SMA TAHUN 2017
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
SOSIALISASI PERPAJAKAN DANA BOS TAHUN 2015 KEMENAG KAB. DEMAK
Standar Biaya Operasional Satuan Pendidikan
AD – ART PGRI YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN KONCAB
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
BIAYA PENDIDIKAN.
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2017 Kamis, 16 pebruari 2017
PROGRAM DAN SASARAN KERJA
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
Guru Besar FKIP – UNS Surakarta
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN PROFESI DAN KESEJAHTERAAN GURU
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEJURUAN (SMK)
Manajemen Keuangan Kelompok 5 Eny Andarningsih ( )
Kelembagaan Menginduk pada SMK Rujukan dan SMA berakreditasi A
HASIL DISKUSI KELOMPOK Komisi 3: Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan Sub Komisi A: Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan UU.
Program Pembinaan SMA Tahun 2016 Direktorat Pembinaan
TERHADAP SMP MENUJU SNP
PEMAHAMAN SUMBER DANA PENDIDIKAN
PROPOSAL TESIS oleh : warsiyanto nim : q
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.
Sesi 5 Penyusunan Rencana Anggaran Sekolah/Madrasah
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
AD & ART KOMITE SEKOLAH Dinas Pendidikan DKI Jakarta 23 Februari 2009
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sesi 6 Perumusan RKT dan RKAS/M
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RA TAHUN 2018
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2018
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SELAYANG PANDANG RENCANA KERJA RA (RKRA). LANDASAN HUKUM Penyusunan RKJM adalah sebagai berikut : 1.UU Nomor 20 / 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
PENGANTAR FOCUS GROUP DISCUSTION (FGD) BIAYA OPERASIONAL NONPERSONALIA SMA-SMK PROV. JAWA TENGAH Th Oleh : TIM PENYUSUN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
PEMBERDAYAAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN BLITAR oleh: Dewan Pendidikan Kabupaten Blitar.
Tata Kelola Keuangan Sekolah
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
KEBIJAKAN BOS TAHUN 2019 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sosialiasi hibah DAN BANSOS TAHUN 2019
Transcript presentasi:

PERAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH Disampaikan oleh M. YUDI AHADIAT, SH Irban Bid. Pemkesmas Inspektorat Provinsi Jawa Barat

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN 2018

DASAR HUKUM PEMBIAYAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN UU NO. 20 TAHUN 2003 Tentang SISDIKNAS Bab XIII Pendanaan Pendidikan, Tanggung Jawab Pendanaan, Pasal 46 Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

DASAR HUKUM PEMBIAYAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Bab V Sumber Pendanaan Pendidikan, Pasal 51 ayat (5) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari: bantuan pemerintah daerah; bantuan Pemerintah; pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya; bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau sumber lainnya yang sah.

SUMBER PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH (PP 48/2008) ORANG TUA SISWA DAN MASYARAKAT PEMERINTAH PUSAT BOS Pusat (Rp. 1,4 Jt / siswa/ tahun) PUNGUTAN PADA ORANG TUA SISWA OLEH SATUAN PENDIDIKAN (PP 48/2008) SUMBANGAN MASYARAKAT YANG DIKELOLA OLEH KOMITE SEKOLAH (PERMENDIKBUD 75/2016) Iuran Peserta Didik Baru (IPDB) adalah pungutan yang dibebankan kepada Orangtua/Wali peserta didik baru yang dipungut 1 (satu) kali selama peserta didik tersebut menempuh pendidikan di satuan pendidikan; Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) adalah pungutan/ iuran bulanan yang dibebankan kepada Orangtua/Wali Peserta Didik. Jenis sumbangan/bantuan dari masyarakat terdiri dari: Materi/Uang; Barang; Jasa; dan/atau Pemikiran. Bersumber dari Donatur; Dunia Usaha & Dunia Industri; Alumni; Masyarakat; dan Orang tua/wali peserta didik yang mampu secara ekonomi. PEMERINTAH PROVINSI BIANTUAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (BPMU) (Rp. 500-700 rb./siswa /th) Honor Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non PNS Guru 85 rb/jm x24 TU 1,5 jt s.d. 1,8 jt/ TU /bln PEMERINTAH KAB./KOTA Bantuan Keuangan Khusus (Kab. Bekasi, Kota Banjar, Kab. Pangandaran)

PERMENDIKBUD 75/2016 Tentang Komite Sekolah STRUKTUR KOMITE SEKOLAH Menggalang Sumber Dana Pendidikan secara kreatif dan inovatif PRINSIP: Penggunaan yang bersifat investasi STRUKTUR KOMITE SEKOLAH Ketua Sekretaris Bendahara Syarat Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan prinsipnya:1. sukarela, 2. tidak ada paksaan, 3. tidak ada batasan minimal., 4. tidak berdampak akademis pada anak, 5. Tidak ada pernyataan kesanggupan.

KOMPONEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SMA/SMK/SLB BIAYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN (Investasi) BIAYA OPERASI DI SATUAN PENDIDIKAN (Operasional) BIAYA PRIBADI PESERTA DIDIK (Personal) Biaya Operasi Personalia (BOP) : Gaji dan Tunjangan PNS Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB Biaya Investasi SDM : Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan Buku dan Alat Tulis Siswa Pakaian dan Perlengkapan Sekolah Akomodasi dan Transfortasi Siswa Uang Saku Kursus Tambahan KOMPONEN PENGUNAAN BOS SMA/SMK/SLB Biaya Investasi Sarana dan Prasarana : Lahan/Tanah Bangunan Peralatan Biaya Operasi Non Personalia SMA/SLB: PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN EKSTRAKURIKULER KEGIATAN EVALUASI PEMBELAJARAN PENGELOLAAN SEKOLAH PENGEMBANGAN PROFESI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, SERTA PENGEMBANGAN MANAJEMEN SEKOLAH. LANGGANAN DAYA DAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH PEMBAYARAN HONOR (Maksimal 15%) PEMBELIAN ALAT MULTI MEDIA PEMBELAJARAN   Biaya Operasi Non Personalia SMK: PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN EKSTRAKURIKULER KEGIATAN EVALUASI PEMBELAJARAN PENGELOLAAN SEKOLAH PENGEMBANGAN PROFESI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, SERTA PENGEMBANGAN MANAJEMEN SEKOLAH. LANGGANAN DAYA DAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH PEMBAYARAN HONOR (Maksimal 15%) PEMBELIAN ALAT MULTI MEDIA PEMBELAJARAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI KEJURUAN PENYELENGGARAAN BURSA KERJA KHUSUS (BKK) SMK DAN/ATAU PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN)/PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN PEMAGANGAN. KIP (Pusat) Beasiswa APBD Provinsi/Kab./Kota SMA/SMK/SLB NEGERI DAU/DAK (Pusat) BL APBD SMA/SMK/SLB SWASTA BTL HIBAH APBD BOS PUSAT (Rp.1,4 Jt/Siswa/Tahun) BPMU PROVINSI JAWA BARAT (Rp.500-700 Rb/Siswa/Tahun)