LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA
Dasar Hukum SK LAN 589 tahun 1999 SK LAN no 239 tahun 2006 Permenp an no 29 tahun 2010 Permenp an no 29 tahun 2014 Permenp an No 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dasar Hukum 1. Permenpan nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Talrun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Penyelenggaraan Sakip (Perpres 29/2014), meliputi: a. Rencana Strategis b. Perjanjian Kinerja c. Pengukuran Kinerja d. Pengelolaan Data Kinerja e. Pengelolaan Data Kinerja f. Pelaporan Kinerja; g. Reviu dan Evaluasi Kinerja
SAKIP Renstr a Perjani an Kinerja Penguk uran Kinerja Pengolah an Data Kinerja Pelapor an Kinerja Pelapor an Kinerja Reviu dan Evaluasi Kinerja Reviu dan Evaluasi Kinerja Setiap 5 tahun Setiap tahun
Pengertian 1. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran 2. Komponen LAKIP: 1.Pengukuran Kinerja 2.Evaluasi Kinerja 3.Pengungkapan (disclosure) secara mernadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja 1. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran 2. Komponen LAKIP: 1.Pengukuran Kinerja 2.Evaluasi Kinerja 3.Pengungkapan (disclosure) secara mernadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja
Tujuan Pelaporan Kinerja 1. Memberikan informasi capaian kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pernerintah untuk meningkatkan kinerjanya. 1. Memberikan informasi capaian kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pernerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
FormatFormat 1. Uraian singkat organisasi; 2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan; 3. Pengukuran kinerja; 4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil prograrn/kegiatan dan kondisi terakhir yang selrarusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan surnber daya. 1. Uraian singkat organisasi; 2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan; 3. Pengukuran kinerja; 4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil prograrn/kegiatan dan kondisi terakhir yang selrarusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan surnber daya.
SatkerSatker Satker Lapkin Pimpinan Unit Kerja Menteri/ Pimpinan Lembaga Menkeu, Menteri Bappenas, Menpan RB Lapkin Tahunan
SKPD Kepala SKPD Lapkin tahunan Bupati/Wa ko Gubernur, Menkeu, Menteri Bappenas, Menpan RB, Mendagri Lapkin Tahunan
Gub/Bup/Wako GUB/BUP/WA Lapkin tahunan Menteri Bappenas, Menpan RB, Mendagri
Format Bab I Pendahuluan Bab II Perencanaan Kinerja Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran Bab IV Penutup Lampiran: 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu
III.A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Mernbandingkan realisasi kinerj a sarnpai dengan tal.un ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencaxaan strategis organisasi; 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Mernbandingkan realisasi kinerj a sarnpai dengan tal.un ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencaxaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerj a serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerj a serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
III.B. Realisasi Anggaran Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk rnewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Pengumpulan Data Kinerja 1. Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkal dan dirangkum. 2. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan: ◦ indikator kinerja yang digunakan, ◦ frekuensi pengumpulan data, ◦ penanggungjawab, ◦ mekanisrne perhitungan dan ◦ media yang digunakan. 1. Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkal dan dirangkum. 2. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan: ◦ indikator kinerja yang digunakan, ◦ frekuensi pengumpulan data, ◦ penanggungjawab, ◦ mekanisrne perhitungan dan ◦ media yang digunakan.
IK sasaran renstra (dasar) IK sasaran IKU (ikutan) IK Sasaran Perja (ikutan) IK Sasaran Tapkin (ikutan) IK Sasaran LAKIP (ikutan) 04/08/2019 Lembaga Administrasi Keuangan Negara (LAKN)17 SELARAS
Pengukuran Kinerja III.A.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
04/08/2019 Lembaga Administrasi Keuangan Negara (LAKN)19 Permenpan no 29 tahun 2010 Permenpan 53/2014 Lakip
04/08/2019 Lembaga Administrasi Keuangan Negara (LAKN)20 Provinsi/Kabupaten/Kota : Nama SKPD :
……… III.A.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tatrun lalu dan beberapa tahun terakhir;
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Nama SKPD Sasaran StrategisIndikator Kinerja Target Realisas Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 (.c) Rp ……………………… Jumlah realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 (d) Rp …………………………..
III.A.3. Mernbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
… FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Nama SKPD Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi s.d tahun 2015 Target Renstra s.d Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 (.c) Rp ……………………… Jumlah realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 (d) Rp …………………………..
III.A.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Nama SKPD Sasaran StrategisIndikator Kinerja Reaalisasi tahun ini (2015) Standar nasional (jika ada)
… III.A.5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
…. III.A.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
III.A.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
Sasaran dengan indikator kinerja …… ditunjang oleh : Program … Kegiatan …… Kegiatan…
Terima Kasih