E arly W arning S ystem Menggunakan SMS Gateway

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Sudarsono SH.MH SEKJEN Forkom Dosen Kopertis7.
Advertisements

PAPARAN : PP 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS
HAK DAN KEWAJIBAN PNS PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
• Pencapaian sasaran kinerja
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
MEKANISME Pengangkatan jfu dan pemberian tunjangan kinerja
TUNJANGAN KINERJA pns Tohar Bayoangin Kepala Kanwil Kementerian Agama
Subbag umum / kepegawaian
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013
PERMENDIKBUD RI NOMOR 107 TAHUN 2013
DISIPLIN PEGAWAI BIDANG II.
APLIKASI SMS GATEWAY TAHUN 2014
PEMBINAAN DISIPLIN PNS
DISIPLIN PNS Disusun Oleh : SUTRISNO, S.H.,M.H
Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik (e-PUPNS)
SOSIALISASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Tambahan Penghasilan Pegawai Sosialisasi di Bidang Kepegawaian
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
BKD KOTA DUMAI 2015 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2015
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
FORMAT PEMBINAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (SIKAP) Institut Teknologi Bandung
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.1/2011
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Badan kepegawaian Daerah
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KABID. PENGEMBANGAN PEGAWAI
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Oleh: Direktur Keuangan
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Uji Penyesuaian Ijasah & Universitas Brawijaya
POKOK – POKOK MATERI PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Calon Tenaga Kependidikan Tetap.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM INFORMASI PRESENSI PEGAWAI
Oleh : Drs. H. Masrawan, M.Ag Kepala Bagian Tata Usaha
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 193 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNS YANG MENJABAT GURU
Pelaksanaan PP No.53 tahun 2010
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Sosialisasi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
Program studi sistem informasi Fakultas teknik dan ilmu komputer
MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DKI JAKARTA
Sekretariat BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
Rencana Penerapan E- Kinerja bagi PNS di lingkungan
DISAMPAIKAN OLEH SEKRETARIS BRSDM KP
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
Outline Peningkatan Karir Dosen Landasan Hukum Tujuan Syarat Dosen
Sosialisasi PERKA LIPI 13/2015
SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN BIDANG DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN 2018.
Kamis, 24 Januari 2019 Di Ruang ASN BKPPD Kabupaten Klatyen
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan absensi elektronik
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMANTAUAN KEHADIRAN PEGAWAI
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN Jumat, 29 Maret 2019.
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KPU RI
UNIVERSITAS JEMBER JEMBER, 07 MEI 2019
Transcript presentasi:

E arly W arning S ystem Menggunakan SMS Gateway Heri Cahyadi Setiawan, M.T.

LATAR BELAKANG 1. P4TK BMTI Bandung adalah lembaga pendidikan dan pelatihan tingkat nasional yang mempunyai tugas pokok yaitu mengembangkan program penataran guru kejuruan teknik serta melaksanakan penataran bagi guru kejuruan

Dengan banyaknya departemen dan personel yang ada di lembaga dibutuhkan suatu sistem informasi yang terintegrasi yang mendukung kegiatan pengembangan pendidikan kejuruan agar seluruh kegiatan dapat berjalan Diharapkan dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi kinerja lembaga dapat lebih meningkat sehingga pelayanan yang dilakukan akan jauh lebih baik.

Pengembangan dilakukan dengan berpedoman kepada master plan yang dibuat. Master plan Desain Sistem Informasi P4TK ini didesain dengan melihat kepada Business Process Map P4TK BMTI Bandung

Dari Business Process Map ini Sistem Informasi dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu : 1. Sistem Informasi SDM 2. Sistem Informasi Akademik 3. Sistem Informasi Departemen

Salah satu aplikasi yang merupakan bagian dari sistem informasi SDM yang dikembangkan untuk membantu sistem informasi kepegawaian yaitu Aplikasi EWS atau Early Warning System

DASAR HUKUM JAM KERJA PNS PP 53 Th. 2010 tentang disiplin PNS, bahwa kewajiban PNS masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; Kepres No. 68 Tahun 1995 tentang hari kerja di lingkungan lembaga pemerintah bahwa Jam kerja Formal PNS adalah 37,5 Jam per minggu; KepMenPAN KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi PNS bahwa jam kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance) adalah 30% dari jam kerja formal; dan Permendikbud No. 14 th. 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kemendikbud, bahwa hari kerja Kemendikbud adalah 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.

Wajib datang, melaksanakan tugas, pulang sesuai ketentuan jam kerja Masuk kerja & Menaati ketentuan Jam Kerja PP 53 th. 2010 Wajib datang, melaksanakan tugas, pulang sesuai ketentuan jam kerja Keterlambatan dan/atau pulang cepat 7 ½ jam dikonversi = 1 hr kerja Dihitung secara kumulatif baik jam kerja maupun hari kerja : 1 hari = 7,5 jam - 1 minggu = 37,5 jam

PENGURANGAN TUNKIN

Hukuman Disiplin yang harus dijatuhkan untuk pelanggaran Tidak Masuk Kerja tanpa keterangan yang sah : 1 s/d 5 hari : Teguran Lisan (ringan) Ps. 8 angka 9 huruf a PP 53/10 6 s/d 10 hari : Teguran Tertulis (ringan) Ps. 8 angka 9 huruf b PP 53/10 11 s/d 15 hari : Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis (ringan) Ps. 8 angka 9 huruf c PP 53/10 16 s/d 20 hari : Penundaan KGB selama 1 Tahun Ps. 9 angka 11 huruf a PP 53/10 21 s/d 25 hari : Penundaan KP selama 1 Tahun (sedang) Ps. 9 angka 11 huruf b PP 53/10 26 s/d 30 hari : Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 Tahun (sedang) 31 s/d 35 hari : Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 Tahun (berat) Ps. 10 angka 9 huruf a PP 53/10 36 s/d 40 hari : Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah (berat) Ps. 10 angka 9 huruf b PP 53/10 41 s/d 45 hari : Pembebasan jabatan (berat) Ps. 10 angka 9 huruf c PP 53/10 46 hari atau lebih : Pemberhentian (berat)

Agar penanganan absensi karyawan ini berjalan dengan baik maka dibutuhkan suatu sistem penunjang . Salah satu sistem penunjang /aplikasi yang dikembangkan oleh data dan info untuk membantu kepegawaian adalah sistem EWS(Early Warning Sistem)

EWS(Early Warning System) EWS merupakan aplikasi desktop berbasis sms gateway yang dikembangkan untuk membantu operasional Subbag Kepegawaian dalam menangani absensi yaitu dengan memberikan informasi status absensi ke pegawai di P4TK BMTI Bandung

SMS Gateway SMS gateway adalah sebuah sistem aplikasi yang digunakan untuk mengirim juga menerima SMS, dan biasanya digunakan pada aplikasi bisnis, baik untuk kepentingan broadcast promosi ,servis informasi terhadap pengguna, penyebaran content produk / jasa dan lain lain.

Gambaran Umum Aplikasi EWS Database Kehadiran SMS Gateway Mesin Absensi Pegawai P4TK

Perangkat yang dibutuhkan dalam pengoperasian aplikasi EWS Nomor pengirim : 082133194453 Nomor HP pegawai P4TK BMTI Modem Mesin Finger Print Jaringan Komputer Komputer

Menu Utama

Aplikasi EWS

Pilihan pengecekan kehadiran

Proses Cek Ketidakhadiran Tanggal Daftar Pegawai yang tidak masuk

Cek Pegawai yang terlambat

Pengiriman SMS kepada Pegawai Contoh SMS yang diterima oleh pegawai

Data Keterlambatan dan Ketidakhadiran

Histori Pengiriman SMS Prototype

Pencetakan

Pengembangan Aplikasi Kemungkinan pengembangan aplikasi : Status Absensi di upload atau informasi dapat diakses melalui web dengan menggunakan Password. Status Absensi dikirim kepada pegawai melalui email masing-masing. Dalam hal pengiriman informasi status absensi kepada pegawai Sistem dibuat otomatis

Aplikasi EWS ini masih akan terus dikembangkan dan disempurnakan Aplikasi EWS ini masih akan terus dikembangkan dan disempurnakan. Pengembangan ini membutuhkan dukungan dari seluruh karyawan P4TK BMTI Bandung Semoga dengan adanya aplikasi ini dapat membantu staf Subbag Kepegawaian dan pegawai agar pengelolaan absensi di P4TK BMTI Bandung dapat berjalan dengan lebih baik