LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Advertisements

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara
Latar Belakang SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 sudah terlalu lama/perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada; Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun.
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
SINERGITAS TARGET KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PENYUSUNAN LAKIP 2007 KAITAN dengan PP 8 / 2006 ttg Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja , dan PP 3 / 2007 ttg LPPD.
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Perencanaan Pembangunan
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
Persyaratan Substantif, Teknis,
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Hendro Witjaksono, Ak, Macc.
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Strategi Pembangunan Manajemen Kinerja Pemerintah Kabupaten
SIKAP UNTUK EVALUASI KINERJA APARATUR
Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PERJANJIAN KINERJA.
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
EVALUASI implementasi SAKIP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 1.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
AKUNTABILITAS KINERJA
Penyusunan Pelaporan Kinerja
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA

Dasar Hukum SK LAN 589 tahun 1999 SK LAN no 239 tahun 2006 Permenp an no 29 tahun 2010 Permenp an no 29 tahun 2014 Permenp an No 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dasar Hukum 1. Permenpan nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Talrun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Penyelenggaraan Sakip (Perpres 29/2014), meliputi: a. Rencana Strategis b. Perjanjian Kinerja c. Pengukuran Kinerja d. Pengelolaan Data Kinerja e. Pengelolaan Data Kinerja f. Pelaporan Kinerja; g. Reviu dan Evaluasi Kinerja

SAKIP Renstr a Perjani an Kinerja Penguk uran Kinerja Pengolah an Data Kinerja Pelapor an Kinerja Pelapor an Kinerja Reviu dan Evaluasi Kinerja Reviu dan Evaluasi Kinerja Setiap 5 tahun Setiap tahun

Pengertian 1. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran 2. Komponen LAKIP: 1.Pengukuran Kinerja 2.Evaluasi Kinerja 3.Pengungkapan (disclosure) secara mernadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja 1. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran 2. Komponen LAKIP: 1.Pengukuran Kinerja 2.Evaluasi Kinerja 3.Pengungkapan (disclosure) secara mernadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

Tujuan Pelaporan Kinerja 1. Memberikan informasi capaian kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pernerintah untuk meningkatkan kinerjanya. 1. Memberikan informasi capaian kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pernerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

FormatFormat 1. Uraian singkat organisasi; 2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan; 3. Pengukuran kinerja; 4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil prograrn/kegiatan dan kondisi terakhir yang selrarusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan surnber daya. 1. Uraian singkat organisasi; 2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan; 3. Pengukuran kinerja; 4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil prograrn/kegiatan dan kondisi terakhir yang selrarusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan surnber daya.

SatkerSatker Satker Lapkin Pimpinan Unit Kerja Menteri/ Pimpinan Lembaga Menkeu, Menteri Bappenas, Menpan RB Lapkin Tahunan

SKPD Kepala SKPD Lapkin tahunan Bupati/Wa ko Gubernur, Menkeu, Menteri Bappenas, Menpan RB, Mendagri Lapkin Tahunan

Gub/Bup/Wako GUB/BUP/WA Lapkin tahunan Menteri Bappenas, Menpan RB, Mendagri

Format Bab I Pendahuluan Bab II Perencanaan Kinerja Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran Bab IV Penutup Lampiran: 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu

III.A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Mernbandingkan realisasi kinerj a sarnpai dengan tal.un ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencaxaan strategis organisasi; 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Mernbandingkan realisasi kinerj a sarnpai dengan tal.un ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencaxaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerj a serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerj a serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

III.B. Realisasi Anggaran Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk rnewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Pengumpulan Data Kinerja 1. Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkal dan dirangkum. 2. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan: ◦ indikator kinerja yang digunakan, ◦ frekuensi pengumpulan data, ◦ penanggungjawab, ◦ mekanisrne perhitungan dan ◦ media yang digunakan. 1. Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkal dan dirangkum. 2. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan: ◦ indikator kinerja yang digunakan, ◦ frekuensi pengumpulan data, ◦ penanggungjawab, ◦ mekanisrne perhitungan dan ◦ media yang digunakan.

IK sasaran renstra (dasar) IK sasaran IKU (ikutan) IK Sasaran Perja (ikutan) IK Sasaran Tapkin (ikutan) IK Sasaran LAKIP (ikutan) 04/08/2019 Lembaga Administrasi Keuangan Negara (LAKN)17 SELARAS

Pengukuran Kinerja III.A.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

04/08/2019 Lembaga Administrasi Keuangan Negara (LAKN)19 Permenpan no 29 tahun 2010 Permenpan 53/2014 Lakip

04/08/2019 Lembaga Administrasi Keuangan Negara (LAKN)20 Provinsi/Kabupaten/Kota : Nama SKPD :

……… III.A.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tatrun lalu dan beberapa tahun terakhir;

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Nama SKPD Sasaran StrategisIndikator Kinerja Target Realisas Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 (.c) Rp ……………………… Jumlah realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 (d) Rp …………………………..

III.A.3. Mernbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

… FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Nama SKPD Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi s.d tahun 2015 Target Renstra s.d Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 (.c) Rp ……………………… Jumlah realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 (d) Rp …………………………..

III.A.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Nama SKPD Sasaran StrategisIndikator Kinerja Reaalisasi tahun ini (2015) Standar nasional (jika ada)

… III.A.5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

…. III.A.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

III.A.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Sasaran dengan indikator kinerja …… ditunjang oleh : Program … Kegiatan …… Kegiatan…

Terima Kasih