Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

PERAN BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2014 YANG DEMOKRATIS
Masalah dan Potensi Masalah Pada Pemilu 2014
TAHAPAN, PROGRAM, & JADUAL
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
SOSIALISASI PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2012 Oleh : Arief budiman Malang, 10 agustus 2012.
BINTEK KAMPANYE, PEMBENTUKAN KPPS DAN TUNGRA PEMILIHAN BUPATI GARUT TAHUN 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
POTENSI KERAWANAN PEMILU
BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen. SUBSTANSI KAMPANYE Dasar Hukum: UU 10 /2008 PEMILU -Kampanye Pasal 76 – 140 UU 10/2008 -Peraturan KPU No.19/2008.
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHUN (Berdasarkan UU No
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN MANAMA-BAHRAIN)
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
BADAN LEGISLASI DPR-RI Oktober Tahun LATAR BELAKANG PERUBAHAN Program Prolegnas Prioritas tahun 2010 Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik.
DIALOG NASIONAL: e-Voting Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia
PELAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PARTAI POLITIK 2014
SESI 6 MENGAMANKAN SUARA CALEG PEREMPUAN
TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,
STRATEGI PENGAWASAN PEMILU
EVALUASI Pelaksanaan Pemilu dengan Undang-Undang yang Berbeda
PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH SERENTAK
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
KPU DKI JAKARTA PARTISIPASI LEMBAGA SURVEI/ PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PILKADA DKI JAKARTA
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Tata Cara Pencalonan pada Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
KODIFIKASI PKPU TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
Potensi Sengketa Pemillu Presiden dan Wakil Presiden
Pilkada Serentak dan Penguatan Demokrasi
Yang Plus-Plus dan yang Minus-Minus di Revisi UU Pilkada
Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
Tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
PEMILIHAN UMUM KELASA VI SEMESTER 1 PROFIL PETUNJUK KURIKULUM MATERI
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
Raker Pencalonan Pemilukada
PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI
KPU Provinsi Jawa Tengah
Evaluasi Pemilukada Di Jawa Tengah Tahun 2010
TAHAPAN,PROGRAM DAN JADWAL Pilgub JATENG 2013
Mahasiswa dan Pemilihan umum
PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU 2019
HABIB M. ROHAN KPU KAB. JEMBER
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
KPU KAB. KARANGANYAR DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PEMILU
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014
BIMBINGAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM
PENGAWASAN PARTISIPATIF
Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG
“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE
Disampaikan dalam SOSIALISASI SMA 1 N BUNGURAN UTARA 02 Februari 2019 RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA 2019.
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
Transcript presentasi:

Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014 Oleh Husni Kamil Manik (Ketua KPU RI) Disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Komunitas Inteligen Daerah (Kominda), Kementerian Dalam Negeri, 9 September di Hotel Bidakara Jakarta

Tahapan Yang Sudah Tuntas TAHAPAN PEMILU 2014 Perencanaan program, anggaran dan Penyusunan peraturan Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu Tahapan Yang Sudah Tuntas Penetapan peserta Pemilu Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Tahapan Yang Sedang Berjalan Tahapan Yang Akan Berjalan TAHAPAN PEMILU 2014 Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Tahapan Yang Sedang Berjalan Pelaksanaan kampanye Masa tenang Pemungutan dan penghitungan suara Tahapan Yang Akan Berjalan Penetapan Hasil Pemilu Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD dan DPRD

Parameter Sukses Penyelenggaraan Pemilu Keberhasilan semua kegiatan yang berkaitan dengan teknis kepemiluan Terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang Luber Jurdil dan Aman Keberhasilan Pemilu Pemimpin rakyat yang dihasilkan dari proses Pemilu berkualitas Partisipasi masyarakat yang tinggi dan Rasional dalam menggunakan hak pilih

Kunci Sukses Penyelenggaraan Pemilu Penyelenggara Kompeten, Kredibel dan Berintegritas Pemilih Berintegritas Masyarakat Sipil yang Berintegritas Dukungan Pemerintah yang Berintegritas Partai Politik/Kandidat Berintegritas

Isu-Isu Strategis Isu Strategis Sistem Informasi Penghitungan Suara Kualitas Daftar Pemilih Isu Strategis Logistik Pemilu Dana Kampanye

Penanganan Isu Strategis Sistem Informasi Penghitungan Suara Memastikan akurasi dan keamanan teknologi informasi yang digunakan Melakukan pengawasan internal secara ketat terhadap proses entri data Sistem Informasi Penghitungan Suara Mengatur tata kelola proses publikasi hasil penghitungan suara Memastikan keaslian dokumen sertifikat hasil penghitungan suara yang dientri

Penanganan Isu Strategis Kualitas Daftar Pemilih Konsolidasi dan sinkronisasi data DP4 dengan data Pemilu terakhir Pengecekan data ganda, fiktif dan anomali pada DP4 dengan Sidalih Kualitas Daftar Pemilih Verifikasi faktual DP4 ke lapangan Pengolahan hasil verifikasi faktual dengan menggunakan Sidalih Kemendagri telah menjamin ketunggalan 173 juta DP4 dari 190 juta yang diserahkan

Penanganan Isu Strategis Pengadaannya dilakukan melalui perencanaan yang matang Proses lelang dilakukan secara terbuka, efektif dan efesien Logistik Pemilu Kerja sama dengan ITB dan BIGs untuk pemetaan wilayah Penandaan khusus untuk formulir C1 dan C2 Penandaan khusus surat suara dengan microtext

Penanganan Isu Strategis Pengaturan jumlah, media dan zona pemasangan alat peraga Pengaturan sumber dan besaran sumbangan dana kampanye Kampanye Kewajiban melaporkan sumbangan setiap 4 bulan Pelaporan dana kampanye parpol di dalamnya termasuk laporan dana kampanye setiap caleg

Kebijakan Strategis Sukses Pemilu Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tahapan Terbuka dan akuntabel dalam melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Memberikan informasi tentang penyelenggaraan Pemilu secara rutin kepada masyarakat Membuka helpdesk untuk memberikan pelayanan informasi dan konsultasi kepada peserta Pemilu Membangun kemitraan yang baik dengan media massa dan organisasi masyarakat sipil (OMS)

Problem Partisipasi Tren Partisipasi Pemilu dan Pemilukada Menurun Hasil survei Indonesia Network Election Survey (INES) baru 63,3 persen mengetahui Pemilu 9 April 2014 KPU sampai ke tingkat PPS memiliki kewajiban melakukan sosialisasi Pemilu Waktu yang tersisa untuk melakukan sosialisasi sebelum 9 April 2014 tinggal 7 bulan Pemilih yang tahu dengan Pemilu 9 April 2014 belum tentu menggunakan hak pilihnya (berbeda tahu dengan tahu dan memilih)

Pentingnya Partisipasi Masyarakat Bentuk Partisipasi Masyarakat Lembaga yang melaksanakan survei/jajak pendapat dan hitung cepat biasanya banyak. KPU perlu mendorong partisipasi masyarakat untuk sosialisasi dan pendidikan politik Sosialisasi Pemilu Bentuk Partisipasi Masyarakat Pendidikan Politik Survei/Jajak Pendapat Hitung Cepat

Strategi Sosialisasi untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat Perlu Memahami Ragam Media di Daerah untuk Mengetahui Media yang Efektif untuk Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Struktural Horizontal Mengoptimalkan peran penyelenggara mulai dari KPU sampai PPS Membangun Kemitraan dengan Media Massa dan OMS

Penutup Terima Kasih