INSPEKTORAT KOTA JAYAPURA Jayapura, Jumat 25 Januari 2019.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TA. 2013
Advertisements

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013
PERMENDIKBUD RI NOMOR 107 TAHUN 2013
Penilaian Prestasi Kerja bagi Satpam PNS UNS
Putri Asmara Cendrawasih C. I
TUNJANGAN KINERJA DAERAH TUNJANGAN KINERJA DAERAH
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
STRATEGI DAN SISTEM PENILAIAN PELATIHAN ASESOR SEKOLAH/MADRASAH
MEKANISME DAN KAJIAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
KISI-KISI TPP DAN PENGUKURAN KINERJA.
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
PEMILIHAN PNS BERPRESTASI
SOSIALISASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DASAR HUKUM : PERPRES No. 2 Tahun 2015 tentang RPJM Tahun , mengamanatkan kepada BKN untuk mengukur tingkat Profesionalitas ASN dengan menggunakan.
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
KEMENTERIAN AGAMA RI PENGAWASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
BKD KOTA DUMAI 2015 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2015
K E M E N T E R I A N P E R T A N I A N Kementerian Pertanian
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
REFRESGMENT INSTRUKTUR PLPG 2017 RAYON UNM
FORMAT PEMBINAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
REMUNERASI TENAGA KEPENDIDIKAN Universitas Brawijaya
SKPP SK Pensiun ( Pensiun, Duda/Janda, Mutasi ) Legalisir Kepsek
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Badan kepegawaian Daerah
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
PRANATA KOMPUTER A. GANESWARA WISNU PUTRO S.Kom
PENYUSUNAN PENILAIAN INDEKS KINERJA INDIVIDU BAGI PERAWAT, PENUNJANG MEDIS DAN PEGAWAI NON MEDIS DI RSUP DR. SARDJITO.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM INFORMASI PRESENSI PEGAWAI
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 193 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNS YANG MENJABAT GURU
Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KEMENTERIAN AGAMA RI PENGAWASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
PERMA N0. 7 Tahun 2016 PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG ADA DI BAWAHNYA SK KMA NO. 069/KMA/SK/V/2009 TENTANG.
Sosialisasi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
TATA CARA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ARSIPARIS
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REVIEW PENYUSUNAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Rencana Penerapan E- Kinerja bagi PNS di lingkungan
DISAMPAIKAN OLEH SEKRETARIS BRSDM KP
Sosialisasi PERKA LIPI 13/2015
WORKSHOP KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TGL. 04 – 09 – 2018.
Kamis, 24 Januari 2019 Di Ruang ASN BKPPD Kabupaten Klatyen
Kenaikan jabatan/pangkat Arsiparis
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMUS PENGHITUNGAN BERDASARKAN SKP_POINT AKTIFITAS
oleh KENAIKAN PANGKAT/JABATAN ARSIPARIS
E-SEJATI (Selfi Jadi Bukti Kehadiran)
ASISTENSI PENILAIAN KINERJA APARATUR TAHUN MATERI YANG DISAMPAIKAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI.
E arly W arning S ystem Menggunakan SMS Gateway
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN Jumat, 29 Maret 2019.
Pelatihan di Kantor Sendiri BAGI P2UPD DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA JAYAPURA Jayapura, 17 Mei 2019 RINCIAN BUTIR KEGIATAN, SATUAN ANGKA KREDIT DAN BUKTI.
UNIVERSITAS JEMBER JEMBER, 07 MEI 2019
LAPORAN KINERJA BERBASIS SISTEM INFORMASI ( E- LAPKIN )
Transcript presentasi:

INSPEKTORAT KOTA JAYAPURA Jayapura, Jumat 25 Januari 2019

Oleh: NURHADI, S.Pd., M.Pd (Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Kota Jayapura) Jayapura, Jumat 25 Januari 2019

Pokok Bahasan 1.PENJELASAN UMUM 2.PARAMETER PENGUKURAN 3.CONTOH PENGISIAN FORM PRESTASI KERJA 4.CONTOH PENGISIAN REKAP LAP HARIAN 5.CONTOH PENGUKURAN PERILAKU KERJA 6.CONTOH PENGUKURAN PRESTASI KERJA 7.GAMBARAN PEROLEHAN TPP PASCA PENILAIAN

Penjelasan Umum  Aplikasi E-TPP ini dikembangkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (Perwal)  Pengguna aplikasi ini seharusnya mempelajarinya untuk dapat memberikan skoring secara tepat sesuai parameter atau persyaratan yang ditentukan.  Aplikasi ini sengaja dibuat sederhana sehingga tampilannya familier dengan operator pengguna Ms Excell yang standar.  Juknis dilengkapi lampiran Perwal

Pengukuran TPP Aspek Perilaku Kerja No. Elemen Indikator Bobot Maks (%) Rentan Skor Nilai Skor Bob ot Atribut PengukuranSkor 1. Datang Tepat Waktu (DTW) (Daftar hadir/apel) 10% 10% (0 jam/tepat waktu)4 410% 8% (telat 2 jam)3 6% (telat 2-4 jam)2 4% (telat 4-7,5 jam)1 0% (telat>7,5 jam)0 2. Pulang Tepat Waktu (PTW) (Daftar hadir) 10% 10% (0 jam/tepat waktu)4 410% 8% (pulang lebih cepat 2 jam)3 6% (pulang lebih cepat 2-4 jam)2 4% (pulang lebih cepat 4-7,5 jam)1 0% (pulang lebih cepat >7,5 jam)0

3. Hadir Kerja (HK) (Daftar hadir/ lihat jumlah alpa atau tanpa keterangan) 20%4 15% (1 hari tdk hadir alpa)3 10% (2 hari tdk hadir alpa)2 5% (>2 hari tdk hadir alpa)1 0% (tdk pernah hadir)0 4. Tidak Dijatuhi Hukuman Disilpin (TDHD) (UU Kepegawaian) 20% 20 % (Tidak Ada/bebas hukuman)4 420% 15% (teguran lisan)3 10% (teguran tertulis)2 5% (atasan tdk puas)1 0% (hukuman sedang)0 Nilai TPP Aspek % Lanjutan…

Pengukuran TPP Aspek Prestasi Kerja B ASPEK PRESTASI KERJA Bo botParameter Skor Skor Maks Nilai 1. Melaksanakan Tugas (MT) (Jumlah HK minimal sesuai dengan jumlah laporan kinerja harian yang dikumpulkan) 35% 35% (16 hari)/16 laporan harian atau lebih (Min. 120 Jam)4 435% 30% (>14 hari)/ laporan harian (Min. 105 Jam)3 25% (>12 hari)/ laporan harian (Min. 90 Jam)2 20% (>10 hari)/10-11 laporan harian (Min. 75 Jam)1 10% (< 10 hari)/ kurang 10 laporan harian (< 75 Jam)0

Ketepatan Penyampaian Rekapitulasi Laporan Harian (KPRLH) (Waktu menyerahkan Rekapitulasi Lap bulanan kepada Tim pengumpul data OPD) 5% 5% (mengumpulkan rekap laporan harian/bulanan pada H ke 1)4 45% 4% (mengumpulkan rekap laporan harian/bulanan pada H ke 2)3 3% (mengumpulkan rekap laporan harian/bulanan pada H ke 3)2 2% (mengumpulkan rekap laporan harian/bulanan pada H ke 41 0% (mengumpulkan rekap laporan harian/bulanan diatas 5 H)0 Nilai TPP Aspek 2840% Hasil Penilaian TPP (Nilai Aspek 1 + Nilai Aspek 2)24100% Lanjutan…

Pengisian Form Prestasi Kerja Harian DIISI SETIAP HARI / USAHAKAN SESUAI TUPOKSI DI SKP

Rekap Lap Pres Kerja Harian (Tiap Bulan) DIREKAP DARI PRESTASI HARIAN DAN PEKERJAAN YANG SUDAH FINAL/LHP

Pengukuran TPP Aspek Perilaku Kerja

Pengukuran TPP Aspek Prestasi Kerja

Rekap TPP (Link dari Perilaku&Prestasi)

Simulasi dengan Aplikasi)

15 BURUNG IRIAN BURUNG CENDRAWASIH CUKUP SEKIAN DAN TERIMA KASIH